TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung tetap ingin membangun fly over (jalan layang) untuk mengatasi kemacetan. Rencana pembangunan jalan layang itu sesuai dengan rencana induk yang sudah dibuat sehingga tidak bisa sembarangan diganti.
"Untuk mengatasi kemacetan sudah diproyeksikan membangun fly over dan sudah ada master plan-nya, tak bisa sekonyong-konyong diganti dengan underpass," ujar anggota DPRD Kota Bandung Eko Sasetyo, Rabu (2/4).
Pernyataan Eko ini menanggapi Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, yang memilih untuk membangun underpass di Kopo-Leuwipanjang, dengan alasan jalan layang berbenturan dengan proyek monorel.
Menurut Eko, perubahan jalan layang ke underpass harus melalui tahap desain ulang dari awal. Walau yang mengganti adalah mereka yang memiliki kebijakan dan kekuasaan, kata Eko, tetap harus mengikuti aturan yang ada.
Christian Dicky, juga anggota DPRD, mengatakan, pembangunan jalan layang Kopo-Leuwi Panjang tentunya harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan proyek ini.
Di antaranya pembayaran ganti rugi tanah hendaknya mempertimbangkan asas kepatutan yang tidak merugikan kepentingan pemilik tanah, seperti para pedagang, pemilik usaha, dan toko.
Asas kepatutan ini penting, kata Dicky, agar para pelaku ekonomi ini menerima pengganti yang layak untuk membangun kembali usaha di tempat yang baru.
Mantan sekretaris Komisi C DPRD Kota Bandung, Muchsin al-Fikri SSos, menyambut baik akan segera dibangunnya jalan layang Kopo, mengingat sangat padatnya arus lalu lintas di perempatan tersebut.
Menurut Muchsin, ia bersama Komisi C saat itu terus mendorong pihak eksekutif agar segera membangun tiga jalan layang, yaitu Perempatan Kopo, Muhammad Toha, dan Buah Batu.
Di tiga titik itulah, kata Muchsin, sering terjadi kemacetan yang sangat panjang dan tentu saja merugikan masyarakat pengguna jalan.
Muchsin pun meminta Wali Kota memprioritaskan pembangunan tiga jalan layang tersebut. "Saya lebih memilih fly over daripada underpass mengingat di daerah tersebut sering terjadi banjir. Jika dipaksakan membangun underpass, dikhawatirkan terjadi genangan dan memperparah banjir," ujar Muchsin.
Fakta di lapangank kata Muchsin, menunjukkan sistem drainase di Kota Bandung tidak bagus. Ia menyarankan, jalur jalan layang dan monorel bisa dibangun berdampingan.
Selain itu, Muchsin meminta Pemkot lebih menggencarkan sosialiasi rencana pembangunan jalan layang ini kepada warga kota, terutama kepada mereka yang lahannya terkena proyek ini.
Sebagaimana diberitakan, untuk mengurai kemacetan di Kota Bandung, pemerintah berencana membangun membangun jalan layang di titik-titik kemacetan.
Salah satunya adalah jalan layang Kopo-Leuwipanjang. Pelaksanaan pembebasan tanah harus sudah dilaksanakan pada 2013, dan pelaksanaan konstruksi pada 2014. Namun sosialisasi kepada masyarakat baru dilakukan satu kali pada 2013. (tsm)
Sumber: http://www.tribunnews.com/regional/2...-fly-over-kopo
Jangan sampai membuat warga kelamaan nunggu ya
