Polisi belum akan menjadikan Ketua KPK Abraham Samad sebagai tersangka. Presiden Joko Widodo sudah meminta Polri tak melakukan manuver. Abraham Samad sebelumnya telah dilaporkan dalam kasus pemalsuan dokumen penduduk milik Feriyani Lim dan kasus pertemuan politik.
"Tidak ada kegiatan yang menimbulkan gejolak, misalnya penangkapan atau penggeledahan," kata Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menegaskan Badrodin, Juma't, 6 Februari. Presiden Jokowi saat ini sedang berkunjung ke Malaysia dan Brunei. Semula banyak pengamat politik yang mencemaskan, konflik KPK-Polri akan meruncing ketika Presiden ke luar negeri.
Badan Reserse Kriminal Polri terlihat bekerja cepat mengusut kasus Abraham Samad. "Ada rekomendasi yang diberikan peserta gelar perkara kepada penyidik untuk segera dilengkapi," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Komisaris Besar Rikwanto, Jum'at, 6 Februari.
Kasus tersebut atas laporan Direktur Eksekutif KPK Watch, Muhammad Yusuf Sahide, yang mengungkapkan bahwa Samad pernah bertemu dengan petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan menjanjikan keringanan hukuman bagi Emir Moeis, kader PDIP.
Penyidik sudah memeriksa 12 saksi, menyita sejumlah dokumen dan rekaman pertemuan Samad dengan sejumlah petinggi PDIP di apartemen The Capital Residence, Jakarta. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, telah membeberkan pertemuannya dengan Samad menjelang pemilihan umum.
Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat juga sudah memeriksa delapan orang dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan Feriyani Lim (29 tahun). Mereka yang diperiksa terkait kasus itu adalah Feriyani Lim sebagai tersangka dan 7 saksi lainnya. Di antaranya, pihak pelapor, pihak Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar dan Imigrasi Makassar.
"Termasuk saksi ahli dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Dua yang terakhir diambil keterangannya yakni saksi ahli dan tersangka di Jakarta, Selasa (3 Februari) lalu," kata juru bicara Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, Komisaris Besar Endi Sutendi.
Sebelumnya, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP mengatakan banyak karyawan lembaganya resah dengan kisruh KPK-Kepolisian belakangan ini. Johan juga meminta Presiden Joko Widodo bertindak menyelamatkan KPK. "Saya tak tahu lagi apa yang dilakukan presiden. Dia pasti punya cara sendiri," ujarnya.
SUMBER
APALAGI KALO JOKOWI PERGI SELAMANYA
Dikutip dari: http://adf.ly/10DcN
