Jakarta : Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menegaskan akan menyelesaikan permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam rentang waktu enam bulan. Ada enam masalah TKI yang menurutnya sangat mendesak untuk segera diatasi.
"Saya melihat ada enam masalah pokok TKI yang harus tuntas selama enam bulan. Kalau enggak tuntas, masalahnya akan semakin sulit untuk diatasi," kata Nusron saat ditemui di kantor Metro TV, Jakarta, Jumat (12/12/2014).
Masalah pertama yang menurutnya harus segera dituntaskan adalah proses rekrutmen TKI yang terlalu panjang. Saat ini, TKI membutuhkan waktu lama untuk bisa pergi bekerja di luar negeri. Ada 22 hingga 24 proses dalam jangka waktu lima hingga enam bulan yang harus dijalani calon TKI sebelum diberangkatkan ke luar dan semuanya itu membutuhkan uang.
"Terlalu lama proses rekrutmen yang membuat TKI jadi frustasi sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Itu juga yang buat TKI jadi overstay di luar. Solusinya ini perlu bisnis model yang baru dan lebih cepat juga murah," tandasnya.
Masalah kedua TKI, yakni masalah kualitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga sertifikasi di negeri ini tidak melakukan uji kompetensi dengan baik dan benar. Sehingga, masih banyak TKI yang berangkat dengan ijazah palsu tanpa memiliki kompetensi yang cukup untuk bekerja di luar. Masalah ketiga adalah biaya yang mahal dibebankan kepada TKI. Untuk beberapa lokasi kerja, biaya yang dikeluarkan untuk proses hingga penempatan bisa sebesar 10-11 kali gaji TKI.
"Masalah keempat, sumber pembiayaan kita enggak akuntabel. Orang untuk berangkat jadi TKI dwajibkan untuk pinjem. Pinjem itu wajib meski dia (calon TKI) memiliki modal sendiri. Saat ini, karena bank besar belum ada yang mau masuk dalam biaya penempatan dan keberangkatan menggunakan lembaga keuangan non bank yang tingkat akuntabilitasnya saya ragukan, bunganya 30 persen per tahun, dan sifatnya wajib pinjam," ungkapnya.
Tidak adanya early warning system menjadi masalah selanjutnya yang harus segera dituntaskan. Masalah terakhir adalah transaksi yang dilakukan semuanya masih tunai belum beralih ke online atau non tunai. Menurutnya, permasalahan TKI ini sangat rumit dan kompleks sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi Nusron yang baru memegang jabatan ini. Masalah ini juga menurutnya menimbulkan ketidakharmonisan user dengan TKI. Karena sistem TKI yang masih berantakan tersebut, menurut Nusron berdampak pada faktor ekonomi bangsa.
Nusron menyatakan, dirinya sudah menciptakan rancangan alur proses pra penempatan TKI yang nantinya akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengatasi masalah TKI. Jika berdasarkan cara sebelumnya TKI harus menjalani proses selama lima hingga enam bulan sebelum berangkat ke luar, Nusron mengatakan, sistem yang ia rancang itu hanya membutuhkan waktu satu minggu sejak proses daftar hingga uji kompetensi dilakukan sebelum diberangkatkan ke luar negeri. .
Menurutnya, TKI ilegal itu ada karena rumitnya dan mahalnya proses TKI diberangkatkan hingga akhirnya bekerja di negara yang dituju. Nusron juga menegaskan, dengan sistem barunya nanti, uji kompetensi menjadi faktor penentu seseorang layak berangkat menjadi TKI. Jika tidak lulus uji kompetensi, maka calon TKI harus ikut tes lagi hingga mendapat sertifikat lulus tes.
"Kita ingin bagaimana TKI berangkat dengan proses cepat dan gimana TKI dapat ketegasan hukum. Kita ingin TKI dapat kesejahteraan banyak," tuturnya.
Dari : untuknkri.org
Dikutip dari: http://adf.ly/vFsr4
