Moeldoko : TNI AL Habiskan 900 juta /Jam Untuk Kejar Pencuri Ikan
Panglima TNI Moeldoko kembali "curhat" soal bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi hambatan dalam upaya mengejar para perampok ikan di perairan Indonesia. Menurut Moeldoko, untuk satu jam operasi saja, kapal fregat membutuhkan dana operasional sebesar Rp 900 juta.
"Kita selalu masalah terhadap bahan bakar. Dana operasional Rp 900 juta. Itu baru sampai di ZEE (zona ekonomi eksklusif). Kalau kejadiannya di Ujungberung sana, berapa itu? Enggak sampai-sampai," ujar Moeldoko di Jakarta, Senin, 22 Desember 2014..
Tambahan pula, lanjut Moeldoko, penyebaran kapal TNI kalah jauh dari wilayah laut RI yang sangat luas. Kapal TNI biasanya berada di perbatasan negara, base point, dan Alur Laut Kepulauan Indonesia. Sementara itu, kapal asing pencuri ikan kerap terjadi di luar area penyebaran kapal tersebut.
"Begitu kami geser ke sana, mereka bermain lagi di tempat lain. Mungkin radar mereka lebih canggih, kecepatannya juga tinggi," ungkap Moeldoko.
Dengan kondisi seperti itu, dia pun mengatakan, kapal yang melanggar aturan di Indonesia tidak dapat segera ditangkap. Butuh ruang dan waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Sehingga tidak seperti yang kita bayangkan. Ada laporan illegal fishing di titik-titik ini, saat itu juga diambil. Tidak bisa seperti itu," katanya.
Moeldoko juga menegaskan, TNI serius menangani illegal fishing dengan berpedoman pada aturan-aturan internasional yang ada. Jangan sampai penegakan hukum kepada para pencuri ikan menyalahi prosedur yang telah disepakati dunia Internasional. Misalnya seperti penembakan langsung kapal pencuri oleh pesawat tempur.
"Enggak cocok kalau main tembak. Yakinlah kami tidak dalam konteks bermain-main sehingga kalau ada istilah TNI lambat banget, jelas itu tidak benar. Itu bukan lambat, tapi butuh ruang dan waktu," tutur Moeldoko.
Seperti diketahui, Menkopolkam Tedjo Edi, Jumat 19 Desember 2014 menyampaikan bahwa jumlah pasukan patrol TNI AL kalah banyak dari kapal ikan itu.
"Misalnya satu kapal ditangkap. Setelah lagi diperiksa, yang lain melarikan, terpaksa dilepas karena tidak cukup satu kapal mengejar itu," lanjut Tedjo ketika itu.
Selain memakan biaya besar, ada pula ancaman pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh penenggelaman kapal. Seperti diungkapkan oleh beberapa aleg DPRD Kota Ambon Zeth Pormes dan Husein Toisuta.
Panglima TNI Moeldoko kembali "curhat" soal bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi hambatan dalam upaya mengejar para perampok ikan di perairan Indonesia. Menurut Moeldoko, untuk satu jam operasi saja, kapal fregat membutuhkan dana operasional sebesar Rp 900 juta.
"Kita selalu masalah terhadap bahan bakar. Dana operasional Rp 900 juta. Itu baru sampai di ZEE (zona ekonomi eksklusif). Kalau kejadiannya di Ujungberung sana, berapa itu? Enggak sampai-sampai," ujar Moeldoko di Jakarta, Senin, 22 Desember 2014..
Tambahan pula, lanjut Moeldoko, penyebaran kapal TNI kalah jauh dari wilayah laut RI yang sangat luas. Kapal TNI biasanya berada di perbatasan negara, base point, dan Alur Laut Kepulauan Indonesia. Sementara itu, kapal asing pencuri ikan kerap terjadi di luar area penyebaran kapal tersebut.
"Begitu kami geser ke sana, mereka bermain lagi di tempat lain. Mungkin radar mereka lebih canggih, kecepatannya juga tinggi," ungkap Moeldoko.
Dengan kondisi seperti itu, dia pun mengatakan, kapal yang melanggar aturan di Indonesia tidak dapat segera ditangkap. Butuh ruang dan waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Sehingga tidak seperti yang kita bayangkan. Ada laporan illegal fishing di titik-titik ini, saat itu juga diambil. Tidak bisa seperti itu," katanya.
Moeldoko juga menegaskan, TNI serius menangani illegal fishing dengan berpedoman pada aturan-aturan internasional yang ada. Jangan sampai penegakan hukum kepada para pencuri ikan menyalahi prosedur yang telah disepakati dunia Internasional. Misalnya seperti penembakan langsung kapal pencuri oleh pesawat tempur.
"Enggak cocok kalau main tembak. Yakinlah kami tidak dalam konteks bermain-main sehingga kalau ada istilah TNI lambat banget, jelas itu tidak benar. Itu bukan lambat, tapi butuh ruang dan waktu," tutur Moeldoko.
Seperti diketahui, Menkopolkam Tedjo Edi, Jumat 19 Desember 2014 menyampaikan bahwa jumlah pasukan patrol TNI AL kalah banyak dari kapal ikan itu.
"Misalnya satu kapal ditangkap. Setelah lagi diperiksa, yang lain melarikan, terpaksa dilepas karena tidak cukup satu kapal mengejar itu," lanjut Tedjo ketika itu.
Selain memakan biaya besar, ada pula ancaman pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh penenggelaman kapal. Seperti diungkapkan oleh beberapa aleg DPRD Kota Ambon Zeth Pormes dan Husein Toisuta.
"Kita setuju kapal-kapal itu ditenggelamkan, namun yang tidak tepat lokasi penenggelaman kapal itu berada di Teluk Ambon. Penenggelaman kapal di teluk Ambon akan merusak terumbu karang dan biota laut di kawasan laut teluk dalam," ungkap Husein, Senin, 22 Desember 2014.
Mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan dan efek pencemaran lingkungan yang ditimbulkan, mungkin pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan ini. [*]
sumber tukang Jonru (www.pkspiyungan.org)
Berapa Biaya Patroli Kapal TNI AL per Hari?
TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko mengatakan keterbatasan bahan bakar minyak menjadi salah satu kendala kapal perang milik Angkatan Laut mengamankan wilayah perairan Indonesia dari pelaku pencurian ikan. Menurut dia, alokasi solar untuk kapal TNI AL tak sepadan dengan luas wilayah yang harus diamankan.
"Biaya solar kapal perang jelas lebih mahal dibanding kapal biasa," kata Moeldoko kepada wartawan di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 22 Desember 2014. (Baca: Enam Kapal Pencuri Ikan Siap Ditenggelamkan)
Moeldoko memberi contoh, satu unit kapal perang kelas fregat dengan panjang sekiar 100 meter butuh bahan bakar solar Rp 900 juta untuk berlayar sehari penuh. Biaya solar semakin membengkak jika wilayah patroli kapal luas. (Baca: Dor, TNI AL Tembak Dua Kapal Papua Nugini)
Sebelumnya, Panglima Armada Barat TNI AL Laksamana Muda Widodo mengatakan setidaknya ada 49 unit kapal perang yang siap berpatroli di wilayah barat Indonesia. Sayangnya, tak semua kapal bisa dipakai untuk patroli keamanan laut. Musababnya, jatah bahan bakar dari pemerintah yang terlalu minim. Untuk tahun ini saja, Armada Barat hanya dapat 27 persen bahan bakar dari alokasi yang dibutuhkan.
Walhasil, Widodo harus pintar-pintar mengatur siasat memaksimalkan patroli pengamanan laut dengan bahan bakar yang terbatas. Pada tahun ini saja, Armada Barat menggelar 12 kali operasi pengamanan. "Jumlah armada yang dipakai tak tentu, ada yang satu kapal, dua kapal, atau dua kapal dengan satu helikopter," katanya.
cover both side (www.tempo.co)
ini corong partai jonru kapan ya di bumi hanguskan, bisa nya hanya fitnah dan memecah belah kesatuan bangsa.
Dikutip dari: http://adf.ly/vV3vH
