Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) Puan Maharani menilai saat ini Indonesia lebih stabil dan sejahtera daripada masa reformasi lalu.
Namun, menurutnya, masih ada tantangan yang perlu diperhatikan pemerintah yakni mengenai kekerasan bersifat lokal dan sporadis yang masih marak dan menelan korban jiwa setiap tahunnya.
Maka itu, agar tercipta keharmonisan sosial dan tidak menghambat pembangunan, Kemenko PMK memprioritaskan pencegahan konflik sesuai dengan program Nawa Cita Presiden Joko Widodo.
"Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara," kata Puan di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/11/2014).
Agar mampu mencegah konflik secara efektif, kata dia, Kemenko telah membangun Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SPNK) yang merupakan terobosan sistem informasi yang menyajikan data dan analisis tentang konflik kekerasan di Indonesia.
"Tujuan SPNK adalah membantu memetakan pemicu dan intensitas konflik sehingga kita dapat mendeteksi masalah dengan lebih dini dan menyusun respons yang lebih terkoordinasi," kata dia.
Politisi PDIP ini menambahkan SPNK juga dapat membantu negara dalam membangun ke arah yang lebih damai dan stabil. Pasalnya, SPNK dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mampu merespons konflik di tingkat lokal dengan lebih baik lagi.
Menurut dia, dengan begitu kalangan akademisi dapat mengkaji penyebab-penyebab konflik terkini secara lebih dalam. Kemudian, masyarakat sipil pun dapat mendorong perubahan kebijakan untuk terciptanya kelembagaan yang lebih responsif.
"Supaya masyarakat luas dapat memperoleh informasi secara terbuka mengenai isu konflik dan membantu upaya pemerintah menanganinya," tambah dia.
Mantan Anggota DPR RI ini mengatakan SPNK merupakan pelopor upaya untuk mengkaji kaitan isu kekerasan dengan pembangunan secara lebih mendalam di Asia Tenggara. Sistem seperti ini pun telah dilakukan di negara lain seperti Fillipina dengan nama Bangsamoro Conflict Monitoring System (BCMS) yang didukung Bank Dunia dalam mengumpulkan data konflik di wilayahnya.
Kemudian, Thailand dengan sistem Deep South Watch (DSW) yang berafiliasi dengan Universitas Prince of Songkla, untuk memantau insiden kekerasan separatis di Thailand.
Sumber: http://untuknkri.org/menteri-puan-pm...k-di-tanah-air
Dikutip dari: http://adf.ly/uwDaw
