SUMBER : http://news.detik.com/read/2014/04/2...man-yang-jelas
Jakarta - Pemukiman kumuh di kolong jembatan masih menjadi potret permasalahan Jakarta. Menjamurnya pemukiman liar tersebut terjadi karena belum adanya sanksi yang tegas.
"Iya banyak (yang tinggal di kolong), kita masih mau terus beresin sama walikota. Bongkar pasang lagi. Itu karena tidak ada hukuman yang jelas untuk mereka, kalau ada makanya beres," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2014).
Ahok sedang mempertimbangkan sanksi untuk meminimalisir pemukiman kumuh para pemulung di bawah jembatan. Menurut Ahok, seharusnya tidak ada alasan untuk memberikan pengecualian untuk bertempat tinggal di bawah kolong. Apalagi dari informasi yang diterimanya, warga juga membayar sewa lahan huni ke oknum tertentu.
Salah satu contoh kasus gubuk liar ada di sepanjang kolong Tol Wiyoto Wiyono hingga area Sungai Bambu, Warakas dan Papango, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Meski sudah berkali-kali dilakukan penertiban dan ada papan larangan dirikan bangunan di kolong tol, namun pemukiman liar masih tetap didirikan di lokasi tersebut.
Puluhan bangunan liar itu mayoritas dihuni pemulung dan di dalam rumah yang dibangun dari barang-barang bekas itu, para pemulung melengkapi tempat tinggalnya dengan sejumlah barang elektronik, seperti televisi, radio, kipas angin, dispenser, hingga kompor gas.
Ahok juga tidak merasa heran hal itu bisa terjadi. "Bukan orang yang menduduki itu yang aneh, tapi PLN yang aneh. Kenapa kasih listrik ke orang di situ? Kalau itu pencurian ya pidanakan dong," ujarnya.
MUNGKIN KARENA INI GA ADA DUITNYA JADI GA PERLU DIBUAT PERATURANNYA.......
Original Posted By hadibuana ►
Jakarta - Pemukiman kumuh di kolong jembatan masih menjadi potret permasalahan Jakarta. Menjamurnya pemukiman liar tersebut terjadi karena belum adanya sanksi yang tegas.
"Iya banyak (yang tinggal di kolong), kita masih mau terus beresin sama walikota. Bongkar pasang lagi. Itu karena tidak ada hukuman yang jelas untuk mereka, kalau ada makanya beres," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2014).
Ahok sedang mempertimbangkan sanksi untuk meminimalisir pemukiman kumuh para pemulung di bawah jembatan. Menurut Ahok, seharusnya tidak ada alasan untuk memberikan pengecualian untuk bertempat tinggal di bawah kolong. Apalagi dari informasi yang diterimanya, warga juga membayar sewa lahan huni ke oknum tertentu.
Salah satu contoh kasus gubuk liar ada di sepanjang kolong Tol Wiyoto Wiyono hingga area Sungai Bambu, Warakas dan Papango, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Meski sudah berkali-kali dilakukan penertiban dan ada papan larangan dirikan bangunan di kolong tol, namun pemukiman liar masih tetap didirikan di lokasi tersebut.
Puluhan bangunan liar itu mayoritas dihuni pemulung dan di dalam rumah yang dibangun dari barang-barang bekas itu, para pemulung melengkapi tempat tinggalnya dengan sejumlah barang elektronik, seperti televisi, radio, kipas angin, dispenser, hingga kompor gas.
Ahok juga tidak merasa heran hal itu bisa terjadi. "Bukan orang yang menduduki itu yang aneh, tapi PLN yang aneh. Kenapa kasih listrik ke orang di situ? Kalau itu pencurian ya pidanakan dong," ujarnya.
Jakarta - Warga yang kesulitan tempat tinggal masih terbilang banyak di Jakarta. Beberapa di antara mereka akhirnya harus tinggal di kolong jembatan. Apa kata Menko Kesra Agung Laksono soal hal ini?
"Itu urusan pemda (pemerintah daerah), dia yang mengetahui wilayahnya lebih detail," kata Agung di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Menurut Agung, semestinya pemda mencegah masyarakat tinggal di kolong jembatan. Agung meminta pemda bertindak tegas mengusir masyarakat yang tinggal di kolong jembatan.
"Semestinya mereka tidak boleh dibiarkan di kolong jembatan, sejak awal juga tidak boleh. Harus ada penegakan hukumnya, disiplinnya. Sebaiknya pemerintah daerah, wali kota atau bupati, jangan membiarkan," ujar pria yang juga Wakil Ketua Umum Golkar ini.
Agung mengatakan pemerintah telah mengupayakan solusi bagi warga negara yang kesulitan tempat tinggal. Sudah banyak program yang digagas pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat.
"Kemenpera gencar memperbaiki, ada 3.000 rumah yang tidak layak huni, tapi kalau tanahnya sendiri, itu dibantu. Program bedah kampung, rusunawa, jadi kalau itu diikuti, saya kira lancar. Kita melibatkan kalangan swasta, masyarakat non pemerintah, juga banyak CSR-nya, pemerintah sangat concern," tuturnya.
"Jadi ke pemdalah, jangan semua harus ke pusat," imbuhnya.
Secara terpisah, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) juga telah angkat bicara mengenai hal ini. Jokowi mengatakan urusan penghuni kolong jembatan telah diserahkan ke Dinas Sosial DKI.
"Itu urusannya di Dinas Sosial, serahkan ke Dinsos saja," kata Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (1/4/2013).
sumber
konsekwensi jadi peduduk miskin di kota besar.... di anggap sampah dan menyusahkan pemerintah
jadi para imigran yang mau merantau ke kota berfikirlah dulu sebelum ente jadi sampah di kota...
