BANDA ACEH - Berakhirnya pemilu pada 9 April lalu diduga banyak ditemukan pelanggaran pemilu. Hal ini Berdasarkan hasil pantauan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) sejak 1 Maret 2014 hingga 9 April di beberapa wilayah di Aceh. Dari 42 kasus yang ditemukan, 25 diantaranya terkait politik uang, sedangkan 17 kasus lainnya adalah pelanggaran penggunaan fasilitas publik dan negara.
"Pengelembungan suara, jual beli suara, menjadi terang - terangan dilakukan oleh peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, hal ini disebabkan lemahnya hukum pemilu di Indonesia" kata Ilham Saputra yang menjadi narasumber dalam diskusi Kilas Balik Penyelengaraan Pemilu 2014 di Aceh yang diselenggarakan oleh MaTA di Banda Aceh, Senin (28/4/2014)
Berdasarkan pantauan Indonesia Corruption Wacth (ICW) di 15 provinsi di Indonesia jelas Ilham, masih marak terjadinya pelanggaran money politik (politik uang) dalam Pemilu Legislatif 2014. Pelanggaran ini pun meningkat setiap pemilihan legilslatif digelar.
"Tahun 1999 sebanyak 62 kasus, kemudian meningkat pada tahun 2004 sebanyak 113 kasus, sedangkan pada tahun 2009 naik menjadi 150 kasus dan pada tahun 2014 sebanyak 313 kasus," tambahnya.
Hal senada juga disampaikan oleh mantan Ketua KIP Aceh periode 2004-2009, Muhammad Jafar, menurutnya maraknya kasus politik uang karena disebabkan lemahnya penanganan kasus dan tidak ada sanksi yang tegas diberikan kepada para pelanngar pemilu.
"Padahal sanksi dari pelanggaran politik uang sangatlah berat, yaitu jika terbukti caleg yang bersangkutan bisa digugurkan," jelas Muhammad Jafar.
Muhammad Jafar menambahkan, lemahnya penanganan kasus politik uang juga terkendala dengan batasan waktu yang ditentukan.
"Adanya batas waktu 7 hari untuk melaporkan apabila lewat dari 7 hari maka dianggap kadaluarsa. Partisipasi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pemilu serta pengawasan pemilu belum dilakukan dengan secara maksimal," imbuhnya. SUMBER: http://acehonline.info/detail.php?no_berita=8053
Dikasih uang siapa yang nggak mau,,,
"Pengelembungan suara, jual beli suara, menjadi terang - terangan dilakukan oleh peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, hal ini disebabkan lemahnya hukum pemilu di Indonesia" kata Ilham Saputra yang menjadi narasumber dalam diskusi Kilas Balik Penyelengaraan Pemilu 2014 di Aceh yang diselenggarakan oleh MaTA di Banda Aceh, Senin (28/4/2014)
Berdasarkan pantauan Indonesia Corruption Wacth (ICW) di 15 provinsi di Indonesia jelas Ilham, masih marak terjadinya pelanggaran money politik (politik uang) dalam Pemilu Legislatif 2014. Pelanggaran ini pun meningkat setiap pemilihan legilslatif digelar.
"Tahun 1999 sebanyak 62 kasus, kemudian meningkat pada tahun 2004 sebanyak 113 kasus, sedangkan pada tahun 2009 naik menjadi 150 kasus dan pada tahun 2014 sebanyak 313 kasus," tambahnya.
Hal senada juga disampaikan oleh mantan Ketua KIP Aceh periode 2004-2009, Muhammad Jafar, menurutnya maraknya kasus politik uang karena disebabkan lemahnya penanganan kasus dan tidak ada sanksi yang tegas diberikan kepada para pelanngar pemilu.
"Padahal sanksi dari pelanggaran politik uang sangatlah berat, yaitu jika terbukti caleg yang bersangkutan bisa digugurkan," jelas Muhammad Jafar.
Muhammad Jafar menambahkan, lemahnya penanganan kasus politik uang juga terkendala dengan batasan waktu yang ditentukan.
"Adanya batas waktu 7 hari untuk melaporkan apabila lewat dari 7 hari maka dianggap kadaluarsa. Partisipasi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pemilu serta pengawasan pemilu belum dilakukan dengan secara maksimal," imbuhnya. SUMBER: http://acehonline.info/detail.php?no_berita=8053
Dikasih uang siapa yang nggak mau,,,
