Ada Kabar PDIP Rancang Pelengseran Jokowi, Ini Kata Baskara
Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Baskara menepis kabar bahwa dia mengusulkan impeachment atau pemakzulan Presiden Joko Widodo. Kabar tersebut berkaitan dengan pertemuan sejumlah kader PDIP di rumah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis pekan lalu.
"Saya tidak pernah ngomong seperti itu. Saya pastikan keliru!" kata dia dengan nada tegas, saat dihubungi Tempo, Ahad, 22 Februari 2015. Pertemuan yang berlangsung di rumah Mega, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, itu dihadiri oleh Ahmad Baskara, Dwi Ria Latifa, dan Herman Heri. Baskara menegaskan pertemuan itu merupakan diskusi rutin.
Tak ada yang istimewa dalam pertemuannya dengan elite PDIP dan Mega. "Tidak ada panggilan khusus. Kamis lalu kebetulan kami sedang piket untuk menemani Bu Mega di rumahnya," ujar dia.
Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Baskara menepis kabar bahwa dia mengusulkan impeachment atau pemakzulan Presiden Joko Widodo. Kabar tersebut berkaitan dengan pertemuan sejumlah kader PDIP di rumah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis pekan lalu.
"Saya tidak pernah ngomong seperti itu. Saya pastikan keliru!" kata dia dengan nada tegas, saat dihubungi Tempo, Ahad, 22 Februari 2015. Pertemuan yang berlangsung di rumah Mega, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, itu dihadiri oleh Ahmad Baskara, Dwi Ria Latifa, dan Herman Heri. Baskara menegaskan pertemuan itu merupakan diskusi rutin.
Tak ada yang istimewa dalam pertemuannya dengan elite PDIP dan Mega. "Tidak ada panggilan khusus. Kamis lalu kebetulan kami sedang piket untuk menemani Bu Mega di rumahnya," ujar dia.
Mereka, kata Baskara, berdiskusi tentang perkembangan politik nasional. Salah satunya soal pembatalan pelantikan Budi dan pengangkatan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. "Sebagai partai politik, itu lumrah, kan. Kami hanya berdiskusi biasa," ujar dia.
Baskara menjelaskan hingga saat ini partainya belum mengambil sikap atas keputusan Jokowi tersebut. Menurut dia, keputusan Jokowi itu rawan kontroversi, terutama di Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab, DPR telah menyetujui Budi menjadi Kapolri melalui uji kelayakan dan kepantasan.
"Jangan sampai DPR menggunakan hak angket, hak jawab, atau bahkan interpelasi. Itu yang kami diskusikan," tutur dia. Hingga saat ini, PDIP belum menjelaskan sikap fraksinya, apakah akan menyetujui Badrodin menjadi Kapolri atau tidak.
Hal terpenting saat ini, kata Baskara, adalah menyiapkan jawaban kepada DPR atas keputusan Jokowi itu. Jokowi dinilai tidak mengambil tindakan apa pun atas terpilihnya Budi Gunawan. Kata dia, seharusnya Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan pelantikan Budi. "Kami tunggu penjelasan Presiden."
SUMBER......
Tega banget sih PDIP, masa mau ngelengserin Pak Jokowi, aturannya kan melindungi Pak Jokowi dari gempuran KMP di parlemen,bukan justru menggulingkan posisi Pak Jokowi!!!!!!
Dikutip dari: http://adf.ly/13sMJR
