Sejak Januari Raskin di Subang Belum Cair
Puluhan ribu rumah tangga sasaran (RTS) pemerima bantuan subsidi raskin di wilayah Subang, Jawa Barat, belum menerima jatah beras. Seharusnya bantuan ini sudah diterima pada Januari 2015.
"Sampai sekarang saya belum menerima jatah bulan Januari," kata Inot, warga penerima raskin di Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan, Selasa, 24 Pebruari 2015.
Padahal, menurut Inot, jatah raskin sangat dibutuhkannya akibat harga beras yang terus melambung. Setiap rumah tangga mendapat jatah bantuan 15 kilogram dengan harga Rp 1.600 per kilogram.
Kepala Sub-Bagian Sosial Masyarakat Pemkab Subang, Endang Juharia, tak menampik ihwal adanya RTS yang belum menerima penyaluran raskin tersebut. Ia menjelaskan penyaluran beras untuk keluarga miskin di daerahnya hingga akhir Februari 2015 memang baru mencapai 900 ton untuk rumah tangga sasaran (RTS) yang berada di 15 kecamatan.
Puluhan ribu rumah tangga sasaran (RTS) pemerima bantuan subsidi raskin di wilayah Subang, Jawa Barat, belum menerima jatah beras. Seharusnya bantuan ini sudah diterima pada Januari 2015.
"Sampai sekarang saya belum menerima jatah bulan Januari," kata Inot, warga penerima raskin di Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan, Selasa, 24 Pebruari 2015.
Padahal, menurut Inot, jatah raskin sangat dibutuhkannya akibat harga beras yang terus melambung. Setiap rumah tangga mendapat jatah bantuan 15 kilogram dengan harga Rp 1.600 per kilogram.
Kepala Sub-Bagian Sosial Masyarakat Pemkab Subang, Endang Juharia, tak menampik ihwal adanya RTS yang belum menerima penyaluran raskin tersebut. Ia menjelaskan penyaluran beras untuk keluarga miskin di daerahnya hingga akhir Februari 2015 memang baru mencapai 900 ton untuk rumah tangga sasaran (RTS) yang berada di 15 kecamatan.
"Sisanya sekitar 900-an ton lagi buat warga di 15 kecamatan lainnya, belum tersalurkan," kata Endang. Dia menyebutkan, RTS penerima raskin di Subang pada 2015, jumlahnya masih sama dengan tahun 2014 yakni sebanyak 125.434 kepala keluarga.
Belum tersalurkannya seluruh jatah beras miskin sepanjang Januari tersebut, disebabkan, masih ada desa yang belum melaporkan Daftar Penerima Manfaat (DPM) 1 dan berita acara, hasil musyawarah desa ke pihak Bulog.
"DPM 1 dan berita acara hasil musyawarah desanya itu kan syarat mutlak untuk mendapatkan jatah raskin satu tahunan," kata Endang menjelaskan. Dua syarat mutlak itu merupakan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BKPP.
"Kalau kedua syarat itu belum ditempuh pihak desa, jatah pasokannya terpaksa ditahan sementara oleh pihak Bulog. Aturannya memang begitu," ujarnya.
Kepala Bulog Subdivre Subang, Deddy Supriyadi, mengatakan, kecuali dua persyaratan pokok, ada satu hal lagi yang bisa mengakibatkan jatah raskin tak dikirim ke sebuah desa. "Yakni menyangkut tunggakan," ujar Deddy. Kalau pengelola raskin di satu desa belum melunasi setoran jatah bulanannya, terpaksa bulan berikutnya tak dikirim lagi sampai tunggakan sudah terlunasi.
Ia mengungkapkan stok beras raskin di gudang Bolog Subang masih tersedia sekitar 14 ribu ton lagi. "Cukup buat persediaan lima bulan kedepan," kata Deddy.
SUMBER
Dikutip dari: http://adf.ly/141UED
