Kepada Yth.
Calon Presiden & Wakil Presiden Republik Indonesia
di Jakarta
Dengan hormat,
Pertama-tama izinkan kami menyampaikan ucapan selamat atas pencalonan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia bersama wakilnya untuk periode 2014- 2019. Doa kami, semoga dapat meraih kepercayaan dan dukungan dari seluruh warganegara Indonesia, mengambil langkah-langkah besar & berani, untuk melindungi dan mengantarkan bangsa Indonesia pada tingkat kemajuan yang lebih baik.
Tujuan bernegara secara tegas diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, bila diteliti secara jujur kata per kata atau kalimat per kalimat atau alinea per alinea tidak salah bila disimpulkan sejak merdeka sampai saat ini sebagian besar amanat tersebut belum sepenuhnya mampu kita laksanakan. Sebagai contoh alinea pertama dinyatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Apakah benar penjajahan sudah dihapuskan, faktanya banyak negara termasuk Indonesia masih dijajah secara politik, sosial, ekonomi. Demikian juga di alinea dua, â?¦ kemerdekaan mengantarkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Apakah benar Indonesia benar-benar merdeka, benar-benar berdaulat dan adil bagi rakyat. Demikian juga dengan alinea lainnya. Lebih tegas lagi apakah benar pemerintahan selama ini benar-benar mengurus rakyatnya sejak merdeka.
Salah satu tugas-tugas mulia dan berat Bapak-Bapak adalah melaksanakan amanat tersebut sebelum rakyat memilih jalannya sendiri yang mungkin sebagian tidak disadari konsekuensi-konsekuensinya oleh rakyat yang semuanya pasti tidak kita inginkan bersama. Sebagai contoh mengembalikan kedaulatan rakyat secara utuh agar tidak lagi disalahgunakan oleh kepentingan-kepentingan global dan domestik yang merugikan masyarakat. Hampir semua mukadimah konstitusi di dunia menyatakan kedaulatan tertinggi ditangan rakyat tapi dalam prakteknya ada ditangan pemilik uang & korporasi. Batang tubuh konstitusi mengatakan kedaulatan tertinggi tersebut dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Korporasi mengendalikan negara melalui mekanisme wakil rakyat dari sistem kepartaian, pemilu dan sistem negara. Indonesia yang kaya kekayaan alam sejak abad ke 16 sudah menjadi korban untuk direbut sumber ekonominya sampai dengan saat ini dengan berbagai cara. Ke depan satu-satunya kekuatan yang mampu mengendalikan dan memanfaatkan kekuatan korporasi dimanapun di dunia adalah kekuatan rakyat, oleh karena itu kekuatan atau kedaulatan tertinggi rakyat seyogyanya dijaga keutuhannya dan tidak didelegasikan atau dilimpahkan kepada siapapun. Kedaulatan tertinggi rakyat â??seharusnyaâ?? diterjemahkan secara tepat dalam sistem konstitusi, sehingga mampu membentengi kedaulatan dan kepentingannya.
Di Indonesia sistem yang buruk ini antara lain disebabkan oleh amandemen UUD 45, yang disinyalir sebagai bagian dari skenario pihak asing. Sebagai ilustrasi, tak kurang dari sekitar 80-an UU yang dilahirkan selama era reformasi merupakan hasil kolusi, dan bagian dari strategi korporasi global negara-negara maju (Amerika Serikat dan Eropa) melalui Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat Amerika Serikat seperti National Democracy Institute (NDI) yang dibiayai pemerintah Amerika Serikat, dan lembaga multilateral seperti Bank Dunia, IMF, WTO, dan lainnya dalam upaya memperlemah posisi negara korban, termasuk Indonesia sehingga mereka dengan mudah dapat menguasai sumber-sumber ekonominya.
Kita dapat belajar dari bangsa lain, benchmarking dunia, Inggris superpower abad 19, Amerika Serikat superpower abad 20 dan China negara superpower abad 21. Amerika Serikat katanya kampiun demokrasi, perang antara pemerintah dan korporasi pemenangnya silih berganti. Awal abad 20 sampai 1929 korporasi pengendali negara dan penyebab resesi dunia, 1932 presiden FD. Rossevelt menanggulanginya, menerapkan ekonomi pasar terbatas, dikendalikan negara kemudian hasilnya adalah: jaminan sosial diberlakukan, korporasi dan banker yang salah dihukum, rakyatnya maju dan kelas menengah meningkat luar biasa sampai tahun 1970. Dari tahun 70an Presiden Nixon, 80an Presiden Reagan, pencetus neo liberal bersama PM Inggris Thatcher mengharamkan pasar terkendali negara dan melanjutkan lagi pasar bebas sampai tahun 2000an, korporasi berkuasa kembali mengendalikan semua institusi negara (Pemerintah, Kongres, Mahkamah Agung) maupun LSM & Media (koran besar, tv, sosial media dsb). Pajak orang kaya diturunkan dari 70% di tahun 70an menjadi sekitar 30% di tahun 90an akibatnya pemilik uang kaya luar biasa selama 5 dekade. Negara sejak 80an mulai berhutang luar biasa yang saat ini mencapai ±400% GDP (hutang pemerintah + hutang korporasi + hutang lembaga keuangan dan hutang publik masing-masing sekitar 100% GDP (lihat buku: Nation In Trap, 2013), kelas menengah merosot tajam, rakyat & negara terbebani akibatnya pemerintah berhutang terus 4 dekade, hutang pertahun 1,5-2 trilliun dolar, diperkirakan bangkrut dalam dekade ini. Tahun 2013 pemerintahan Presiden Obama terhenti hampir sebulan, tidak berdaya oleh pengendalian korporasi di kongres AS. Korporasi global (pabrik senjata, produsen dan pengimpor minyak, pabrik mobil) menarik keuntungan dengan mempertahankan ketegangan di negara-negara sumber minyak di Timur Tengah, Amerika Latin, Asia & Afrika dan menghambat upaya penghematan energi dimanapun di dunia.
Tidak salah bila disimpulkan globalisasi, demokratisasi, liberalisasi, pasar bebas sangat merugikan negara dan mayoritas warga negara, dan hanya menguntungkan korporasi saja di seluruh dunia selama paling tidak lima dekade terakhir baik dinegara maju terlebih di negara terbelakang. Slogan demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat hanya kata-kata belaka, menjadi dari rakyat oleh korporasi untuk korporasi.
Disisi lain China hanya dalam 3 dekade berhasil menyisihkan AS sebagai superpower, partainya tunggal tidak ada pemilu, oleh media barat katanya negara otoriter yang tidak demokratis, tetapi rakyat maju sejahtera, pelancong terbesar dunia. Presiden China terbaik hasil seleksi partai & kongres, yang diganti tiap 10 tahun, pejabatnya sederhana, korupsi ditembak mati, hukum tegak tanpa pandang bulu. Rakyat mendukung karena pemerintahnya amanah mengurus rakyat. Aspirasi rakyat dari bawah oleh partai tunggal negara diserap & disampaikan ke Kongres Rakyat China (semacam MPR) dan diformulasikan menjadi program pembangunan sesuai aspirasi rakyat, dilengkapi dengan tim kerja yang terbaik hasil pengkaderan pimpinan dari bawah ke atas secara berkesinambungan.
Ditengah keraguan masyarakat dunia terhadap manfaat perdagangan bebas dan proses kebangkrutan Masyarakat Ekonomi Eropa terutama bagi negara yang berdaya saing rendah yang banyak dirugikan dan praktis kehilangan kedaulatannya, Indonesia justru menjadi penggagas perdagangan bebas Intra ASEAN di tahun 2015 dan ASEAN dengan China. Tragis memang. Mekanisme referendum nasional sebagai wujud kedaulatan tertinggi rakyat hendaknya di aktifkan untuk melindungi hal-hal strategis yang bisa merugikan rakyat banyak.
Situasi darurat energi yang sedang dialami saat ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai ancaman terhadap Keamanan Nasional (National Security) bahkan Keutuhan Bangsa (National Unity), tercermin dari ketergantungan Indonesia terhadap minyak impor sekitar 1,1-1,2 juta barel/hari atau senilai sekitar 45 milyar dolar per tahun (25% dari APBN) atau 2/3 kebutuhan konsumsi nasional. Kondisi seperti ini telah menguras devisa negara. Minyak impor Indonesia bisa tidak tersedia setiap saat, oleh dampak skenario perang segitiga perebutan pengaruh & sumber minyak di Timur Tengah & Afrika (65% minyak impor yang diperdagangkan dunia berasal) antara Syiah Iran dkk. terhadap Sunni Arab Saudi dkk. yang ditunggangi Israel dan Amerika Serikat bersama China dkk., perang 8 tahun (1980 â?? 1988) Sunni Irak dengan Syiah Iran menyebabkan setengah minyak yang diperdagangkan hilang dari pasaran. Ancaman yang sama dapat berasal dari Amerika Latin dan Laut China Selatan, penyebabnya perebutan sumber minyak. Empat negara pengimpor minyak terbesar (Amerika Serikat, China, Jepang dan India) sudah siap menghadapi skenario perang untuk mengamankan sumber dan jalur minyak impor karena pertimbangan National Security. Tanpa perangpun dalam kurun waktu 5 tahun juga terancam tidak tersedia di pasar dunia, akibat merosotnya produksi dunia dan Indonesia. Bila minyak impor terhenti, persediaan BBM Indonesia hanya cukup untuk bertahan 3 minggu saja, karena realisasi dari program hemat energi dan diversifikasi energi yang selama tiga dekade praktis jalan di tempat. Banyak negara cerdas seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia memiliki persediaan minyak sampai 4 bulan tanpa impor. Indonesia tidak siap menghadapi dampak ketidaktersediaan minyak oleh dua skenario di atas. Itu sebabnya disebut â??Darurat Energiâ?? karena mengancam National Security Indonesia. Maka diperlukan langkah terobosan besar & berani, yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan jangka pendek dan pertimbangan ekonomi semata. China melakukannya setahun lalu dengan membentuk semacam Dewan Energi Nasional yang diberi wewenang penuh oleh negara untuk mengatur kebijakan energi sekaligus melaksanakannya, karena menyangkut National Security dibackup penuh oleh lembaga keuangan negara dan militer.
Keinginan menyusun kabinet berdasarkan keahlian (zaken kabinet), dan bukan bagi-bagi kursi menteri untuk anggota koalisi, dinilai langkah berani. Walaupun akan mendapatkan tantangan yang sangat besar, mengingat tim kabinet yang terbentuk kurang didukung program yang terpadu dan tertulis, dipilih tergesa-gesa. Gubernur dan bupati yang sudah menjabat saat ini berasal dari berbagai partai merupakan tantangan tersendiri, demikian juga dari sisi legislatif, DPD, DPR, DPRD praktis kesemuanya terpilih melalui politik uang.
Walaupun tidak diwajibkan oleh UU, sebagai Calon Presiden Bapak bisa saja berinisiatif menawarkan kepada rakyat paket pemerintahan termasuk paket para menteri beserta program terpadu dan tertulis yang telah dipersiapkan jauh sebelumnya. Kemudian disosialisasikan, agar rakyat mengetahui kualitas para menteri dan kualitas program yang kongkrit sebelum diputuskan dan disyahkan warga negara dalam pemilihan presiden. Dalam masa pemerintahan Bapak setelah terpilih, kami mengusulkan pemilu legislatif, pilpres dan pilkada yang saat ini dilakukan lebih 500 kali menjadi sekali saja, berupa pemilu paket pemerintahan pusat & daerah beserta program terpadu dan tertulis dalam tiap lima tahun, paket disiapkan dua tahun sebelum hari pemilu, disosialisasikan tiga bulan, biaya kandidat ditanggung negara untuk menghindari politik uang, diverifikasi, dipilih & disahkan final oleh rakyat.
Presiden SBY dengan pertimbangan National Security dihimbau mengeluarkan Dekrit Presiden kembali ke UUD 45 yang asli plus pembatasan masa jabatan presiden sekaligus amandemen UUD yang memungkinkan perubahan sistem pilpres menjadi sistem paket pada 2014. Bila tidak mau bernasib bangkrut seperti AS, Eropa dan rusuh seperti Timur Tengah (Mesir, Syria, Libya, Irak, Yaman atau Afghanistan & Pakistan) juga Thailand. Kedepan sistem negara direkonstruksi berbasis produktifitas masyarakat dan produktifitas negara bukan berbasis bagi-bagi kekuasaan.
Kami menghimbau Bapak-Bapak Empat Sekawan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai putra terbaik bangsa, berlomba menyusun paket pemerintahan beserta program-program terpadu dan tertulis untuk dipilih dan disahkan oleh rakyat pada hari pemilu. Sesudahnya kembali bersatu mendukung pemerintahan terpilih dan segera menanggalkan kepentingan partai, fokus mengawal realisasinya dan mendahulukan kepentingan seluruh warga negara. Pasti gagasan di atas jauh dari sempurna. Karena itu, kami mengundang kelompok pembaharu lainnya serta masyarakat luas dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran kritis. Now or Never.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kata dan ungkapan yang tidak berkenan.
Bogor, 22 Mei 2014
Salam Hormat
Effendi Siradjuddin,
Warga Negara RI
________________________________________
Bagaimana Opini anda tentang surat ini ?
SUMBER
Baca Juga
More Article
Calon Presiden & Wakil Presiden Republik Indonesia
di Jakarta
Dengan hormat,
Pertama-tama izinkan kami menyampaikan ucapan selamat atas pencalonan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia bersama wakilnya untuk periode 2014- 2019. Doa kami, semoga dapat meraih kepercayaan dan dukungan dari seluruh warganegara Indonesia, mengambil langkah-langkah besar & berani, untuk melindungi dan mengantarkan bangsa Indonesia pada tingkat kemajuan yang lebih baik.
Tujuan bernegara secara tegas diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, bila diteliti secara jujur kata per kata atau kalimat per kalimat atau alinea per alinea tidak salah bila disimpulkan sejak merdeka sampai saat ini sebagian besar amanat tersebut belum sepenuhnya mampu kita laksanakan. Sebagai contoh alinea pertama dinyatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Apakah benar penjajahan sudah dihapuskan, faktanya banyak negara termasuk Indonesia masih dijajah secara politik, sosial, ekonomi. Demikian juga di alinea dua, â?¦ kemerdekaan mengantarkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Apakah benar Indonesia benar-benar merdeka, benar-benar berdaulat dan adil bagi rakyat. Demikian juga dengan alinea lainnya. Lebih tegas lagi apakah benar pemerintahan selama ini benar-benar mengurus rakyatnya sejak merdeka.
Salah satu tugas-tugas mulia dan berat Bapak-Bapak adalah melaksanakan amanat tersebut sebelum rakyat memilih jalannya sendiri yang mungkin sebagian tidak disadari konsekuensi-konsekuensinya oleh rakyat yang semuanya pasti tidak kita inginkan bersama. Sebagai contoh mengembalikan kedaulatan rakyat secara utuh agar tidak lagi disalahgunakan oleh kepentingan-kepentingan global dan domestik yang merugikan masyarakat. Hampir semua mukadimah konstitusi di dunia menyatakan kedaulatan tertinggi ditangan rakyat tapi dalam prakteknya ada ditangan pemilik uang & korporasi. Batang tubuh konstitusi mengatakan kedaulatan tertinggi tersebut dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Korporasi mengendalikan negara melalui mekanisme wakil rakyat dari sistem kepartaian, pemilu dan sistem negara. Indonesia yang kaya kekayaan alam sejak abad ke 16 sudah menjadi korban untuk direbut sumber ekonominya sampai dengan saat ini dengan berbagai cara. Ke depan satu-satunya kekuatan yang mampu mengendalikan dan memanfaatkan kekuatan korporasi dimanapun di dunia adalah kekuatan rakyat, oleh karena itu kekuatan atau kedaulatan tertinggi rakyat seyogyanya dijaga keutuhannya dan tidak didelegasikan atau dilimpahkan kepada siapapun. Kedaulatan tertinggi rakyat â??seharusnyaâ?? diterjemahkan secara tepat dalam sistem konstitusi, sehingga mampu membentengi kedaulatan dan kepentingannya.
Di Indonesia sistem yang buruk ini antara lain disebabkan oleh amandemen UUD 45, yang disinyalir sebagai bagian dari skenario pihak asing. Sebagai ilustrasi, tak kurang dari sekitar 80-an UU yang dilahirkan selama era reformasi merupakan hasil kolusi, dan bagian dari strategi korporasi global negara-negara maju (Amerika Serikat dan Eropa) melalui Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat Amerika Serikat seperti National Democracy Institute (NDI) yang dibiayai pemerintah Amerika Serikat, dan lembaga multilateral seperti Bank Dunia, IMF, WTO, dan lainnya dalam upaya memperlemah posisi negara korban, termasuk Indonesia sehingga mereka dengan mudah dapat menguasai sumber-sumber ekonominya.
Kita dapat belajar dari bangsa lain, benchmarking dunia, Inggris superpower abad 19, Amerika Serikat superpower abad 20 dan China negara superpower abad 21. Amerika Serikat katanya kampiun demokrasi, perang antara pemerintah dan korporasi pemenangnya silih berganti. Awal abad 20 sampai 1929 korporasi pengendali negara dan penyebab resesi dunia, 1932 presiden FD. Rossevelt menanggulanginya, menerapkan ekonomi pasar terbatas, dikendalikan negara kemudian hasilnya adalah: jaminan sosial diberlakukan, korporasi dan banker yang salah dihukum, rakyatnya maju dan kelas menengah meningkat luar biasa sampai tahun 1970. Dari tahun 70an Presiden Nixon, 80an Presiden Reagan, pencetus neo liberal bersama PM Inggris Thatcher mengharamkan pasar terkendali negara dan melanjutkan lagi pasar bebas sampai tahun 2000an, korporasi berkuasa kembali mengendalikan semua institusi negara (Pemerintah, Kongres, Mahkamah Agung) maupun LSM & Media (koran besar, tv, sosial media dsb). Pajak orang kaya diturunkan dari 70% di tahun 70an menjadi sekitar 30% di tahun 90an akibatnya pemilik uang kaya luar biasa selama 5 dekade. Negara sejak 80an mulai berhutang luar biasa yang saat ini mencapai ±400% GDP (hutang pemerintah + hutang korporasi + hutang lembaga keuangan dan hutang publik masing-masing sekitar 100% GDP (lihat buku: Nation In Trap, 2013), kelas menengah merosot tajam, rakyat & negara terbebani akibatnya pemerintah berhutang terus 4 dekade, hutang pertahun 1,5-2 trilliun dolar, diperkirakan bangkrut dalam dekade ini. Tahun 2013 pemerintahan Presiden Obama terhenti hampir sebulan, tidak berdaya oleh pengendalian korporasi di kongres AS. Korporasi global (pabrik senjata, produsen dan pengimpor minyak, pabrik mobil) menarik keuntungan dengan mempertahankan ketegangan di negara-negara sumber minyak di Timur Tengah, Amerika Latin, Asia & Afrika dan menghambat upaya penghematan energi dimanapun di dunia.
Tidak salah bila disimpulkan globalisasi, demokratisasi, liberalisasi, pasar bebas sangat merugikan negara dan mayoritas warga negara, dan hanya menguntungkan korporasi saja di seluruh dunia selama paling tidak lima dekade terakhir baik dinegara maju terlebih di negara terbelakang. Slogan demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat hanya kata-kata belaka, menjadi dari rakyat oleh korporasi untuk korporasi.
Disisi lain China hanya dalam 3 dekade berhasil menyisihkan AS sebagai superpower, partainya tunggal tidak ada pemilu, oleh media barat katanya negara otoriter yang tidak demokratis, tetapi rakyat maju sejahtera, pelancong terbesar dunia. Presiden China terbaik hasil seleksi partai & kongres, yang diganti tiap 10 tahun, pejabatnya sederhana, korupsi ditembak mati, hukum tegak tanpa pandang bulu. Rakyat mendukung karena pemerintahnya amanah mengurus rakyat. Aspirasi rakyat dari bawah oleh partai tunggal negara diserap & disampaikan ke Kongres Rakyat China (semacam MPR) dan diformulasikan menjadi program pembangunan sesuai aspirasi rakyat, dilengkapi dengan tim kerja yang terbaik hasil pengkaderan pimpinan dari bawah ke atas secara berkesinambungan.
Ditengah keraguan masyarakat dunia terhadap manfaat perdagangan bebas dan proses kebangkrutan Masyarakat Ekonomi Eropa terutama bagi negara yang berdaya saing rendah yang banyak dirugikan dan praktis kehilangan kedaulatannya, Indonesia justru menjadi penggagas perdagangan bebas Intra ASEAN di tahun 2015 dan ASEAN dengan China. Tragis memang. Mekanisme referendum nasional sebagai wujud kedaulatan tertinggi rakyat hendaknya di aktifkan untuk melindungi hal-hal strategis yang bisa merugikan rakyat banyak.
Situasi darurat energi yang sedang dialami saat ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai ancaman terhadap Keamanan Nasional (National Security) bahkan Keutuhan Bangsa (National Unity), tercermin dari ketergantungan Indonesia terhadap minyak impor sekitar 1,1-1,2 juta barel/hari atau senilai sekitar 45 milyar dolar per tahun (25% dari APBN) atau 2/3 kebutuhan konsumsi nasional. Kondisi seperti ini telah menguras devisa negara. Minyak impor Indonesia bisa tidak tersedia setiap saat, oleh dampak skenario perang segitiga perebutan pengaruh & sumber minyak di Timur Tengah & Afrika (65% minyak impor yang diperdagangkan dunia berasal) antara Syiah Iran dkk. terhadap Sunni Arab Saudi dkk. yang ditunggangi Israel dan Amerika Serikat bersama China dkk., perang 8 tahun (1980 â?? 1988) Sunni Irak dengan Syiah Iran menyebabkan setengah minyak yang diperdagangkan hilang dari pasaran. Ancaman yang sama dapat berasal dari Amerika Latin dan Laut China Selatan, penyebabnya perebutan sumber minyak. Empat negara pengimpor minyak terbesar (Amerika Serikat, China, Jepang dan India) sudah siap menghadapi skenario perang untuk mengamankan sumber dan jalur minyak impor karena pertimbangan National Security. Tanpa perangpun dalam kurun waktu 5 tahun juga terancam tidak tersedia di pasar dunia, akibat merosotnya produksi dunia dan Indonesia. Bila minyak impor terhenti, persediaan BBM Indonesia hanya cukup untuk bertahan 3 minggu saja, karena realisasi dari program hemat energi dan diversifikasi energi yang selama tiga dekade praktis jalan di tempat. Banyak negara cerdas seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia memiliki persediaan minyak sampai 4 bulan tanpa impor. Indonesia tidak siap menghadapi dampak ketidaktersediaan minyak oleh dua skenario di atas. Itu sebabnya disebut â??Darurat Energiâ?? karena mengancam National Security Indonesia. Maka diperlukan langkah terobosan besar & berani, yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan jangka pendek dan pertimbangan ekonomi semata. China melakukannya setahun lalu dengan membentuk semacam Dewan Energi Nasional yang diberi wewenang penuh oleh negara untuk mengatur kebijakan energi sekaligus melaksanakannya, karena menyangkut National Security dibackup penuh oleh lembaga keuangan negara dan militer.
Keinginan menyusun kabinet berdasarkan keahlian (zaken kabinet), dan bukan bagi-bagi kursi menteri untuk anggota koalisi, dinilai langkah berani. Walaupun akan mendapatkan tantangan yang sangat besar, mengingat tim kabinet yang terbentuk kurang didukung program yang terpadu dan tertulis, dipilih tergesa-gesa. Gubernur dan bupati yang sudah menjabat saat ini berasal dari berbagai partai merupakan tantangan tersendiri, demikian juga dari sisi legislatif, DPD, DPR, DPRD praktis kesemuanya terpilih melalui politik uang.
Walaupun tidak diwajibkan oleh UU, sebagai Calon Presiden Bapak bisa saja berinisiatif menawarkan kepada rakyat paket pemerintahan termasuk paket para menteri beserta program terpadu dan tertulis yang telah dipersiapkan jauh sebelumnya. Kemudian disosialisasikan, agar rakyat mengetahui kualitas para menteri dan kualitas program yang kongkrit sebelum diputuskan dan disyahkan warga negara dalam pemilihan presiden. Dalam masa pemerintahan Bapak setelah terpilih, kami mengusulkan pemilu legislatif, pilpres dan pilkada yang saat ini dilakukan lebih 500 kali menjadi sekali saja, berupa pemilu paket pemerintahan pusat & daerah beserta program terpadu dan tertulis dalam tiap lima tahun, paket disiapkan dua tahun sebelum hari pemilu, disosialisasikan tiga bulan, biaya kandidat ditanggung negara untuk menghindari politik uang, diverifikasi, dipilih & disahkan final oleh rakyat.
Presiden SBY dengan pertimbangan National Security dihimbau mengeluarkan Dekrit Presiden kembali ke UUD 45 yang asli plus pembatasan masa jabatan presiden sekaligus amandemen UUD yang memungkinkan perubahan sistem pilpres menjadi sistem paket pada 2014. Bila tidak mau bernasib bangkrut seperti AS, Eropa dan rusuh seperti Timur Tengah (Mesir, Syria, Libya, Irak, Yaman atau Afghanistan & Pakistan) juga Thailand. Kedepan sistem negara direkonstruksi berbasis produktifitas masyarakat dan produktifitas negara bukan berbasis bagi-bagi kekuasaan.
Kami menghimbau Bapak-Bapak Empat Sekawan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai putra terbaik bangsa, berlomba menyusun paket pemerintahan beserta program-program terpadu dan tertulis untuk dipilih dan disahkan oleh rakyat pada hari pemilu. Sesudahnya kembali bersatu mendukung pemerintahan terpilih dan segera menanggalkan kepentingan partai, fokus mengawal realisasinya dan mendahulukan kepentingan seluruh warga negara. Pasti gagasan di atas jauh dari sempurna. Karena itu, kami mengundang kelompok pembaharu lainnya serta masyarakat luas dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran kritis. Now or Never.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kata dan ungkapan yang tidak berkenan.
Bogor, 22 Mei 2014
Salam Hormat
Effendi Siradjuddin,
Warga Negara RI
________________________________________
Bagaimana Opini anda tentang surat ini ?
SUMBER
Baca Juga
More Article
