Kebijakan Pemerintah Pusat yang kerap kali berseberangan dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta, membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, gundah.
Tak jarang pria yang akrab disapa Jokowi itu harus memutar otak guna mengimbangi kebijakan pemerintah pusat. Termasuk langkah penerapan pemberlakuan sistem zonasi parkir dan Electronic Road Pricing (ERP) yang diambil, terkait kebijakan pemerintah pusat dalam menerapkan Low Cost Green Car (LCGC) alias mobil murah.
"Nanti kita cegat dengan ERP (Electronic Road Pricing). Kemudian akan gunakan aturan genap ganjil. Mencegatnya pakai cara-cara itu, cara lainnya bisa juga menerapkan aturan pajak khusus," curhat Jokowi di Balikota DKI Jakarta.
Maklum saja, mantan Walikota Solo ini menilai, kebijakan pemerintah pusat berseberangan dengan program Pemprov DKI dalam mengatasi kemacetan di Ibukota. Menurutnya, penerapan LCGC atau mobil murah, kian memicu pertumbuhan kendaraan bermobil, yang berdampak pada kemacetan arus lalu lintas.
Bukan hanya itu, kebijakan pemerintah pusat lainnya yang juga malah menghalangi kebijakannya tentang hibah Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD).
Upaya pengambil alih PPD dari milik negara menjadi milik daerah yang akan dilakukannya terganjal masalah kebijakan. Saat ini PPD masih berstatus BUMN. Sebelum akuisisi dilakukan, utang-utang PPD harus diaudit terlebih dahulu oleh BPKP.
Lagi-lagi, tampaknya kebijakan atau aturan pemerintah pusat memaksanya menahan diri mengenai pengambilalihan BUMN tersebut untuk menjadi BUMD.
Padahal, akuisisi PPD dirasa penting karena Jokowi berencana mendatangkan 1.000 unit bus pada akhir tahun. Bus berbagai ukuran tersebut rencananya akan dimasukan ke dalam manajemen PPD.[dit]
Pemerintah Pusat yang tidak satu partai politik dengan pemerintah daerah memang kadang kala membuat pemerintah daerah terasa terhambat.., atau minimal kebijakannya tidak didukung.., liat bagaimana presiden diam seribu bahasa pada saat penertiban pkl dan kesemrawutan transportasi di DKI.., padahal cukup dengan bilang " Semestinya semua pihak mendukung penataan ibu kota" maka akan terasa ringan' masalahnya mau gakk Beliau nya![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/smilies/matabelo1.gif "Matabelo")
sumber berita
Tak jarang pria yang akrab disapa Jokowi itu harus memutar otak guna mengimbangi kebijakan pemerintah pusat. Termasuk langkah penerapan pemberlakuan sistem zonasi parkir dan Electronic Road Pricing (ERP) yang diambil, terkait kebijakan pemerintah pusat dalam menerapkan Low Cost Green Car (LCGC) alias mobil murah.
"Nanti kita cegat dengan ERP (Electronic Road Pricing). Kemudian akan gunakan aturan genap ganjil. Mencegatnya pakai cara-cara itu, cara lainnya bisa juga menerapkan aturan pajak khusus," curhat Jokowi di Balikota DKI Jakarta.
Maklum saja, mantan Walikota Solo ini menilai, kebijakan pemerintah pusat berseberangan dengan program Pemprov DKI dalam mengatasi kemacetan di Ibukota. Menurutnya, penerapan LCGC atau mobil murah, kian memicu pertumbuhan kendaraan bermobil, yang berdampak pada kemacetan arus lalu lintas.
Bukan hanya itu, kebijakan pemerintah pusat lainnya yang juga malah menghalangi kebijakannya tentang hibah Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD).
Upaya pengambil alih PPD dari milik negara menjadi milik daerah yang akan dilakukannya terganjal masalah kebijakan. Saat ini PPD masih berstatus BUMN. Sebelum akuisisi dilakukan, utang-utang PPD harus diaudit terlebih dahulu oleh BPKP.
Lagi-lagi, tampaknya kebijakan atau aturan pemerintah pusat memaksanya menahan diri mengenai pengambilalihan BUMN tersebut untuk menjadi BUMD.
Padahal, akuisisi PPD dirasa penting karena Jokowi berencana mendatangkan 1.000 unit bus pada akhir tahun. Bus berbagai ukuran tersebut rencananya akan dimasukan ke dalam manajemen PPD.[dit]
Pemerintah Pusat yang tidak satu partai politik dengan pemerintah daerah memang kadang kala membuat pemerintah daerah terasa terhambat.., atau minimal kebijakannya tidak didukung.., liat bagaimana presiden diam seribu bahasa pada saat penertiban pkl dan kesemrawutan transportasi di DKI.., padahal cukup dengan bilang " Semestinya semua pihak mendukung penataan ibu kota" maka akan terasa ringan' masalahnya mau gakk Beliau nya
sumber berita
