VIVAnews - Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), kecewa sejumlah nama yang dinilai sebagai Pelanggar Hak Asasi Manusia, diusung menjadi calon presiden dalam pemilu 2014 mendatang.
Ruyati Darmin, salah satu Perwakilan Keluarga yang menjadi korban dalam peristiwa Mei 1998, mengatakan bahwa pemilu seharusnya menjadi momentum perbaikan negara Indonesia untuk lima tahun ke depan.
"Kita harus memperbaiki 5 tahun ke depan. Kami menyerukan agar tidak memilih calon presiden yang tidak menyelesaikan kasus itu (Pelanggaran HAM Berat)," kata Ruyati, di Kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Minggu 6 April 2014.
Selain Ruyati, dalam acara 'Seruan Korban untuk Pemilu 2014', sejumlah perwakilan keluarga korban Pelanggaran HAM Berat turut hadir. Antara lain Hendrawan (keluarga korban peristiwa talangsari 1989), Paian siahaan (keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa) serta Mudjayin (korban peristiwa tahun 1965/1966).
Senada dengan Ruyati, Hendrawan yang merupakan perwakilan keluarga korban, juga menyerukan pada masyarakat untuk tidak memilih parpol atau capres yang terlibat dalam sejumlah peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia.
"Jangan memilih capres yang melanggar itu. Kami juga berusaha memberikan imbauan pada masyarakat untuk tidak memilih pada caleg yang dipimpin oleh pelanggar HAM," katanya.
Koordinator Kontras, Harris Azhar, mengungkapkan beberapa nama yang diduga terlibat Pelanggaran HAM diusung partai politik peserta pemilu untuk menjadi Capres. Di antaranya adalah Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada periode 1997-1998 silam. Pada saat itu, Prabowo diketahui menjabat sebagai Danjen Kopassus.
Selain Prabowo, terdapat juga Calon Presiden dari Partai Hanura yakni Wiranto juga diduga terlibat dalam peristiwa Trisakti dan Semanggi, saat dia menjabat sebagai Panglima ABRI.
Sementara itu Poengky Indarti dari LSM Imparsial, mengungkapkan bahwa tidak memilih parpol atau capres yang bermasalah merupakan bentuk hukuman dari masyarakat. "Pemilu nanti harus jadi ranah pengadilan. Cara yang baru itu, jangan pilih capres yang bermasalah," ungkap dia. (umi)
sumber
sebaiknya masalah dgn HAM diselesaikan dulu aja deh, ntar kalau sudah bersih pasti banyak yg mendukung kok
