Jakarta: Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari partai-partai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres lalu sempat mendorong Pilkada tak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat. KMP lah yang membuat UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota akhirnya disahkan.
UU tersebut mengatur soal Pilkada dipilih DPRD. Meski pada akhirnya, partai-partai di KMP menyatakan dukungannya terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada yang mengembalikan Pilkada langsung dengan 10 poin catatan.
Dukungan itu dinyatakan lewat kesepakatan politik KMP dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menerbitkan Perppu tersebut saat menjabat Presiden.
Meski KMP lah yang mendorong Pilkada dipilih DPRD, tapi ternyata pemilih Prabowo-Hatta pada Pilpres lalu ingin Pilkada tetap dipilih langsung. Hal itu terungkap lewat survei Lembaga Survei Indonesia (LSI). LSI menyebut mayoritas dari pemilih Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta menilai Pilkada langsung lebih baik.
"Mayoritas pemilih Jokowi-JK (89 persen) maupun Prabowo-Hatta (78 persen) sama-sama menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat," kata Peneliti LSI Dodi Ambardi dalam diskusi politik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014).
Meski perbedaan jumlah dukungan antar dua kubu itu tampak jelas, namun secara keseluruhan, pendukung kedua kubu memiliki pandangan tak jauh berbeda.
"Bisa diartikan bahwa dukungan yang besar terhadap Pilkada langsung datang dari semua kalangan," terang Dodi.
Melalui survei juga diketahui, sebanyak 91 persen pemilih partai di KIH dan 81 persen pemilih partai di KMP serta pemilih Partai Demokrat dan PPP sebesar 83 persen, sama-sama lebih menginginkan Pilkada langsung.
Survei dilakukan pada mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Penelitian ini menggunakan sampel 2.000 responden. Sementara margin of error kurang lebih 2,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh interviewer terlatih. Satu interviewer bertugan untuk satu desa atau kelurahgan yang hanya terdiri dari 10 respinden.
Tim juga melakukan quality control. Dalam proses ini, tim tak menemukan kesalahan berarti. Sedangkan waktu wawancara dilakukan sejak 25 Oktober hingga 3 November 2014. Survei ini dibiayai IFES.
Sumber: http://untuknkri.org/pendukung-prabo...lkada-langsung
Dikutip dari: http://adf.ly/vKn12
