JAKARTA, TRIBUN - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak mau menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan terkait banjir yang terjadi di Ibu Kota. Joko Widodo alias Jokowi mengatakan, pemerintah pusat juga turut bertanggung jawab atas banjir yang terjadi.
"Seperti 13 sungai besar di Jakarta tanggung jawab pemerintah pusat. Sungai-sungai kecil itu ya memang DKI," ujar Jokowi, seusai melantik Heru Budi Hartono sebagai Wali Kota Jakarta Pusat di tepian Waduk Cincin, Jakarta Utara, Senin (13/1/2014) pagi.
Jokowi menjelaskan, jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya maksimal untuk mengurangi banjir Ibu Kota. Beberapa di antaranya melalui program normalisasi sejumlah waduk vital, normalisasi 4 dari 13 sungai besar, normalisasi saluran kecil dan penghubung, serta membuat 1.900 sumur resapan dalam dengan kedalaman hingga 60 meter.
Namun, kata Jokowi, pangkal persoalan yang menjadi penyebab banjir tak hanya ada di Jakarta, tetapi juga di daerah hilirnya. Penyelesaian persoalan antardaerah inilah yang harus dikerjakan oleh pemerintah pusat. Jika tidak, banjir akan terus melanda DKI.
"Saya apresiasi Pemda Bogor yang sudah robohkan vila diubah menjadi ruang hijau dan serapan air. Memang kita butuh waktu," lanjut kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.
Jokowi menegaskan, baik Pemprov DKI Jakarta ataupun pemerintah pusat pada dasarnya telah memiliki cetak biru penanggulangan banjir. Namun, yang dibutuhkan adalah keberanian mengeksekusi. Jokowi mengaku telah memulainya pada beberapa program itu. (kompas.com)
sumber : http://jabar.tribunnews.com/2014/01/...merintah-pusat
SBY juga harus tanggung jawab untuk ikut serta atasi banjir di jakarta... kalo SBY ga mau ikut serta atasi banjir di jakarta lebih baik SBY PINDAH saja dari jakarta
http://www.indonesiabergerak.com/
"Seperti 13 sungai besar di Jakarta tanggung jawab pemerintah pusat. Sungai-sungai kecil itu ya memang DKI," ujar Jokowi, seusai melantik Heru Budi Hartono sebagai Wali Kota Jakarta Pusat di tepian Waduk Cincin, Jakarta Utara, Senin (13/1/2014) pagi.
Jokowi menjelaskan, jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya maksimal untuk mengurangi banjir Ibu Kota. Beberapa di antaranya melalui program normalisasi sejumlah waduk vital, normalisasi 4 dari 13 sungai besar, normalisasi saluran kecil dan penghubung, serta membuat 1.900 sumur resapan dalam dengan kedalaman hingga 60 meter.
Namun, kata Jokowi, pangkal persoalan yang menjadi penyebab banjir tak hanya ada di Jakarta, tetapi juga di daerah hilirnya. Penyelesaian persoalan antardaerah inilah yang harus dikerjakan oleh pemerintah pusat. Jika tidak, banjir akan terus melanda DKI.
"Saya apresiasi Pemda Bogor yang sudah robohkan vila diubah menjadi ruang hijau dan serapan air. Memang kita butuh waktu," lanjut kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.
Jokowi menegaskan, baik Pemprov DKI Jakarta ataupun pemerintah pusat pada dasarnya telah memiliki cetak biru penanggulangan banjir. Namun, yang dibutuhkan adalah keberanian mengeksekusi. Jokowi mengaku telah memulainya pada beberapa program itu. (kompas.com)
sumber : http://jabar.tribunnews.com/2014/01/...merintah-pusat
SBY juga harus tanggung jawab untuk ikut serta atasi banjir di jakarta... kalo SBY ga mau ikut serta atasi banjir di jakarta lebih baik SBY PINDAH saja dari jakarta
http://www.indonesiabergerak.com/
