Jakarta - Dalam catatan akhir tahun 2014, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menyoroti kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 yang sangat lemah. Fraksi ini menilai APBD DKI 2014 merupakan semata-mata hanya sebagai APBD pencitraan.
Karena sepanjang tahun 2014 ini, banyak program pembangunan baik di bidang infrasktruktur, kesehatan dan pendidikan tidak berjalan sama sekali.
"APBD 2014 itu adalah APBD pencitraan," tegas Muhammad Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta di ruang Fraksi Gerindra, gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (23/14).
Disebut sebagai APBD pencitraan, karena pihaknya melihat kenaikan anggaran dalam APBD DKI 2014 cukup melonjak tajam dibandingkan nilai APBD DKI 2013. Pada tahun ini, APBD DKI ditetapkan sebesar Rp 72,9 triliun. Jumlah ini bertambah sangat besar, mencapai Rp 22,8 triliun, dari jumlah APBD Perubahan DKI 2013 sebesar Rp50,1 triliun. Atau, mengalami kenaikan sebanyak 31,2%.
Data itu tidak imbang jika melihat realisasi rencana pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp40,79 triliun, ternyata tidak tercapai. Hingga akhir tahun 2013, realisasi pendapatan daerah hanya tercapai sebesar Rp39,50 triliun. Atau hanya sebesar 96,83 persen dari target yang telah ditetapkan.
Bahkan, penyerapan anggaran APBD DKI 2013 hanya mencapai 82,21%, padahal target Joko Widodo (Jokowi) sewaktu menjadi Gubernur DKI dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjadi Wakil Gubernur DKI, penyerapan APBD DKI 2013 mencapai 97%.
"Nah, keduanya (Jokowi dan Ahok) tidak belajar dari pengalaman buruk mereka dalam menaikkan kinerja APBD DKI. Mereka tidak melihat rasionalitas kemampuan penyerapan anggaran Pemprov DKI, malah justru menaikkan anggaran hingga ke angka yang fantastis hingga Rp 72,9 triliun," ujarnya.
Karena sepanjang tahun 2014 ini, banyak program pembangunan baik di bidang infrasktruktur, kesehatan dan pendidikan tidak berjalan sama sekali.
"APBD 2014 itu adalah APBD pencitraan," tegas Muhammad Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta di ruang Fraksi Gerindra, gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (23/14).
Disebut sebagai APBD pencitraan, karena pihaknya melihat kenaikan anggaran dalam APBD DKI 2014 cukup melonjak tajam dibandingkan nilai APBD DKI 2013. Pada tahun ini, APBD DKI ditetapkan sebesar Rp 72,9 triliun. Jumlah ini bertambah sangat besar, mencapai Rp 22,8 triliun, dari jumlah APBD Perubahan DKI 2013 sebesar Rp50,1 triliun. Atau, mengalami kenaikan sebanyak 31,2%.
Data itu tidak imbang jika melihat realisasi rencana pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp40,79 triliun, ternyata tidak tercapai. Hingga akhir tahun 2013, realisasi pendapatan daerah hanya tercapai sebesar Rp39,50 triliun. Atau hanya sebesar 96,83 persen dari target yang telah ditetapkan.
Bahkan, penyerapan anggaran APBD DKI 2013 hanya mencapai 82,21%, padahal target Joko Widodo (Jokowi) sewaktu menjadi Gubernur DKI dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjadi Wakil Gubernur DKI, penyerapan APBD DKI 2013 mencapai 97%.
"Nah, keduanya (Jokowi dan Ahok) tidak belajar dari pengalaman buruk mereka dalam menaikkan kinerja APBD DKI. Mereka tidak melihat rasionalitas kemampuan penyerapan anggaran Pemprov DKI, malah justru menaikkan anggaran hingga ke angka yang fantastis hingga Rp 72,9 triliun," ujarnya.
Melihat nilai APBD DKI 2014 yang besar ini, Fraksi Gerindra sudah memprediksikan penyerapan anggaran di tahun ini akan lebih rendah dari tahun lalu. Sehingga mengakibatkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun ini lebih besar dibandingkan SiLPA tahun lalu. Tidak hanya itu, realisasi pendapatan dalam APBD DKI 2014 juga tidak akan tercapai.
"Sebenarnya, kita sudah tahu, nggak bakalan tercapai duitnya, mulai dari penyerapan, pendapatan dan SiLPA. Buktinya, sekarang pendapatan tahun ini malah defisit Rp 12 triliun, karena hampir seluruh pajak daerah tidak bisa mencapai target. Dari awal, saya sudah paham ini nggak bakalan tercapai," tuturnya.
Tetapi, Jokowi dan Ahok memaksakan angka APBD DKI 2014 yang melonjak tajam ini, supaya semua pihak, baik warga Jakarta, rakyat Indonesia dan seluruh stakeholder melihat pada era kepemimpinan keduanya, nilai APBD DKI 2014 menjadi sangat besar.
Seolah-olah banyak pembangunan yang akan dilakukan sepanjang tahun 2014 ini dengan jumlah anggaran yang sangat besar itu. Namun dalam perjalanannya, ungkap Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI ini, pembangunan tidak banyak yang berjalan. Terbukti penyerapan anggaran tahun ini baru mencapai 45,2% atau sekitar Rp 33 triliun dari total APBD DKI 2014 sebesar Rp 72,9 triliun.
"Jadi nggak salah kan kalau kami bilang, APBD DKI 2014 adalah APBD pencitraan. Hanya untuk menunjukkan ke semua orang, mereka mampu membuat APBD DKI mencapai Rp 72,9 triliun. Tapi nggak diiringi dengan penyerapan yang baik, malah lebih rendah dari tahun lalu," tegasnya.
Penulis: Lenny Tristia Tambun/YS
sumber (www.beritasatu.com)
kenapa dibilang pencitraan
Dikutip dari: http://adf.ly/vVAZk
