JAKARTA - Direktur Eksekutif Energy Wacth Indonesia (EWI) Ferdinan Hutahea mencurigai Soemarno Brothers ingin menguasai impor minyak nasional melalui Integrated Supplay Chain (ISC), anak perusahaan Pertamina yang mengurusi pengadaan minyak mentah dan BBM.
Ini terkait dengan rekomendasi tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) pimpinan Faisal Basri, agar kewenangan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) mengimpor minyak mentah dan BBM dipangkas serta dialihkan ke ISC. Ke depan, Petral hanya fokus mengurusi ekspor produk Pertamina.
"Rekomendasi Tim RTKM ini membenarkan dugaan kita selama ini bahwa sesungguhnya sekarang yang terjadi di tubuh tata kelola niaga migas kita adalah perseteruan dan perebutan kekuasaan dua kekuatan raksasa mafia," kata Direktur EWI, Ferdinan Hutahea, menanggapi rekomendasi Tim RTKM, Rabu (31/12).
Dua kekuatan raksasa mafia yang dimaksud Ferdinan adalah antara blok yang menguasai Petral di bawah kekuasaan Riza Chalid dan satu blok yang ingin menguasai Petral tapi tidak mampu melakukannya, yakni dibawah kekuasaan Soemarno Brothers.
"Ketidakmampuan kelompok Soemarno bersaudara menguasai Petral akhirnya memamfaatkan tim RTKM untuk memuluskan niatnya menguasai tata niaga migas bangsa ini dengan menelurkan kebijakan yang menguntungkan kelompok Soemarno bersaudara," ujarnya.
Dikatakan Ferdinand, ISC merupakan ranah kuasa Arie Soemarno, selaku pihak yang membentuk dan mengangkat Sudirman Said ketika itu menjadi kepala ISC. Sekarang, Sudirman Said dipercaya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Menteri ESDM.
"Kami menduga langkah selanjutnya kelompok Soemarno ini mengangkat anteknya jadi kepala ISC. Mungkin salah satu dari anggota tim RTKM. Inilah kenapa kami menuntut tim ini bubar karena sesungguhnya tidak bekerja untuk bangsa tapi bekerja untuk kelompok tertentu," jelasnya.
Karena itulah EWI berharap Presiden Jokowi segera mengambil langkah konkret terhadap kondisi migas nasional yang sedang menjadi lahan perebutan oleh kelompok mafia. (fat/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2014/12/31/...Impor-Minyak-#
Rini Soemarno Punya Utang Berlimpah, Berapa?
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menunjuk Rini Mariani Soemarno sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara per 8 Desember 2004, Rini tercatat memiliki utang yang sangat besar, yakni Rp 66,133 miliar dan US$ 1,45 juta.
Terakhir, Rini melaporkan harta kekayaannya saat selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Pedagangan periode 2001-2004. Dia memiliki total harta Rp 48,082 miliar dan minus US$ 1,236 juta. Harta Rini turun selama menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini. Tercatat, saat baru menjabat atau laporan per 3 September 2001, dia memiliki total kekayaan Rp 73,987 miliar dan US$ 351.361. (Baca:Latar Belakang Menteri Jokowi Parpol dan Profesional)
Meski menurun, harta tidak bergerak mantan Presiden Direktur Astra itu malah naik. Sebelumnya, dia memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 16,434 miliar, naik menjadi Rp 28,505 miliar. Harga bergeraknya berupa sederet mobil dan sepeda motor Harley Davidson juga naik dari Rp 2,944 miliar menjadi Rp 3,393 miliar. (Baca: 34 Kemeja Putih Menteri Dibeli di Tanah Abang)
Dia juga mengoleksi batu mulia US$ 180 ribu, barang-barang antik dengan total nilai Rp 477 juta dan US$ 34 ribu, serta harga bergerak lainnya Rp 600 juta. Sedangkan nilai surat-surat berharganya menurun dari Rp 87,292 miliar menjadi Rp 75,704 miliar.
http://www.tempo.co/read/news/2014/1...rlimpah-Berapa
Rini Soemarno Remehkan Orang Indonesia, Seolah Tak ada yang Pintar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon protes keras terrkait rencana Menteri BUMN Rini Soemarno yang membuka kesempatan warga negara asing untuk menjadi Direktur Utama perusahaan BUMN.
"Kalau tidak ada lagi orang Indonesia yang pintar bisa jadi CEO, maka ya boleh dibilang silakan cari dari negara lain. Tapi saya sangat yakin masih banyak orang Indonesia yang bisa jadi CEO. Yang paling penting adalah jangan political appointed," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/12/2014).
Dirinya mengatakan, pernyataan Rini sangat meremehkan kemampuan orang-orang Indonesia. Seharusnya, kata dia, pemerintah mencari putra putri terbaik di negara ini untuk mengisi jabatan bos-bos BUMN.
"Menurut saya agak meremehkan. Seolah orang Indonesia enggak ada yang sanggup dan pintar. Harusnya tetap kita cari puta-putri terbaik Indonesia, mereka kan ada di perusahaan-perusahaan. Kalau memang perlu digaji lebih besar dari menteri ya enggak papa. Tapi dicari itu. Gunakan pengalaman mereka untuk memimpin. Kecuali sudah tidak ada lagi baru cari orang asing," katanya.
Diberitakan, Menteri Koordinator Perekonomian Sofjan Djalil juga setuju dengan hal tersebut. Menurutnya, alasan utama hal tersebut bisa dilakukan, jika tidak ada orang di dalam negeri yang mampu membawa perusahaan BUMN berdaya saing internasional.
"Karena kita memerlukan ekspatriat di BUMN, boleh (orang asing jadi direksi BUMN)," ujar Sofjan di kantor Kementerian Perekonomian, Selasa (16/12/2014).
Sofjan memaparkan bahwa direksi perusahaan BUMN juga bisa disewa dari luar negeri. Dengan begitu orang asing tersebut tidak perlu menjadi warga negara Indonesia.
"Kita bisa sewa direksi BUMN dari internasional," papar Sofjan.
Sofjan menambahkan bahwa calon direksi yang berasal dari negara asing harus mempunyai keahlian khusus. Keahlian tersebut harus tidak dimiliki masyarakat di dalam negeri.
"Kita harus mempercepat SDM-nya. Profesional di Indonesia ini masih suatu yang langka,"kata Sofjan.
Sebelumnya diberitakan tribunnews.com, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini membuka kesempatan warga negara asing untuk menjadi direksi BUMN. Hal tersebut bertujuan agar perusahaan BUMN mempunyai daya saing internasional.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...da-yang-pintar
==========================================
Comment :
Apakah Rini sudah melakukan pekerjaannya dengan benar, tanpa ada sedikitpun maksud-maksud tersembunyi dengan memilih perusahaan milik adik Rini, Ongky Soemarno sebagai salah satu dari 7 perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan penilaian (assessment).
Dilihat dari sisi luarnya memang benar penunjukan kepada perusahaan milik Ongky Soemarno terkesan berbau KKN karena masih ada hubungan keluarga dengan Ibu menteri BUMN Rini Sumarno. Pihak luar pasti merasakan cara penunjukan yang dilakukan Rini rasanya sangat kurang etis, menyimpang dari prinsip-prinsip transparansi, sebab menjadi sangat kental dengan nepotisme sehubungan dengan penunjukan perusahaan milik adik kandungnya untuk assessment.
Berdasarkan pengalaman yang sudah, melibatkan orang yang masih ada hubungan keluarga dalam melakukan assessment akan mudah tergoda bujuk rayu setan, untuk melakukan tindakan tidak terpuji, KKN pasti selalu mengganggu pikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung. Yaitu menteri BUMN, pihak assessment, dan para calon direksi dan calon momisaris BUMN. Begitu kepentingan keluarga terlibat didalam pengambilan keputusan, maka dari situlah akan lahir nepotisme.
Pada tahap selanjutnya dari pihak-pihak yang sangat erat dengan pekerjaan ini akan menjadi sasaran godaan dan rayuan yang datang dari dalam organisasi, dan paling berbahaya adalah yang datang dari tekanan/campur tangan asing, karena kepentingannya kapitalisme, penguasaan sumber-sumber alam yang dimiliki anak bangsa akan selalu mendapat rongrongan dan berbagai tekanan yang tujuannya pengambilalihan baik dengan cara penjualan dengan harga murah, atau dengan digadaikan. 
Sekali bangsa ini terjerumus dalam campurtangan asing maka penyakit KKN akan menggerogoti secara perlahan tapi pasti, karena itulah tujuan kolonialisme modern untuk mengeruk kekayaan sebesar-besarnya maka harus menjadikan negara jajahannya disuburkan budaya KKN-nya. Dari cara yang demikianlah maka akan lahir ketidakstabilan ekonomi ketimpangan budaya hilangnya kewibawaan penguasa dan ketidakstabilan politik.
Dalam waktu dekat sedikitnya ada 7 perusahaan Badan Usaha Milik Negara terkemuka yang akan diisi pos-pos direktur utama dan dewan komisaris, diantaranya PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Pindad, dan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) yang saat ini kosong. Telah diketahui bahwa pucuk pimpinan perusahaan tersebut telah ditarik kedalam jajaran cabinet kerja di pemerintahan Jokowidodo-Yusuf Kalla
Tiga bos perusahaan BUMN itu adalah Ignasius Jonan yang hengkang dari PT KAI untuk menjadi Menteri Perhubungan, Sudirman Said yang meninggalkan PT Pindad untuk menempati pos Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Arief Yahya yang mundur dari PT Telkom untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata. Sedangkan, posisi bos Pertamina kosong sejak 1 Oktober 2014 lalu setelah Karen Agustiawan menyatakan mundur dari jabatan tersebut.
Untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan puncak di BUMN bersekala internasional itu maka menteri Rini Soemarno, menunjuk 7 perusahaan untuk melakukan assessment, satu diantara perusahaan yang ditunjuk Rini adalah milik adik kandungnya.
Berprasangka baik lebih utama, dari pada berburuk sangka. Kemungkinan tujuan menteri Rini Soemarno adalah agar Ongky Soemarno membantu untuk pengawasan pelaksanaan assessment yang lebih ketat, sedikit saja ada kejanggalan dalam proses, segera akan segera diketahui. Lagi pula kemungkinan penunjukan kepada Ongky sudah sepengetahuan presiden Jokowidodo.
Seandainya benar , yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Jokowi sangat percaya kepada Rini untuk menunjuk adik kandungnya sebagai salah satu yang terlibat dalam urusan besar, bukankah melibatkan saudara kandung dalam pekerjaan tersebut sarat dengan nuansa nepotisme yang ujung-ujungnya sangat rawan terjadi kolusi dan pada akhirnya terjadi tindak pidana korupsi.
Pertama: Jokowidodo sangat mempercayai kepada menteri BUMN Rini Soemarno, sebagai seorang yang mengedepankan kejujuran, serta loyalitas tinggi kepada pimpinan, dan telah bersumpah akan membongkar mafia-mafia migas, transportasi, pemborosan, kebocoran, mafia-mafia migas yang terjadi di BUMN.
Kedua: Jokowidodo sudah mempunyai orang-orang yang lebih dipercayai dibandingkan kepada menteri BUMN, yang hingga saat ini sedang diterjunkan untuk ikut mengawasi kinerja setiap menteri, terutama terhadap kementerian yang disinyalir rawan akan tindakan korupsi.
Ketiga: Penunjukan Ongky bukan sepenuhnya kehendak menteri Rini akan tetapi karena permintaan langsung dari Megawati. Telah diketahui bahwa Rini Soemarno dan keluarganya adalah orang-orang yang selama ini sangat dekat dengan ketua umum PDIP, Oleh sebab itu untuk menjaga keharmonisan partai pendukung dengan pemerintahan Jokowidodo, saran dan masukan Megawati dengan terpaksa harus diterimanya.
Keempat: Ada tekanan eksternal terhadap Jokowidodo, atau campurtangan asing yang tidak dapat dihindari, untuk menujuk tim assessment. Pada alasan terakhir ini, Jokowidodo justru ingin mengetahui lebih mendalam, siapa yang menjadi sumber atau penyebab kenapa keterlibatan asing di BUMN sedemikian menggurita. Pada langkah selanjutnya akan diperoleh strategi untuk memangkas/memotong jaringan mafia-mafia yang sudah sangat merugikan bangsa Indonesia.
Masih segar di ingatan kita, salah satu aset yang dulu menjadi bagian dari BUMN "Indosat"
