JAKARTA - Rencana pemberlakuan
skema subsidi tetap bahan bakar
minyak (BBM) mulai Januari 2015
terus dimatangkan. Kali ini, Badan
Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
(BPH Migas) sudah memiliki acuan
besaran subsidi tetapnya.
Anggota Komite BPH Migas Ibrahim
Hasyim mengatakan, selaku otoritas
yang menangani sektor hilir migas,
BPH Migas berupaya mengkalkulasi
besaran subsidi tetap yang ideal.
"Nilainya Rp 1.500 hingga 2.000 per
liter," ujarnya kepada Jawa Pos
kemarin (19/12).
Menurut Ibrahim, nilai subsidi tetap
untuk BBM harus benar-benar pas.
Sebab, jika subsidinya terlalu besar
atau di atas Rp 2.000 per liter, akan
terjadi gap atau selisih harga antara
harga BBM subsidi dan harga
keekonomian yang besar.
Dampaknya akan memicu
penyelewengan seperti
penyelundupan. "Tapi kalau
subsidinya terlalu kecil (sehingga
harga BBM subsidi tinggi), kasihan
juga masyarakat karena bebannya
akan berat," katanya.
Sebagaimana diketahui, saat ini
pemerintah tengah merumuskan solusi
permanen atas beban subsidi BBM
yang sering menghimpit APBN.
Opsinya adalah skema subsidi tetap
atau fixed subsidy. Dengan skema ini,
harga BBM subsidi akan naik turun
mengikuti harga keekonomian BBM.
Misalnya, jika pemerintah mematok
subsidi Rp 2.000 per liter, maka
ketika harga keekonomian premium Rp
10.000 per liter, maka harga jual
premium subsidi menjadi Rp 8.000
per liter. Namun, jika harga
keekonomian turun menjadi Rp 9.000
per liter, maka harga premium turun
menjadi Rp 7.000 per liter.
Ibrahim menyebut, BPH Migas juga
mengkaji opsi varian subsidi.
Misalnya, subsidi tetap untuk solar Rp
2.000 per liter dan untuk premium Rp
1.500 per liter. Alasannya, solar
memiliki nilai inflatoar atau bobot
inflasi lebih tinggi dibanding premium.
Sehingga, perlu disubsidi lebih. "Solar
kan banyak dipakai untuk angkutan
barang dan angkutan umum," katanya.
Terkait harga keekonomian BBM
subsidi, Sekretaris Jenderal
skema subsidi tetap bahan bakar
minyak (BBM) mulai Januari 2015
terus dimatangkan. Kali ini, Badan
Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
(BPH Migas) sudah memiliki acuan
besaran subsidi tetapnya.
Anggota Komite BPH Migas Ibrahim
Hasyim mengatakan, selaku otoritas
yang menangani sektor hilir migas,
BPH Migas berupaya mengkalkulasi
besaran subsidi tetap yang ideal.
"Nilainya Rp 1.500 hingga 2.000 per
liter," ujarnya kepada Jawa Pos
kemarin (19/12).
Menurut Ibrahim, nilai subsidi tetap
untuk BBM harus benar-benar pas.
Sebab, jika subsidinya terlalu besar
atau di atas Rp 2.000 per liter, akan
terjadi gap atau selisih harga antara
harga BBM subsidi dan harga
keekonomian yang besar.
Dampaknya akan memicu
penyelewengan seperti
penyelundupan. "Tapi kalau
subsidinya terlalu kecil (sehingga
harga BBM subsidi tinggi), kasihan
juga masyarakat karena bebannya
akan berat," katanya.
Sebagaimana diketahui, saat ini
pemerintah tengah merumuskan solusi
permanen atas beban subsidi BBM
yang sering menghimpit APBN.
Opsinya adalah skema subsidi tetap
atau fixed subsidy. Dengan skema ini,
harga BBM subsidi akan naik turun
mengikuti harga keekonomian BBM.
Misalnya, jika pemerintah mematok
subsidi Rp 2.000 per liter, maka
ketika harga keekonomian premium Rp
10.000 per liter, maka harga jual
premium subsidi menjadi Rp 8.000
per liter. Namun, jika harga
keekonomian turun menjadi Rp 9.000
per liter, maka harga premium turun
menjadi Rp 7.000 per liter.
Ibrahim menyebut, BPH Migas juga
mengkaji opsi varian subsidi.
Misalnya, subsidi tetap untuk solar Rp
2.000 per liter dan untuk premium Rp
1.500 per liter. Alasannya, solar
memiliki nilai inflatoar atau bobot
inflasi lebih tinggi dibanding premium.
Sehingga, perlu disubsidi lebih. "Solar
kan banyak dipakai untuk angkutan
barang dan angkutan umum," katanya.
Terkait harga keekonomian BBM
subsidi, Sekretaris Jenderal
Kementerian Energi Sumber Daya
Mineral (ESDM) Teguh Pamudji, harga
keekonomian premium saat harga
minyak dunia turun mendekati level
USD 60 per barel dan nilai tukar
rupiah di kisaran 12.300 per USD
adalah Rp 8.665 per liter.
Dengan kalkulasi tersebut, maka jika
subsidi ditetapkan Rp 2.000 per liter,
maka Januari nanti, harga premium
akan turun dari saat ini Rp 8.500 per
liter menjadi Rp 6.665 per liter.
Adapun jika subsidi ditetapkan Rp
1.500 per liter, maka harga premium
akan turun dari Rp 8.500 per liter
menjadi Rp 7.165 per liter.
Menurut Ibrahim, berbagai varian
tersebut akan dibahas lebih lanjut di
tingkat pemerintah dengan melibatkan
menteri keuangan, menteri energi dan
sumber daya mineral, menteri
perhubungan, hingga menko
perekonomian. "Setelah matang, baru
disampaikan ke presiden," ucapnya.
Ibrahim menjelaskan, perubahan harga
BBM akan dilakukan dua minggu
seklai. Hal itu mengikuti skema
penyesuaian harga bahan bakar
khusus (BBK) seperti pertamax
maupun pertamax plus. "Tapi, bisa
juga penyesuaiannya satu bulan sekali
supaya masyarakat lebih nyaman,"
katanya.
Dari pengusaha stasiun pengisian
bahan bakar umum (SPBU), penerapan
skema subsidi tetap bakal memicu
risiko bisnis. Sebab, harga BBM akan
naik turun. Risiko akan terjadi ketika
pengusaha SPBU membeli BBM di
harga tinggi di akhir bulan, tapi
kemudian harga turun di bulan
berikutnya.
Sebaliknya, pengusaha SPBU juga
bisa untung jika membeli di harga
rendah di akhir bulan, lalu harga naik
di bulan berikutnya.
Namun, Ketua Himpunan Wiraswasta
Nasional Minyak dan Gas Bumi
(Hiswana Migas) Eri Purnomohadi
mengaku tidak keberatan dengan
skema tersebut.
Menurut dia, secara teknis, petugas
SPBU juga tidak akan kesulitan karena
sudah biasa men-setting perubahan
harga pertamax dan pertamax plus
setiap dua minggu sekali. "Kami siap
saja," ujarnya. (owi/end)
http://m.jpnn.com/news.php?csal276655
jd,hrga premium solar ngikut pasar...
Link:
