Negara harusnya hadir sebagai representasi dari kedaulatan rakyat, kalau negara absen artinya negara melupakan rakyat. Demikian ungkap capres PDIP Joko Widodo (jokowi) saat mengunjungi warga korban lumpur Lapindo di titik 21, Desa Siring, Sidoarjo kemarin.
Di lokasi bencana lumpur nasional tersebut Jokowi menandatangani kontrak politik yang berisi lima poin. Salah satunya di poin keempat menyebutkan memberi dana talangan untuk korban lumpur Lapindo dan poin kelima memberi pekerjaan.
"Saya sudah melihat sendiri lumpur Lapindo. Dalam posisi ini seharusnya negara hadir," jelasnya.
Ganti rugi Rp 3,8 triliun yang sudah dibayarkan Grup Bakrie pimpinan Aburizal Bakire (Ketum Partai Golkar), baru Rp 3 triliun yang diganti, sedang sisanya hingga kini belum jelas.
Sumber
lanjut gan....
Di lokasi bencana lumpur nasional tersebut Jokowi menandatangani kontrak politik yang berisi lima poin. Salah satunya di poin keempat menyebutkan memberi dana talangan untuk korban lumpur Lapindo dan poin kelima memberi pekerjaan.
"Saya sudah melihat sendiri lumpur Lapindo. Dalam posisi ini seharusnya negara hadir," jelasnya.
Ganti rugi Rp 3,8 triliun yang sudah dibayarkan Grup Bakrie pimpinan Aburizal Bakire (Ketum Partai Golkar), baru Rp 3 triliun yang diganti, sedang sisanya hingga kini belum jelas.
Sumber
lanjut gan....
