RMOL. Presiden Republik Federal Brasil, Dilma Rousseff, menunda surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia, Toto Riyanto. Kebijakan itu diambil Dilma sebagai respon atas eksekusi terpidana mati gembong narkoba oleh pemerintah Indonesia tahap kedua. Salah satu terpidana mati tersebut warga Brasil.
Dengan adanya kebijakan tersebut, Dubes Toto, secara peraturan etika diplomatik tidak bisa mewakili Indonesia dalam acara apapun yang diadakan pemerintah Brasil bahkan dalam menyampaikan pendapatnya termasuk kepada media.
Anggota Komisi I DPR Charles Honoris pun menyayangkan keluarnya kebijakan tersebut.
"Kami sangat menyayangkan langkah Brasil yang menunda penerimaan duta besar kita untuk Brasil," kata Charles Honoris kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu (Sabtu,21/2).
Politisi muda PDI Perjuangan ini menegaskan kebijakan itu menunjukkan kalau pemerintah Brasil tidak menghormati Indonesia sebagai negara yang berdaulat.
Dengan adanya kebijakan tersebut, Dubes Toto, secara peraturan etika diplomatik tidak bisa mewakili Indonesia dalam acara apapun yang diadakan pemerintah Brasil bahkan dalam menyampaikan pendapatnya termasuk kepada media.
Anggota Komisi I DPR Charles Honoris pun menyayangkan keluarnya kebijakan tersebut.
"Kami sangat menyayangkan langkah Brasil yang menunda penerimaan duta besar kita untuk Brasil," kata Charles Honoris kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu (Sabtu,21/2).
Politisi muda PDI Perjuangan ini menegaskan kebijakan itu menunjukkan kalau pemerintah Brasil tidak menghormati Indonesia sebagai negara yang berdaulat.
Pihaknya pun kembali mendukung penuh keputusan pemerintah untuk melaksanakan eksekusi terhadap terpidana narkoba, sekalipun menuai perlawanan dari pemerintah negara lain seperti yang dilakukan pemerintah Brasil.
Charles juga menegaskan kalau pihaknya juga mendukung penuh sikap tegas pemerintah untuk menarik kembali Dubes Toto Riyanto dari Brasil.
"Langkah pemerintah Brasil menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati kedaulatan negara kita dan hukum yang berlaku di Indonesia," katanya.
Tak itu saja, sebagai respon balik atas kebijakan itu, pemerintah Indonesia menurut dia juga harus bersikap, terutama berkaitan dengan kerjasama pertahanan dengan Brasil.
Presiden Jokowi harus meninjau ulang hubungan perdagangan dengan negara tersebut. Apalagi selama ini kerjasama yang dilakukan hanya menguntungkan pemerintah Brasil.
"Pemerintah Indonesia harus meninjau ulang kebijakan pembelian alutsista dan kebijakan impor daging ayam dan sapi dari Brasil, " demikian Charles Honoris.
Sumber: Rmol
Jangan pantang menyerah pak Jokowi, buktikan negara kita kuat.
Dikutip dari: http://adf.ly/13u2oc
