-Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono yang sedang kisruh harus melibatkan pihak yang netral sebagai penengah agar bisa cepat islah. Langkah ini untuk mencapai hasil yang bisa diterima kedua pihak tanpa curiga.
"Saya menyarankan, yang paling tepat itu dari kalangan akademisi, cari yang disepakati dua pihak dan dinilai paling netral," kata Muladi, ketua mahkamah partai hasil Munas Golkar VIII di Riau 2009 lalu.
"Saya menyarankan, yang paling tepat itu dari kalangan akademisi, cari yang disepakati dua pihak dan dinilai paling netral," kata Muladi, ketua mahkamah partai hasil Munas Golkar VIII di Riau 2009 lalu.
Tentang harapan Kemenkumham agar penyelesaian masalah internal melalui mahkamah partai hasil munas di Riau 2009, Muladi mengatakan institusi itu sudah tidak ada. Di satu sisi, kata Muladi dalam jumpa pers di DPP Golkar sebelumnya, munas Golkar di Bali maupun Jakarta sudah memiliki mahkamah partai sendiri. "Di sana ada di sini juga ada (maksudnya kubu Aburizal Bakrie maupun kubu Agung Laksono), jadi sudah impoten dulu," katanya.
Menurut Muladi, dengan penengah yang netral diharapkan bisa dicapai hasil terbaik. Artinya tidak ada yang merasa menang atau kalah dari yang lain tetapi sama-sama.Yang pasti hasil dari islah itu nanti akan mengubah struktur kepengurusan partai dari dua kubu, dalam munas Bali maupun Jakarta.
"Soal seperti apa gambaran kepengurusan nanti, tergantung dari kesepakatan islah nanti, apakah nanti akan dibagi dua pengurusan dari Munas Bali dan Jakarta atau dipilih ulang," tambahnya.
Harapannya bisa mengakomodasi dua kekuatan. "Intinya semua harus berjalan demokratis, mengalah dan legowo, kalau berlarut-larut merugikan partai sendiri," jalasnya.(ss/b)
Sumber (teropongsenayan.com)
Dikutip dari: http://adf.ly/vXYu0
