Sikap tegas Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang membangun Pangkalan Militer di Tanjung Datu, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat merupakan langkah brilian. Mengapa demikian? Sebab berdasarkan pengalaman Malaysia merupakan negara tetangga yang pernah mencaplok wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Masih teringatkah kita setelah Pulau Sipadan dan Ligitan di Selat Makassar terbang ke pangkuan Malaysia karena kalah di Mahkamah Internasional (2002), muncul pula sengketa Ambalat, gugus pulau gosong dengan luas 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau yang dikabarkan menyimpan kekayaan minyak dan gas alam (2009). Ambalat jadi sengketa karena Ambalat dekat dengan perpanjangan perbatasan darat antara Sabah (Malaysia) dan Kalimantan Timur (Indonesia)
Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, Indonesia dan Malaysia telah bersepakat agar pembangunan mercusuar di wilayah perairan Tanjung Datuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, oleh negeri Jiran dihentikan. Kedua belah pihak berharap tidak ada tindakan yang dapat memperkeruh situasi.
"Selanjutnya melakukan verifikasi lagi yang dilakukan bersama-sama untuk melihat perbedaan dari suar sendiri," kata Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/5/2014).
Menurutnya hal itu dilakukan karena Indonesia dan Malaysia berbeda versi soal mercusuar tersebut.
"Kalau versi Malaysia sekarang ini berjalan, maka Indonesia akan kehilangan 143 km persegi. Maka itu kami akan melakukan pertemuan bulan depan," katanya.
Tindakan tegas Panglima TNI Moeldoko yang tidak ingin kehilangan 143 km persegi wilayah NKRI merupakan langkah mulia dan strategis untuk kedaulatan NKRI. Ini merupakan sikap seorang Panglima yang patut diacungkan jempol untuk membela kepentingan wilayah kedaulatan RI.
Ia juga mengaku sudah menggelar rapat bersama yang ikut dihadiri kepala daerah terkait. Dalam rapat tersebut, Bupati Sambas memiliki sejumlah keluhan.
"Untuk itu ke depannya, melalui pejabat pemda, akan dibangun instalasi militer di sana. Pangkalan udara di sana 750 m, sudah kita diskusikan. Persoalan-persoalan Tanjung Datuk sering muncul karena tidak ada military base di sana. Perlu menyetujui pemda membangun pangkalan militer. Kalau itu yang terjadi harus menyiapkan lahan," pungkasnya.
Kita terus terang dukung 1000 persen wilayah NKRI Tak dicaplok si Malaysia. Ingat pencaplokan sipandan dan Ligitan. Tak rela kita pastinya!
sumber linknya : http://www.merdeka.com/peristiwa/pan...-malaysia.html
Masih teringatkah kita setelah Pulau Sipadan dan Ligitan di Selat Makassar terbang ke pangkuan Malaysia karena kalah di Mahkamah Internasional (2002), muncul pula sengketa Ambalat, gugus pulau gosong dengan luas 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau yang dikabarkan menyimpan kekayaan minyak dan gas alam (2009). Ambalat jadi sengketa karena Ambalat dekat dengan perpanjangan perbatasan darat antara Sabah (Malaysia) dan Kalimantan Timur (Indonesia)
Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, Indonesia dan Malaysia telah bersepakat agar pembangunan mercusuar di wilayah perairan Tanjung Datuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, oleh negeri Jiran dihentikan. Kedua belah pihak berharap tidak ada tindakan yang dapat memperkeruh situasi.
"Selanjutnya melakukan verifikasi lagi yang dilakukan bersama-sama untuk melihat perbedaan dari suar sendiri," kata Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/5/2014).
Menurutnya hal itu dilakukan karena Indonesia dan Malaysia berbeda versi soal mercusuar tersebut.
"Kalau versi Malaysia sekarang ini berjalan, maka Indonesia akan kehilangan 143 km persegi. Maka itu kami akan melakukan pertemuan bulan depan," katanya.
Tindakan tegas Panglima TNI Moeldoko yang tidak ingin kehilangan 143 km persegi wilayah NKRI merupakan langkah mulia dan strategis untuk kedaulatan NKRI. Ini merupakan sikap seorang Panglima yang patut diacungkan jempol untuk membela kepentingan wilayah kedaulatan RI.
Ia juga mengaku sudah menggelar rapat bersama yang ikut dihadiri kepala daerah terkait. Dalam rapat tersebut, Bupati Sambas memiliki sejumlah keluhan.
"Untuk itu ke depannya, melalui pejabat pemda, akan dibangun instalasi militer di sana. Pangkalan udara di sana 750 m, sudah kita diskusikan. Persoalan-persoalan Tanjung Datuk sering muncul karena tidak ada military base di sana. Perlu menyetujui pemda membangun pangkalan militer. Kalau itu yang terjadi harus menyiapkan lahan," pungkasnya.
Kita terus terang dukung 1000 persen wilayah NKRI Tak dicaplok si Malaysia. Ingat pencaplokan sipandan dan Ligitan. Tak rela kita pastinya!
sumber linknya : http://www.merdeka.com/peristiwa/pan...-malaysia.html
