Jakarta � Ketua Forum Masyarakat Kecil Perkotaan dan Pedesaan (FMKPP) Ahmad Shaleh mengatakan rencana penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh capres PDIP Jokowi akan memperlemah daya beli masyarakat dan meningkatkan jumlah rakyat miskin saat diberlakukan.
Menurutnya, penghapusan subsidi BBM akan memperberat beban hidup masyarakat terutama mereka yang berada di kalangan bawah seperti buruh dan rakyat kecil.
� Kalau subsidi BBM di hapuskan maka harga-harga kebutuhan pokok dipastikan meroket tajam, biaya transportasi menggila, listrik pasti naik, bayangan himpitan hidup yang akan di alami masyarakat dengan kenaikan bertubi-tubi kebutuhan dasar hidup akan membuat mereka banyak putus asa� ujarnya saat di temui team media dalam acara diskusi � Masa Depan Buruh di Era Pemerintahan Baru� bertempat di bilangan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (1/5).
Ahmad Shaleh menambahkan dengan rencana penghapusan subsidi BBM selama 4 tahun secara bertahap akan berpengaruh pada para pengusaha, terganggunya stabilitas ekonomi dan keamanan .
�Upah buruh naik, akan terjadi banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karena penghapusan subsidi BBM menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan itu akan mengakibatkan tidak terserapnya semua hasil produksi banyak perusahaan, kriminalitas tinggi, penerimaan pajak turun, inflasi meningkat, investor kabur, negara bangkrut, BUMN-BUMN bisa dijual jual lagi, akan terjadi demo yang berpotensi huru hara di seluruh Indonesia dan ini bisa kacau balau� lanjutnya.
� Apa ada jaminan dari pemerintahan Jokowi (jika terpilih) bahwa penerapannya benar sesuai janjinya jika subsidi BBM dihapus?� pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya calon presiden jagoan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo mengklaim tidak ragu menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bertahap dalan kurun waktu empat tahun.
�Menurut saya, tentunya hal itu harus dilakukan,� katanya di sela-sela acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/4/2014).
Jokowi juga menyatakan, dirinya siap menghadapi DPR untuk penghapusan subsidi BBM ini.
�Ya nanti kita bicarakan ke DPR, ini kan untuk rakyat juga. Masa nggak bisa,� cetus Jokowi.
sumber: JPN
Menurutnya, penghapusan subsidi BBM akan memperberat beban hidup masyarakat terutama mereka yang berada di kalangan bawah seperti buruh dan rakyat kecil.
� Kalau subsidi BBM di hapuskan maka harga-harga kebutuhan pokok dipastikan meroket tajam, biaya transportasi menggila, listrik pasti naik, bayangan himpitan hidup yang akan di alami masyarakat dengan kenaikan bertubi-tubi kebutuhan dasar hidup akan membuat mereka banyak putus asa� ujarnya saat di temui team media dalam acara diskusi � Masa Depan Buruh di Era Pemerintahan Baru� bertempat di bilangan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (1/5).
Ahmad Shaleh menambahkan dengan rencana penghapusan subsidi BBM selama 4 tahun secara bertahap akan berpengaruh pada para pengusaha, terganggunya stabilitas ekonomi dan keamanan .
�Upah buruh naik, akan terjadi banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karena penghapusan subsidi BBM menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan itu akan mengakibatkan tidak terserapnya semua hasil produksi banyak perusahaan, kriminalitas tinggi, penerimaan pajak turun, inflasi meningkat, investor kabur, negara bangkrut, BUMN-BUMN bisa dijual jual lagi, akan terjadi demo yang berpotensi huru hara di seluruh Indonesia dan ini bisa kacau balau� lanjutnya.
� Apa ada jaminan dari pemerintahan Jokowi (jika terpilih) bahwa penerapannya benar sesuai janjinya jika subsidi BBM dihapus?� pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya calon presiden jagoan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo mengklaim tidak ragu menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bertahap dalan kurun waktu empat tahun.
�Menurut saya, tentunya hal itu harus dilakukan,� katanya di sela-sela acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/4/2014).
Jokowi juga menyatakan, dirinya siap menghadapi DPR untuk penghapusan subsidi BBM ini.
�Ya nanti kita bicarakan ke DPR, ini kan untuk rakyat juga. Masa nggak bisa,� cetus Jokowi.
sumber: JPN
