![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/2013/09/26/400733_20130926091719.jpg)
Jakarta - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Netta S Pane melontarkan tudingan. Dia mencurigai adanya mafia proyek yang mengganjal Ruhut Sitompul jadi Ketua Komisi III DPR. Bukan tanpa alasan, Ketua KPK Abraham Samad saja menyebut Ruhut relatif bersih.
"Setelah dilantik sebagai Ketua Komisi III DPR, Ruhut Sitompul diharapkan segera membersihkan mafia proyek di tubuh Polri dan membersihkan oknum-oknum Komisi III yang selalu ikut cawe cawe dalam berbagai proyek pengadaan di tubuh Polri," jelas Netta dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Kamis (26/9/2013).
Netta menjelaskan, pengganjalan Ruhut ini amat jelas. Selama ini ruwet dan amburadulnya proses proyek pengadaan di Polri tak terlepas dari berbagai manuver oknum-oknum di legislatif. Akibat manuver ini, mafia proyek tumbuh subur di tubuh Polri.
"Para jenderal Polri tidak berdaya dan pasrah saja ketika institusinya diobok-obok mafia proyek yang bersekutu dgn oknum legislatif. Akibatnya, banyak proyek-proyek yang tidak masuk akal terjadi di Polri," jelasnya.
Netta memberi contoh soal proyek yang mengundang tanya di tubuh kepolisian. Misalnya pengadaan ratusan mobil patroli Ford 2500 sampai 3000 cc dgn bahan bakar Pertamax Plus. Pengadaan ini tidak masuk akal jika dilihat dari jatah bahan bakar dlm anggaran Polri, yakni hanya 10 liter premium perhari.
"Akibat manuver oknum legislatif yg bersekutu dgn mafia proyek, Polri menjadi diperdaya. Dengan tampilnya Ruhut sebagai Ketua Komisi III diharapkan segera membasmi praktek-praktek mafia proyek ini. IPW berkeyakinan Ruhut bisa melakukan hal itu. Kerja sama Ruhut dengan Kapolri Timur Pradopo dan Wakapolri Oegroseno akan menjadi kerjasama ideal dalam mendorong perubahan yang signifikan di tubuh Polri," urainya.
Menurut IPW, Ruhut tidak pernah terlibat dalam mafia proyek dan tidak pernah ikut-ikutan main proyek di Polri. "Ruhut relatif bersih dari dugaan KKN. Track record Ruhut bisa diandalkan dibandingkan dgn anggota Komisi III lainnya. Jadi tidak ada alasan untuk mengganjal Ruhut," tutupnya.
Sumber: TKP
