Jakarta - Serikat Pedagang Pasar Indonesia (SPPI) menilai calon presiden PDIP Joko Widodo (Jokowi) tidak layak menjadi Presiden Republik Indonesia.
"Jokowi itu tidak berpihak kepada Pedagang Pasar Rakyat dan Pedagang Kaki Lima. Baru memimpin 2 Kota saja sudah terlihat ketidak peduliannya kepada pedagang, apalagi memimpin Indonesia." kata Presiden SPPI Burhan Saidi di Jakarta, Rabu (28/5/2014)
Burhan menambahkan penilaian ini bukan tanpa alasan, tetapi terdapat data dan fakta.
"Saat Jokowi menjadi Walikota Solo, pemindahan 989 pedagang PKL Monumen 45 Banjar Sari ke Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi banyak ditinggal pedagangnya karena tempat yang jauh dari tempat semula dan pengaturan yang salah," paparnya.
Kemudian relokasi pedagang kaki lima di wilayah kecamatan Jebres dan sekitarnya ke Pasar Pucang Sawit, itu pun banyak ditinggal para pedagang karena sepi pembeli. Ditambah lagi, rencana revitalisasi Pasar Klewer tanpa sosialisasi yang meresahkan para pedagang. Dan para pedagang tersebut sudah mengajukan pengaduannya kepada Dirjen Perdagangan dalam negeri.
"Ketidak berpihakan kepada para pedagang di Solo juga terjadi ketika Jokowi baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam waktu 2 tahun." ungkapnya.
Di DKI Jakarta, Koordinator Pedagang Pasar Kedoya merasa dirugikan karena salah penempatan, karena pedagang merugi akibat biaya pengeluaran lebih banyak ketimbang pemasukan jual beli.
Selanjutnya, relokasi 961 PKL Pasar Tanah Abang Ke Blok G, banyak PKL menjadi terlantar karena kios-kios yang tak ada pengunjung dan membuat pedagang berdagang di kampung-kampung dan pinggiran kota.
"Lalu terkait rencana penataan Pasar Benhil yang akan dilakukan PD Pasar Jaya bekerjasama dengan pihak swasta dinilai telah melanggar peruntukan awal, karena akan dibangun hotel dan kantor," tuturnya
" Hal ini membuat jumlah pedagang pasar tradisional DKI yang tadinya berjumlah 500.000-an menyusut drastis hanya tinggal 70% saja. Namun pandangan yang kontras dari ini dapat dilihat dengan munculnya Mini Market yang merajalela yang pembangunannya mengabaikan jarak antara Penyelenggaraan Tempat Usaha," tandasnya.[fad]
SUMBER
sistem kerja jokowi,, yg penting masuk tv pencitraan dulu. kalo berhasil di klaim prestasi, kalo gagal ya tinggal dicari kambing hitam nya..
yg kek begini mau mimpin indonesia? ngurus jakarta aja amburadul,,
dari angkutan umum, kemacetan, banjir, busway karatan, monorel mangkrakk pdhl ud peresmian gunting pita.
janjinya seh hebat pas kampanye... blm sanggup nyelesaikan janjinya ud mau lompat nyapres,,, capres boneka pinokio makin panjang tuh hidungnya.
"Jokowi itu tidak berpihak kepada Pedagang Pasar Rakyat dan Pedagang Kaki Lima. Baru memimpin 2 Kota saja sudah terlihat ketidak peduliannya kepada pedagang, apalagi memimpin Indonesia." kata Presiden SPPI Burhan Saidi di Jakarta, Rabu (28/5/2014)
Burhan menambahkan penilaian ini bukan tanpa alasan, tetapi terdapat data dan fakta.
"Saat Jokowi menjadi Walikota Solo, pemindahan 989 pedagang PKL Monumen 45 Banjar Sari ke Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi banyak ditinggal pedagangnya karena tempat yang jauh dari tempat semula dan pengaturan yang salah," paparnya.
Kemudian relokasi pedagang kaki lima di wilayah kecamatan Jebres dan sekitarnya ke Pasar Pucang Sawit, itu pun banyak ditinggal para pedagang karena sepi pembeli. Ditambah lagi, rencana revitalisasi Pasar Klewer tanpa sosialisasi yang meresahkan para pedagang. Dan para pedagang tersebut sudah mengajukan pengaduannya kepada Dirjen Perdagangan dalam negeri.
"Ketidak berpihakan kepada para pedagang di Solo juga terjadi ketika Jokowi baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam waktu 2 tahun." ungkapnya.
Di DKI Jakarta, Koordinator Pedagang Pasar Kedoya merasa dirugikan karena salah penempatan, karena pedagang merugi akibat biaya pengeluaran lebih banyak ketimbang pemasukan jual beli.
Selanjutnya, relokasi 961 PKL Pasar Tanah Abang Ke Blok G, banyak PKL menjadi terlantar karena kios-kios yang tak ada pengunjung dan membuat pedagang berdagang di kampung-kampung dan pinggiran kota.
"Lalu terkait rencana penataan Pasar Benhil yang akan dilakukan PD Pasar Jaya bekerjasama dengan pihak swasta dinilai telah melanggar peruntukan awal, karena akan dibangun hotel dan kantor," tuturnya
" Hal ini membuat jumlah pedagang pasar tradisional DKI yang tadinya berjumlah 500.000-an menyusut drastis hanya tinggal 70% saja. Namun pandangan yang kontras dari ini dapat dilihat dengan munculnya Mini Market yang merajalela yang pembangunannya mengabaikan jarak antara Penyelenggaraan Tempat Usaha," tandasnya.[fad]
SUMBER
sistem kerja jokowi,, yg penting masuk tv pencitraan dulu. kalo berhasil di klaim prestasi, kalo gagal ya tinggal dicari kambing hitam nya..
yg kek begini mau mimpin indonesia? ngurus jakarta aja amburadul,,
dari angkutan umum, kemacetan, banjir, busway karatan, monorel mangkrakk pdhl ud peresmian gunting pita.
janjinya seh hebat pas kampanye... blm sanggup nyelesaikan janjinya ud mau lompat nyapres,,, capres boneka pinokio makin panjang tuh hidungnya.
