JAKARTA - Pengamat Politik Populi Center, Nico Harjanto, menyayangkan, sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam memperlihatkan syahwat politiknya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan cara yang tidak elegan. Terutama ketika meminta untuk segera melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"PDIP sebagai pemenang Pilpres harusnya bisa meminta keinginan politiknya (melantik BG) ke Presiden lebih elegan. Jangan kayak orang lapar gitu," tuding Nico di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2015).
Nico mensinyalir, jika memang Presiden Jokowi tidak melantik mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu sebagai Kapolri, maka Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ke depannya akan semakin menekan posisi Presiden.
"Konflik Presiden dan koalisi (KIH), terutama PDIP saya yakin akan berlanjut terus, dan akan terjadi lagi. Karena PDIP merasa keinginan politik tidak diakomodasi Presiden," ungkapnya.
"PDIP sebagai pemenang Pilpres harusnya bisa meminta keinginan politiknya (melantik BG) ke Presiden lebih elegan. Jangan kayak orang lapar gitu," tuding Nico di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2015).
Nico mensinyalir, jika memang Presiden Jokowi tidak melantik mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu sebagai Kapolri, maka Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ke depannya akan semakin menekan posisi Presiden.
"Konflik Presiden dan koalisi (KIH), terutama PDIP saya yakin akan berlanjut terus, dan akan terjadi lagi. Karena PDIP merasa keinginan politik tidak diakomodasi Presiden," ungkapnya.
Nico menambahkan, kalau saat ini PDIP menyadari kalau porsi kadernya di pemerintahan lebih sedikit ketimbang partai pendukung lainnya. Padahal, PDIP merupakan partai dari mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
"Di sisi lain, PDIP merasa wakil dari PDIP kurang, entah di kabinet atau di orang-orang sekitar Jokowi, sehingga mereka mewacanakan reshuffle kabinet," jelasnya.
Menurut Nico, yang akan direshuffle itu Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto dan Menteri BUMN, Rini Soemarno, karena mereka dianggap pengkhianat atau Brutus yang menghalangi komunikasi PDIP ke Presiden Jokowi.
"Kalau itu tidak diakomodasi, tentu akan konflik lebih lanjut antara Presiden dan PDIP. Sangat disayangkan konflik ini harus terjadi," pungkasnya.
Sumber (m.okezone.com)
Memalukan.
Dikutip dari: http://adf.ly/120eCe
