Hebohnya pemberitaan tentang soal UN yang atas nama Jokowi telah sukses menggiring para opini bahwa seolah2 itu adalah kampanye terselubung pencapresan Jokowi dan dimasukkannya soal tentang kasus LHI sukses juga menggiring opini bahwa seolah2 PKS selalu difitnah dan di didzolimi oleh antek2 wahyudi.... 
Mari kita analisa lebih dalam :
1. Siapa sih Jokowi sampai sebegitu hebatnya mempengaruhi kementerian pendidikan untuk memasukkan soal atas nama Jokowi, Jokowi tidak punya akses kesana dan terlalu jauh strukturnya ?
2. Nah kenapa mesti ada soal atas nama Jokowi dan Lutfhi PKS, jawabannya adalah karena berita sekecil apapun tentang Jokowi akan selalu ramai dibaca masyarakat jadi supaya efect terdzolimi PKS aka Lufhi sukses maka diangkatlah berita kebaikan Jokowi di soal UN karena si pembuat soal tau soal semacam ini bakalan diprotes oleh masyarakat.
3. Pertanyaannya siapa Menteri Pendidikan saat ini dan dari partai mana ?
Jawabannya adalah Bapak M. Nuh Kader PKS.
4. Jadi pemirsa silahkan memberikan penilaian masing2 menurut tingkat kecerdasan agan sendiri- sendiri
Kalau gak begitu gak bakal ada berita seperti ini :
Jokowi Masuk Soal UN, KPAI Duga Ada Politisasi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan agar Ujian Nasional yang merupakan ranah pendidikan tidak dikotori dengan urusan politik.
"Ranah pendidikan jangan disusupi oleh kepentingan politik. Ujian Nasional adalah instrumen akademik, sehingga menjadi bermasalah jika ditunggangi kepentingan politik," kata Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh di Jakarta, Senin.
Menurut Niam, setelah menelaah soal Ujian Nasional (UN) tingkat SMA dan sederajat, KPAI menemukan ada indikasi susupan politik di dalam soal Bahasa Indonesia, yakni masuknya nama calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi), meski di dalam soal itu disebutkan sebagai Gubernur DKI.
"KPAI menilai adanya dugaan politisasi UN melalui soal Bahasa Indonesia yang berisi cerita tentang Jokowi, yang isinya terdapat 'framing' dan cenderung penggiringan opini," katanya.
Untuk itu, KPAI meminta Mendikbud sebagai penanggung jawab pendidikan nasional segera melakukan investigasi lebih lanjut terkait dengan munculnya soal cerita bernuansa politik itu.
"Siapa pembuatnya, atas motivasi apa, dan dengan 'gentle' bertanggung jawab. Pelakunya jelas tidak punya etika. Harus ada sanksi tegas agar kejadian serupa tidak terus terulang," katanya.
Ia mengatakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tidak boleh lepas tangan.
Menurut Niam, KPAI sudah melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI, namun yang bersangkutan mengaku belum mengetahui kasus itu.
"Kami juga sudah mengontak Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (PIH) Kemdikbud untuk meminta adanya investigasi," kata Niam.
Di dalam soal itu diceritakan Jokowi sebagai sosok jujur dan pekerja keras yang dikenal dengan gaya blusukannya, berprestasi, bersih dari korupsi, dan memiliki kepedulian kepada buruh.
Selanjutnya, ditanyakan apa keteladanan Jokowi di dalam soal cerita itu, dan telah tersedia jawaban dalam bentuk pilihan ganda.
Sumber
Mari kita analisa lebih dalam :
1. Siapa sih Jokowi sampai sebegitu hebatnya mempengaruhi kementerian pendidikan untuk memasukkan soal atas nama Jokowi, Jokowi tidak punya akses kesana dan terlalu jauh strukturnya ?
2. Nah kenapa mesti ada soal atas nama Jokowi dan Lutfhi PKS, jawabannya adalah karena berita sekecil apapun tentang Jokowi akan selalu ramai dibaca masyarakat jadi supaya efect terdzolimi PKS aka Lufhi sukses maka diangkatlah berita kebaikan Jokowi di soal UN karena si pembuat soal tau soal semacam ini bakalan diprotes oleh masyarakat.
3. Pertanyaannya siapa Menteri Pendidikan saat ini dan dari partai mana ?
Jawabannya adalah Bapak M. Nuh Kader PKS.
4. Jadi pemirsa silahkan memberikan penilaian masing2 menurut tingkat kecerdasan agan sendiri- sendiri
Kalau gak begitu gak bakal ada berita seperti ini :
Jokowi Masuk Soal UN, KPAI Duga Ada Politisasi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan agar Ujian Nasional yang merupakan ranah pendidikan tidak dikotori dengan urusan politik.
"Ranah pendidikan jangan disusupi oleh kepentingan politik. Ujian Nasional adalah instrumen akademik, sehingga menjadi bermasalah jika ditunggangi kepentingan politik," kata Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh di Jakarta, Senin.
Menurut Niam, setelah menelaah soal Ujian Nasional (UN) tingkat SMA dan sederajat, KPAI menemukan ada indikasi susupan politik di dalam soal Bahasa Indonesia, yakni masuknya nama calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi), meski di dalam soal itu disebutkan sebagai Gubernur DKI.
"KPAI menilai adanya dugaan politisasi UN melalui soal Bahasa Indonesia yang berisi cerita tentang Jokowi, yang isinya terdapat 'framing' dan cenderung penggiringan opini," katanya.
Untuk itu, KPAI meminta Mendikbud sebagai penanggung jawab pendidikan nasional segera melakukan investigasi lebih lanjut terkait dengan munculnya soal cerita bernuansa politik itu.
"Siapa pembuatnya, atas motivasi apa, dan dengan 'gentle' bertanggung jawab. Pelakunya jelas tidak punya etika. Harus ada sanksi tegas agar kejadian serupa tidak terus terulang," katanya.
Ia mengatakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tidak boleh lepas tangan.
Menurut Niam, KPAI sudah melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI, namun yang bersangkutan mengaku belum mengetahui kasus itu.
"Kami juga sudah mengontak Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (PIH) Kemdikbud untuk meminta adanya investigasi," kata Niam.
Di dalam soal itu diceritakan Jokowi sebagai sosok jujur dan pekerja keras yang dikenal dengan gaya blusukannya, berprestasi, bersih dari korupsi, dan memiliki kepedulian kepada buruh.
Selanjutnya, ditanyakan apa keteladanan Jokowi di dalam soal cerita itu, dan telah tersedia jawaban dalam bentuk pilihan ganda.
Sumber
