Please disable ad-blocker to view this page



SITUS BERITA TERBARU

Kaderisasi Golkar Lamban

Saturday, December 20, 2014
Sejak 1964 yang kemudian dilanjutkan dengan kemenangan Pemilu pada 1971, Golkar telah menjelma menjadi partai besar di Indonesia. Tak hanya besar, Golkar juga terus mampu bertahan dan menjadi pilihan masyarakat di tengah kemunculan sejumlah partai baru yang dibentuk kader Golkar paska runtuhnya Orde Baru (Orba). Namun, dalam realitas kekinian, partai berlambang beringin itu tengah menghadapi masalah serius.

Berdasarkan survey terbaru dari <I>Cyrus Network<P> yang dirilis Senin (15/12) siang, sebagaimana dilansir <I>Republika<P>, Golkar saat ini tengah miskin kader. Selain Agung Laksono dan Aburizal Bakrie, praktis Golkar tak punya kader menonjol. Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Ancol Indra J Piliang mengakui hal ini.

"Karena sebenarnya Golkar ini kan dihidupkan oleh kapal selamnya. Ada SOKSI, MKGR, Kosgoro dan yang lainnya. Nah, hampir di seluruh sudut partai Golkar tidak bisa melahirkan kader," kata Indra paska pemaparan hasil Cyrus Network, mengutip <I>Teropong Senayan<I>, Sabtu (20/12).

Zainudin Amali (ZA), politikus Partai Golkar mengamini Indra. Za menilai bahwa Golkar terlalu lamban melakukan kaderisasi. Kelambanan ini pula yang membuat konflik di tubuh partai membesar. "Ini adalah konflik terbesar Golkar sepanjang sejarah. Kaderisasi terlalu lamban sehingga pilihannya sedikit. Harus cepat dibuat suatu program kaderisasi yang mampu memunculkan kader-kader berkualitas yang paham situasi, kondisi, dan peta politik di tiap tataran," sarannya, Sabtu (20/12).

Ia juga berharap percepatan kaderisasi nantinya akan melahirkan kader yang siap untuk menghargai setiap perbedaan sikap maupun pandangan di tubuh partai. Lebih jauh ZA memprediksi jika tidak segera dilakukan percepatan kaderisasi, Golkar nantinya akan bernasib sama dengan PPP. "Baru pertama kalinya Golkar mengalami konflik sebesar ini. Jangan sampai nasibnya eperti partai lain," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, penyebab konflik di Golkar adalah adanya kubu yang menginginkan pemilihan ketua umum dipercepat menjadi 30 November dan kubu yang menuntut musyawarah nasional itu tetap digelar pada 15 Januari 2015 sesuai dengan keputusan musyawarah nasional di Riau 2009. Aburizal akhirnya dikudeta dalam sidang pleno rapat pengurus pusat. Agung Laksono kemudian membentuk presidium dan memutuskan musyawarah nasional digelar pada 15 Januari mendatang. Dasar pembekuan kepengurusan itu, karena Aburizal dianggap memaksakan kehendak dengan menggelar forum tertinggi Munas Golkar di Bali pada 30 November lalu.

Sumber: zainudinamali.com

Dikutip dari: http://adf.ly/vPWbM
SHARE THIS POST:
FB Share Twitter Share

Blog Archive