Meski demikian, Manteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, optimis sebelum Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II berakhir, megaproyek yang akan digarap melalui skema kerjasama publik dan swasta (KPS) akan terfinalisasi dari segi keuangan.
�Kita optimis dengan pelbagai pendekatan menyelesaikan itu. Target kita tetap Oktober (2014). Batang financial closing ya tidak boleh tidak, harus kerja keras,� ungkapnya usai memimpin rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, Jumat, 25 April 2014.
Perlu diketahui bahwa proyek tersebut seharusnya mulai dibangun pada 2010. Namun hingga kini PLTU Batang tersebut ternyata terhambat dibangun hingga empat tahun lamanya. Hatta mengungkapkan, resiko jika PLTU Batang tidak terbangun adalah defisit pasokan listrik di Pulau Jawa. Kepercayaan investor asing terhadap skema KPS juga nantinya dipertaruhkan.
Pasalnya, kucuran dana sebesar Rp. 40 triliun, yang sebagian besar didanai oleh pinjaman dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC), tidak dapat dicairkan. Jepang telah menyumbangkan mesin pembangkit teknologi terbaru, agar batu bara yang jadi sumber listrik lebih rendah kadar emisinya.
�Ini satu-satunya proyek dengan pola KPS yang sangat besar, dan baru pertama kali 2x1.000 MW dalam teknologi tinggi. Jadi tidak boleh gagal karena dia memasok 30 persen listrik Jawa, kalau tidak terpasok, pada 2017 akan terjadi defisit listrik di Jawa,� jelas kakek satu cucu ini.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa kendala pelaksanaan proyek ini adalah pembebasan lahan seluas 29 Ha. Pembebasan lahan ini cukup berat mengingat warga masih tetap bertahan untuk tidak menjual tanah mereka guna dijadikan kawasan PLTU, kecuali dengan harga yang tinggi.
�Jika semula mereka (warga) bertahan dengan alasan pencemaran lingkungan dan hilangnya pekerjaan, kini yang berkembang soal harga ganti rugi yang selangit. Kita coba mau memfasilitasi apa maunya dan kayaknya berujung pada posisi regane piro? (harganya berapa),� ujar Ganjar. (TM)
sumber
serba salah, warga jadi ga percaya dengan kebijakan2 karna merasa 'trauma', tapi warga juga suka aji mumpung kalo ada ganti rugi lahan gitu... kalo bisa dibayar 10 kali lipat kenapa tidak... susah ya
