Caleg PKS Papua Barat Bagi-bagi Kondom di Lokalisasi
Selain sosialisasi, Hayati membagikan dua ribu kondom.
Suasana lokalisasi (foto ilustrasi).
Suryanta Bakti Susila | Senin, 31 Maret 2014, 22:07 WIB
VIVAnews - Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkampanye dengan membagi-bagikan kondom di lokalisasi Kampung Maruni, Distrik Manokwari Selatan, Papua Barat, Senin 31 Maret 2014.
Hayati, caleg tersebut, memberikan sosialisasi tata cara pencoblosan yang benar saat pemungutan suara 9 April mendatang. Dalam kesempatan itu, dia membagikan dua ribu kondom kepada penghuni lokalisasi prostitusi itu.
Aksi kampanye caleg perempuan ini diterima antusias warga. Sebab, selama ini, sejumlah caleg hanya datang memberikan kartu nama serta memasang baliho dan spanduk. Namun, tidak memberikan pemahaman yang benar tentang bagaimana tata cara melakukan pencoblosan.
Tak lupa, Hayati meminta para penghuni lokalisasi agar tidak golput.
Berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, terdapat 480 warga yang memiliki hak suara.
Laporan: Takdir - Manokwari, Papua Barat.
Sumber http://m.news.viva.co.id/news/read/492976-caleg-pks-papua-barat-bagi-bagi-kondom-di-lokalisasi
Pekan Kondom Nasional, PKS: Ajang Awal Seks Bebas
Oleh: Silvanus Alvin Senin, 02 Desember 2013 18:06
Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menolak penyelenggaraan Pekan Kondom Nasional yang dihelat Kementerian Kesehatan. Menurutnya, pembagian kondom secara gratis tidak tepat sasaran untuk mencegah HIV/AIDS.
"Justru memberikan justfikasi dan perlindungan, seks bebas boleh, asal ada kondom. Padahal seks bebas itu melanggar norma dan agama yang ada," kata Hidayat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2013).
Apa yang dilakukan Kemenkes dengan membagikan kondom, juga dinilai Hidayat tidak efektif. Malah, lanjut mantan Ketua MPR itu, pekan nasional itu sudah menjadi ajang sosialisasi memakai kondom.
Lantas apa yang seharusnya dilakukan? "Kalau mau, bukan kondominasi, tapi diobati orang yang berpenyakit HIV/AIDS, diberikan pelatihan menyehatkan diri. Bukan orang yang tidak kena diberikan kondom," jelasnya.
"Nanti malah mereka lakukan seks bebas itu kan bisa jadi awalannya. Sebenarnya kondom belum tentu bisa cegah HIV/AIDS."
Dianggap salah sasaran, Hidayat juga menyarankan Komisi IX untuk memanggil Menteri Kesehatan Nafsian Mboi untuk dikritik atas Pekan Kondom Nasional itu.
"Dipanggil untuk dikritik, karena itu dari APBN juga. Menteri harus kerja lebih cerdas untuk menyelematkan HIV/AIDS bukan sekadar bagi-bagi kondom," tandas Hidayat. (Mut/Ism)
(Raden Trimutia Hatta)
Sumber http://m.liputan6.com/news/read/762809/pekan-kondom-nasional-pks-ajang-awal-seks-bebas
PKS Kecam Kebijakan Pekan Kondom Nasional
AntaraAntara � Sel, 3 Des 2013
Jakarta (Antara) - Anggota Komisi IX DPR dari PKS Indra mengecam kebijakan Pekan Kondom Nasional yang digelar Kementerian Kesehatan dan Komite Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) karena tidak sesuai dengan upaya penanggulangan HIV/AIDS.
"Kami menolak dan mengecam kebijakan itu (Pekan Kondom Nasional) karena tidak sesuai asumsi yang dibayangkan untuk mengatasi dan menanggulangi korban HIV/AIDS," kata Indra di Gedung DPR, Jakarta, Selasa mengenai program yang berlangsung pada 1-7 Desember 2013 .
Indra menilai apabila siswa diberikan kondom maka dikhawatirkan penyebaran HIV/AIDS semakin luas karena bisa memanding untuk melakukan seks bebas.
Dia menilai kebijakan itu kontra produktif dan kental dengan komersialisasi serta proyek promosi produk kondom dari perusahaan tertentu.
"Kebijakan itu memancing berkembangnya seks bebas, dan itu merupakan pintu masuk dari penyebaran HIV/AIDS," ujarnya.
Indra menilai langkah jangka panjang untuk menekan HIV/AIDS dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya seks bebas. Karena dia menilai semua pintu masuk penyebaran HIV/AIDS harus diantisipasi yaitu dengan memberikan penyuluhan dan penyadaran kepada masyarakat.
"Langkah itu harus menjadi utama mulai dari tingkat pelajar terkait penyadaran. Karena masalah moralitas dan bahaya HIV/AIDS tidak dapat diatasi dengan kampanye kondom," ujarnya.
Dia berharap pemerintah mengevalusi kebijakan tersebut karena selama ini tidak berkorelasi positif untuk menekan penularan HIV/AIDS. Selain itu menurut dia, Komisi IX akan mempertanyakan kebijakan PKN itu kepada Kementerian Kesehatan salah satunya apakah menggunakan anggaran dari APBN atau tidak.
"Saya berharap agar pemerintah terutama kementerian terkait mengevaluasi karena kontroversi sudah sedemikian rupa dan menjadi pembicaraan luas dan segera dihentikan karena kontra produktif," katanya.
Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Komite Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) menggelar kegiatan Pekan Kondom Nasional mulai 1-7 Desember mendatang untuk memperingati Hari AIDS Sedunia.
Pemerintah akan membagikan kondom gratis ditempat-tempat berisiko penularan virus HIV/AIDS sehingga diharapakan dapat mengurangi penularan penyakit AIDS di Indonesia. (ar)
Sumber https://id.berita.yahoo.com/pks-kecam-kebijakan-pekan-kondom-nasional-135932508.html
Komen : harap para petinggi PKS segera tegur dan panggil caleg ini, biar tidak dikatakan standar janda
Selain sosialisasi, Hayati membagikan dua ribu kondom.
Suasana lokalisasi (foto ilustrasi).
Suryanta Bakti Susila | Senin, 31 Maret 2014, 22:07 WIB
VIVAnews - Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkampanye dengan membagi-bagikan kondom di lokalisasi Kampung Maruni, Distrik Manokwari Selatan, Papua Barat, Senin 31 Maret 2014.
Hayati, caleg tersebut, memberikan sosialisasi tata cara pencoblosan yang benar saat pemungutan suara 9 April mendatang. Dalam kesempatan itu, dia membagikan dua ribu kondom kepada penghuni lokalisasi prostitusi itu.
Aksi kampanye caleg perempuan ini diterima antusias warga. Sebab, selama ini, sejumlah caleg hanya datang memberikan kartu nama serta memasang baliho dan spanduk. Namun, tidak memberikan pemahaman yang benar tentang bagaimana tata cara melakukan pencoblosan.
Tak lupa, Hayati meminta para penghuni lokalisasi agar tidak golput.
Berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, terdapat 480 warga yang memiliki hak suara.
Laporan: Takdir - Manokwari, Papua Barat.
Sumber http://m.news.viva.co.id/news/read/492976-caleg-pks-papua-barat-bagi-bagi-kondom-di-lokalisasi
Pekan Kondom Nasional, PKS: Ajang Awal Seks Bebas
Oleh: Silvanus Alvin Senin, 02 Desember 2013 18:06
Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menolak penyelenggaraan Pekan Kondom Nasional yang dihelat Kementerian Kesehatan. Menurutnya, pembagian kondom secara gratis tidak tepat sasaran untuk mencegah HIV/AIDS.
"Justru memberikan justfikasi dan perlindungan, seks bebas boleh, asal ada kondom. Padahal seks bebas itu melanggar norma dan agama yang ada," kata Hidayat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2013).
Apa yang dilakukan Kemenkes dengan membagikan kondom, juga dinilai Hidayat tidak efektif. Malah, lanjut mantan Ketua MPR itu, pekan nasional itu sudah menjadi ajang sosialisasi memakai kondom.
Lantas apa yang seharusnya dilakukan? "Kalau mau, bukan kondominasi, tapi diobati orang yang berpenyakit HIV/AIDS, diberikan pelatihan menyehatkan diri. Bukan orang yang tidak kena diberikan kondom," jelasnya.
"Nanti malah mereka lakukan seks bebas itu kan bisa jadi awalannya. Sebenarnya kondom belum tentu bisa cegah HIV/AIDS."
Dianggap salah sasaran, Hidayat juga menyarankan Komisi IX untuk memanggil Menteri Kesehatan Nafsian Mboi untuk dikritik atas Pekan Kondom Nasional itu.
"Dipanggil untuk dikritik, karena itu dari APBN juga. Menteri harus kerja lebih cerdas untuk menyelematkan HIV/AIDS bukan sekadar bagi-bagi kondom," tandas Hidayat. (Mut/Ism)
(Raden Trimutia Hatta)
Sumber http://m.liputan6.com/news/read/762809/pekan-kondom-nasional-pks-ajang-awal-seks-bebas
PKS Kecam Kebijakan Pekan Kondom Nasional
AntaraAntara � Sel, 3 Des 2013
Jakarta (Antara) - Anggota Komisi IX DPR dari PKS Indra mengecam kebijakan Pekan Kondom Nasional yang digelar Kementerian Kesehatan dan Komite Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) karena tidak sesuai dengan upaya penanggulangan HIV/AIDS.
"Kami menolak dan mengecam kebijakan itu (Pekan Kondom Nasional) karena tidak sesuai asumsi yang dibayangkan untuk mengatasi dan menanggulangi korban HIV/AIDS," kata Indra di Gedung DPR, Jakarta, Selasa mengenai program yang berlangsung pada 1-7 Desember 2013 .
Indra menilai apabila siswa diberikan kondom maka dikhawatirkan penyebaran HIV/AIDS semakin luas karena bisa memanding untuk melakukan seks bebas.
Dia menilai kebijakan itu kontra produktif dan kental dengan komersialisasi serta proyek promosi produk kondom dari perusahaan tertentu.
"Kebijakan itu memancing berkembangnya seks bebas, dan itu merupakan pintu masuk dari penyebaran HIV/AIDS," ujarnya.
Indra menilai langkah jangka panjang untuk menekan HIV/AIDS dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya seks bebas. Karena dia menilai semua pintu masuk penyebaran HIV/AIDS harus diantisipasi yaitu dengan memberikan penyuluhan dan penyadaran kepada masyarakat.
"Langkah itu harus menjadi utama mulai dari tingkat pelajar terkait penyadaran. Karena masalah moralitas dan bahaya HIV/AIDS tidak dapat diatasi dengan kampanye kondom," ujarnya.
Dia berharap pemerintah mengevalusi kebijakan tersebut karena selama ini tidak berkorelasi positif untuk menekan penularan HIV/AIDS. Selain itu menurut dia, Komisi IX akan mempertanyakan kebijakan PKN itu kepada Kementerian Kesehatan salah satunya apakah menggunakan anggaran dari APBN atau tidak.
"Saya berharap agar pemerintah terutama kementerian terkait mengevaluasi karena kontroversi sudah sedemikian rupa dan menjadi pembicaraan luas dan segera dihentikan karena kontra produktif," katanya.
Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Komite Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) menggelar kegiatan Pekan Kondom Nasional mulai 1-7 Desember mendatang untuk memperingati Hari AIDS Sedunia.
Pemerintah akan membagikan kondom gratis ditempat-tempat berisiko penularan virus HIV/AIDS sehingga diharapakan dapat mengurangi penularan penyakit AIDS di Indonesia. (ar)
Sumber https://id.berita.yahoo.com/pks-kecam-kebijakan-pekan-kondom-nasional-135932508.html
Komen : harap para petinggi PKS segera tegur dan panggil caleg ini, biar tidak dikatakan standar janda
