JAKARTA, KOMPAS.com - Para calon anggota legislatif dari Partai Golongan Karya, menurut Indonesia Corruption Watch merupakan yang paling banyak melakukan praktik politik uang. Namun, praktik ini pun dilakukan caleg dari semua partai politik peserta Pemilu 2014.
"Ada 23 kasus caleg Partai di 15 provinsi yang melakukan politik uang," ujar Kordinator Bidang Korupsi Politik ICW Abdulah Dahlan, Minggu (6/4/2014).
Pada posisi kedua, lanjut Abdullah, adalah Partai Amanat Nasional dengan 19 kasus. Lalu, pada posisi ketiga adalah Partai Demokrat dengan 17 kasus.
"Berikutnya adalah PDI-P (dengan) 13 kasus," lanjut Abdullah. Berturut-turut sesudahnya adalah PPP dengan 12 kasus, PKS 10 kasus, Partai Hanura 9 kasus, Partai Gerindra 8 kasus, PBB 7 kasus, Partai Nasdem 6 kasus, PKB 2 kasus, dan PKPI 1 kasus.
"Ada 23 kasus caleg Partai di 15 provinsi yang melakukan politik uang," ujar Kordinator Bidang Korupsi Politik ICW Abdulah Dahlan, Minggu (6/4/2014).
Pada posisi kedua, lanjut Abdullah, adalah Partai Amanat Nasional dengan 19 kasus. Lalu, pada posisi ketiga adalah Partai Demokrat dengan 17 kasus.
"Berikutnya adalah PDI-P (dengan) 13 kasus," lanjut Abdullah. Berturut-turut sesudahnya adalah PPP dengan 12 kasus, PKS 10 kasus, Partai Hanura 9 kasus, Partai Gerindra 8 kasus, PBB 7 kasus, Partai Nasdem 6 kasus, PKB 2 kasus, dan PKPI 1 kasus.
Abdullah mengatakan ICW meneliti masalah politik uang itu sepanjang Maret 2014. Pemantuan digelar di 15 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
"Praktik yang kami pantau adalah pemberian uang, pemberian barang, dan pemberian jasa. Kami juga sudah melaporkan temuan kami ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)," imbuh Abdullah.
SUMBER KOMPAS
ENAK JAMAN KU TOH?
