Kisruh politik antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP) yang menguasai parlemen dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di pemerintah masih berlangsung. Kehadiran KMP sebagai kubu yang berseberangan dengan pemerintah seharusnya bisa menjadi kontrol bukannya terus berseteru. Hal ini disampaikan Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti dalam Seminar Nasional bertajuk Potret Komunikasi Politik Parlemen RI. Ray mengatakan, ia sebenarnya tak mempermasalahkan kehadiran KMP sebagai kubu yang berseberangan dengan pemerintah. Namun, kubu tersebut harus sebagai oposisi, bukan sebagai kelompok pendendam. "Jangan bubarkan KMP, dia harus ada untuk mengontrol pemerintah. Bukan dalam kelompok tapi bentuk oposisi. Tapi kalau tetap berseteru yang nggak ada urgensinya dengan kepentingan masyarakat buat apa gunanya?," kata Ray dalam Seminar, di Universitas Muhammadyah Jakarta, Ciputat, Jakarta Selatan, Sabtu (13/12/2014). Kisruh ini juga membuat DPR yang telah dilantik 3 bulan lalu dinilai belum melakukan kerjanya hingga saat ini. Namun, meski tak kerja mereka tetap mendapatkan gaji setiap bulannya. Padahal lanjut Ray, uang sebesar Rp400 miliar sudah dikeluarkan, tetapi belum ada hasil kerja DPR yang dirasa menggairahkan. "Tradisi politik kekuasaan dan balas dendam. 3 bulan cuma meributkan jabatan dan uang," tambah Ray. Ray memandang jika sampai bulan ke-empat, lembaga negara yang dipimpin oleh Setya Novanto itu tak kunjung unjuk gigi, dirinya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memakzulkan DPR. "Kalau sampai Januari terbelah, DPR gak kerja, kita kirimkan surat pemakzulan, apa gunanya 560 orang ini," tegas Ray
sumber
Dikutip dari: http://adf.ly/vFzvG
sumber
Dikutip dari: http://adf.ly/vFzvG
