Belum Ada Kepastian Kapan Sumut Bebas Pemadaman Listrik
Medan - Pertemuan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Komisi VII DPR, ternyata tidak membuahkan hasil yang positif. Soalnya, pertemuan itu tidak menjamin berakhirnya krisis listrik di tengah masyarakat.
Artinya, pemadaman listrik masih berpeluang terjadi. Pemadaman itu pun sama seperti tahun - tahun sebelumnya. Bahkan, sampai saat ini, masyarakat di daerah ini pun masih "diteror" pemadaman listrik secara bergilir.
"Pertemuan itu seperti rapat tikus mau menangkap kucing. Ada cara jitu menyelesaikan masalah, tapi tidak jelas siapa yang bakal mengeksekusi. Apalagi tidak ada jaminan bahwa krisis listrik akan berakhir. Tidak ada solusi yang terukur Dari beberapa kesepakatan bersama yang akan menjadi solusi jangka pendek dan menengah mengatasi krisis listrik," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), Farid Wajdi kepada SP di Medan, Sumatera Utara, Rabu (5/3).
Farid mengatakan, rencana pemenuhan tambahan pasokan listrik sebesar 90 megawatt (MW) oleh pemerintah dari PT Indonesia Aluminium (Inalum), tidak dapat menyelesaikan masalah. Sebab, penyelesaian pekerjaan, pemeliharaan dan perbaikan dari gangguan pembangkit listrik, tidak pernah tuntas. Bahkan, pemerintah pun seakan lepas tangan untuk menuntaskan masalah krisis listrik di daerah ini. Tidak ada upaya tegas dalam mengawal setiap hasil kesepakatan pertemuan antara pemerintah dengan PLN.
"Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho lupa dengan janjinya dalam kampanyenya saat menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Janji kepala daerah itu dulunya menyelesaikan masalah krisis listrik. Kenyataannya, teror pemadaman listrik di berbagai daerah masih saja terjadi. Sebagai kepala daerah, tidak etis seorang gubernur menyerahkan penanganan krisis listrik hanya kepada PLN. Ini upaya lepas tangan kepala daerah yang membiarkan rakyatnya terus - menerus menjadi korban," katanya.
Menurutnya, penyelesaian krisis di daerah ini tidak kunjung selesai karena mekanisme pelaksanaan terlalu berbelit dan bertele - tele. DPR pun tidak mau ambil peranan dalam membantu menyelesaikan krisis listrik tersebut.
Seharusnya, pemerintah, PLN dan DPR menggunakan gagasan mantan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla, yakni, mengonversi seluruh daya 600 MW proyek PT Inalum untuk digunakan PLN. Pilihan itu lebih bermanfaat dan logis dibandingkan dengan menyewa genset dari luar negeri.
Sebelumnya, dalam pertemuan antara Komisi VII DPR, PT PLN dan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, menghasilkan beberapa poin kesepakatan bersama untuk dijasikan solusi jangka pendek dan menengah dalam mengatasi krisis listrik. Namun, poin yang disepakati tersebut juga tidak menjamin daerah ini terlepas dari masalah krisis listrik.
Direktur Operasi Jawa, Bali, Sumatera PT PLN Ngurah Andyana menyampaikan, PLN merencanakan pemenuhan tambahan pasokan listrik dari PT Inalum dari 90 MW menjadi 135 MW. Ini ditargetkan dapat terealisasi sejak 3 - 10 Maret 2014. Untuk mewujudkan ini pun perlu didukung oleh DPR.
Dukungan lain pun dibutuhkan dalam perbaikan gangguan dan pemeliharaan pembangkit berkapasitas 180MW (PLTGU Belawan GT 2.2+ HRSG+steam turbin), yang rencananya beropaerasi, 10 Maret 2014.
Dalam kesepakatan yang ditandatangai Ketua Komisi VII DPR RI Soetan Bathoegana, Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan Direktur Operasi Jawa, Bali, Sumatera PT PLN Ngurah Andyana, dan dihadiri oleh anggota Komisi VII DPR yakni, Milton Pakpahan (PD), Juhaini Alie (PD), Markum Singodimejo, Halim Kalla (PG), Irwansyah (PDIP), Drs Muhammad Idris Luthfi (PKS), Hery Lontung Siregar (Hanura), juga merencanakan 75 MW (PLTU Labuhan Angin 2).
Selain itu, sedang dipercepat penyelesaian proyek PLTU Nagan Raya 2x95 MW. (Unit 2 sebesar 60 MW dalam tahap pengujian mulai 10 maret, COD bulan April 2014 untuk unit 1 dan Juni 2014 untuk unit 2). Solusi lainnya, dibutuhkan tambahan cadangan pasokan sebesar 30 % dari beban puncak 1700 MW sebesar 510 MW yang akan dipenuhi dari Pengoperasian sewa PLTD MF0 120 MW secara bertahap (April 20 MW sampai Juni 120 MW).
Kemudian dari PLTU Nagan Raya dengan kapasitas 2x95 MW, yang ditargetkan akhir April-Juni tahun 2014. Dari PLTU Pangkalan Susu dengan kapasitas 2x200 MW pada akhir tahun 2014, dengan catatan transmisi 275 KV dapat tersambung pada Maret 2014.
Seperti yang diketahui, pemadaman listrik secara bergilir melanda kabupaten dan kota di Sumut. Dalam sehari, PT PLN melakukan pemadaman bergilir sampai tiga kali. Pemadaman itu pun mengganggu aktivitas masyarakat, usaha ekonomi menengah, kemacetan di jalan akibat rambu lalu-lintas jalan tidak berfungsi, dan bahkan sampai ancaman kejahatan saat malam hari. Selain itu, tidak sedikit barang - barang elektronik masyarakat, seperti, lemari es, televisi dan lainnya, mengalami kerusakan.
sumber: http://www.beritasatu.com/nasional/1...n-listrik.html
Ane udah gerah dengan tindakan PLN dan pemerintah yang telah menghabiskan begitu banyak waktu dan biaya namun masalah tak selesai juga. Rakyat sengsara pejabata tak mau tau, apakah ini motto dari pejabat Indonesia untuk dipilih melalui pemilu???
Negara demokrasi mempunyai arti untuk rakyat, dari rakyat dan oleh rakyat tapi mana untuk rakyatnya???
Pertanyaan besar untuk apa kita memilih namun tidak diperdulikan oleh yang telah terpilih.
Jika pada suatu pemilu golput terdapat 100% apa yang akan terjadi?
Pejabat hanya memikirkan posisi bukan tugas yang harus dilakukan oleh kedudukannya itu!
Medan - Pertemuan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Komisi VII DPR, ternyata tidak membuahkan hasil yang positif. Soalnya, pertemuan itu tidak menjamin berakhirnya krisis listrik di tengah masyarakat.
Artinya, pemadaman listrik masih berpeluang terjadi. Pemadaman itu pun sama seperti tahun - tahun sebelumnya. Bahkan, sampai saat ini, masyarakat di daerah ini pun masih "diteror" pemadaman listrik secara bergilir.
"Pertemuan itu seperti rapat tikus mau menangkap kucing. Ada cara jitu menyelesaikan masalah, tapi tidak jelas siapa yang bakal mengeksekusi. Apalagi tidak ada jaminan bahwa krisis listrik akan berakhir. Tidak ada solusi yang terukur Dari beberapa kesepakatan bersama yang akan menjadi solusi jangka pendek dan menengah mengatasi krisis listrik," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), Farid Wajdi kepada SP di Medan, Sumatera Utara, Rabu (5/3).
Farid mengatakan, rencana pemenuhan tambahan pasokan listrik sebesar 90 megawatt (MW) oleh pemerintah dari PT Indonesia Aluminium (Inalum), tidak dapat menyelesaikan masalah. Sebab, penyelesaian pekerjaan, pemeliharaan dan perbaikan dari gangguan pembangkit listrik, tidak pernah tuntas. Bahkan, pemerintah pun seakan lepas tangan untuk menuntaskan masalah krisis listrik di daerah ini. Tidak ada upaya tegas dalam mengawal setiap hasil kesepakatan pertemuan antara pemerintah dengan PLN.
"Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho lupa dengan janjinya dalam kampanyenya saat menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Janji kepala daerah itu dulunya menyelesaikan masalah krisis listrik. Kenyataannya, teror pemadaman listrik di berbagai daerah masih saja terjadi. Sebagai kepala daerah, tidak etis seorang gubernur menyerahkan penanganan krisis listrik hanya kepada PLN. Ini upaya lepas tangan kepala daerah yang membiarkan rakyatnya terus - menerus menjadi korban," katanya.
Menurutnya, penyelesaian krisis di daerah ini tidak kunjung selesai karena mekanisme pelaksanaan terlalu berbelit dan bertele - tele. DPR pun tidak mau ambil peranan dalam membantu menyelesaikan krisis listrik tersebut.
Seharusnya, pemerintah, PLN dan DPR menggunakan gagasan mantan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla, yakni, mengonversi seluruh daya 600 MW proyek PT Inalum untuk digunakan PLN. Pilihan itu lebih bermanfaat dan logis dibandingkan dengan menyewa genset dari luar negeri.
Sebelumnya, dalam pertemuan antara Komisi VII DPR, PT PLN dan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, menghasilkan beberapa poin kesepakatan bersama untuk dijasikan solusi jangka pendek dan menengah dalam mengatasi krisis listrik. Namun, poin yang disepakati tersebut juga tidak menjamin daerah ini terlepas dari masalah krisis listrik.
Direktur Operasi Jawa, Bali, Sumatera PT PLN Ngurah Andyana menyampaikan, PLN merencanakan pemenuhan tambahan pasokan listrik dari PT Inalum dari 90 MW menjadi 135 MW. Ini ditargetkan dapat terealisasi sejak 3 - 10 Maret 2014. Untuk mewujudkan ini pun perlu didukung oleh DPR.
Dukungan lain pun dibutuhkan dalam perbaikan gangguan dan pemeliharaan pembangkit berkapasitas 180MW (PLTGU Belawan GT 2.2+ HRSG+steam turbin), yang rencananya beropaerasi, 10 Maret 2014.
Dalam kesepakatan yang ditandatangai Ketua Komisi VII DPR RI Soetan Bathoegana, Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan Direktur Operasi Jawa, Bali, Sumatera PT PLN Ngurah Andyana, dan dihadiri oleh anggota Komisi VII DPR yakni, Milton Pakpahan (PD), Juhaini Alie (PD), Markum Singodimejo, Halim Kalla (PG), Irwansyah (PDIP), Drs Muhammad Idris Luthfi (PKS), Hery Lontung Siregar (Hanura), juga merencanakan 75 MW (PLTU Labuhan Angin 2).
Selain itu, sedang dipercepat penyelesaian proyek PLTU Nagan Raya 2x95 MW. (Unit 2 sebesar 60 MW dalam tahap pengujian mulai 10 maret, COD bulan April 2014 untuk unit 1 dan Juni 2014 untuk unit 2). Solusi lainnya, dibutuhkan tambahan cadangan pasokan sebesar 30 % dari beban puncak 1700 MW sebesar 510 MW yang akan dipenuhi dari Pengoperasian sewa PLTD MF0 120 MW secara bertahap (April 20 MW sampai Juni 120 MW).
Kemudian dari PLTU Nagan Raya dengan kapasitas 2x95 MW, yang ditargetkan akhir April-Juni tahun 2014. Dari PLTU Pangkalan Susu dengan kapasitas 2x200 MW pada akhir tahun 2014, dengan catatan transmisi 275 KV dapat tersambung pada Maret 2014.
Seperti yang diketahui, pemadaman listrik secara bergilir melanda kabupaten dan kota di Sumut. Dalam sehari, PT PLN melakukan pemadaman bergilir sampai tiga kali. Pemadaman itu pun mengganggu aktivitas masyarakat, usaha ekonomi menengah, kemacetan di jalan akibat rambu lalu-lintas jalan tidak berfungsi, dan bahkan sampai ancaman kejahatan saat malam hari. Selain itu, tidak sedikit barang - barang elektronik masyarakat, seperti, lemari es, televisi dan lainnya, mengalami kerusakan.
sumber: http://www.beritasatu.com/nasional/1...n-listrik.html
Ane udah gerah dengan tindakan PLN dan pemerintah yang telah menghabiskan begitu banyak waktu dan biaya namun masalah tak selesai juga. Rakyat sengsara pejabata tak mau tau, apakah ini motto dari pejabat Indonesia untuk dipilih melalui pemilu???
Negara demokrasi mempunyai arti untuk rakyat, dari rakyat dan oleh rakyat tapi mana untuk rakyatnya???
Pertanyaan besar untuk apa kita memilih namun tidak diperdulikan oleh yang telah terpilih.
Jika pada suatu pemilu golput terdapat 100% apa yang akan terjadi?
Pejabat hanya memikirkan posisi bukan tugas yang harus dilakukan oleh kedudukannya itu!
