Presiden Joko Widodo kini mulai mengetahui mana kawan dan mana lawan setelah kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri berlangsung selama satu bulan.
"Konflik itu (KPK-Polri) mendorong Jokowi untuk bersikap lebih jelas. Siapa yang mendukung, siapa yang menentang, siapa yang plin-plan. Siapa yang mau perubahan, siapa yang serius dalam agenda rakyat dan pemberantasan korupsi. Semuanya menjadi jelas," demikian kata Budi Arie Setiadi, Ketua Umum PROJO, Kamis (19/2/2015).
Sebenarnya selama konflik itu berjalan, kata Budi, Jokowi bukannya tidak mau mengambil sikap. Tetapi Jokowi sedang mencari strategi yang pas, termasuk melihat siapa saja yang diuntungkan dari kasus tersebut.
Terbukti, setelah Jokowi mengetahui siapa kawan dan lawan, dia kemudian mengambil keputusan tegas.
"Konflik itu (KPK-Polri) mendorong Jokowi untuk bersikap lebih jelas. Siapa yang mendukung, siapa yang menentang, siapa yang plin-plan. Siapa yang mau perubahan, siapa yang serius dalam agenda rakyat dan pemberantasan korupsi. Semuanya menjadi jelas," demikian kata Budi Arie Setiadi, Ketua Umum PROJO, Kamis (19/2/2015).
Sebenarnya selama konflik itu berjalan, kata Budi, Jokowi bukannya tidak mau mengambil sikap. Tetapi Jokowi sedang mencari strategi yang pas, termasuk melihat siapa saja yang diuntungkan dari kasus tersebut.
Terbukti, setelah Jokowi mengetahui siapa kawan dan lawan, dia kemudian mengambil keputusan tegas.
Jokowi langsung membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, meski penetapan dirinya sebagai tersangka sudah dinyatakan tidak sah di praperadilan. Sebaliknya, Jokowi mengusulkan Komjen Badrodin Haiti sebagai penggantinya.
"Sikap partai-partai di DPR jelas. Sikap lembaga penegak hukum, lembaga peradilan, semuanya jelas," kata Budi tanpa menyebut secara spesifik pihak yang dimaksud.
Karena itu Budi mengingatkan presiden agar tidak lengah menghadapi pihak-pihak yang menentang keputusannya. Jokowi harus menyadari tidak semua pihak dapat menerima keputusan yang diambilnya.
"Masih ada pihak-pihak yang tidak legowo menerima keputusan itu. Bukan tidak mungkin kekecewaan ini nantinya muncul dalam peristiwa yang lain, mengingat masih banyaknya agenda yang berpotensi menimbuilkan kontroversi seperti persetujuan DPR atas pengangkatan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri, masalah reshuffle kabinet, dan pemberantasan korupsi," pungkasnya.
sumber
Dikutip dari: http://adf.ly/138rp4
