KATADATA – Bau amis korupsi dan tarik ulur kepentingan yang mewarnai tata kelola migas nasional membuat publik pesimistis akan ada perbaikan di sektor ini. Pemerintah Jokowi pun melakukan terobosan dengan menempatkan sejumlah tokoh yang dikenal memiliki integritas tinggi untuk memulihkan kepercayaan publik dan membenahi pengelolaan migas.
Langkah itu dimulai dengan menempatkan Sudirman Said sebagai Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral. Tak hanya berlatar belakang sebagai akuntan dan eksekutif, Sudirman adalah salah satu Masyarakat Transparansi Indonesia, organsasi yang dibentuk untuk mendorong pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Selanjutnya, lahan basah yang menjadi sasaran pembenahan adalah SKK Migas. Kepercayaan public terhadap lembaga yang mengatur industry hulu migas ini ambruk setelah ketuanya, Rudy Rubiandini, tertangkap tangan oleh KPK saat menerima suap. Di posisi panas ini, Sudirman menunjuk Amien Sunaryadi, akuntan dan mantan pimpinan KPK jilid I.
Pemerintah juga membentuk sebuah lembaga ad hoc untuk membenahi pengelolaan migas nasional, yaitu Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Adalah Faisal Basri, ekonom dan penggiat antikorupsi, yang memimpin Tim. Faisal telah lama dikenal kritis terhadap kebijakan migas nasional, termasuk dalam hal pemberian subsidi.
Tim Reformasi juga diperkuat oleh dua tokoh yang sudah malang melintang dalam pemberantasan korupsi. Mereka adalah Teten Masduki dan Chandra M. Hamzah. Teten adalah pendiri Indonesia Corruption Watch, sedangkan Chandra adalah salah satu pimpinan KPK jilid II.
- See more at: http://katadata.co.id/infografik/201....GGA0xPRJ.dpuf
mantap nih tim!!
Dikutip dari: http://adf.ly/usloC
