Ilustrasi depan Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Aksi bersih-bersih di lingkungan Pemprov DKI, mulai mendatangkan perubahan. Para pejabat tak lagi pamer jam tangan ataupun mobil berharga miliaran rupiah. "Sekarang tidak ada yang berani menonjolkan harta kekayaanya ketika berkantor di Balai Kota," kata seorang staf Pemprov DKI, baru-baru ini.
"Kalau dulu, selain punya mobil mahal, ada juga pejabat yang mengenakan jam tangan berharga miliaran," imbuhnya.
Perubahan itu terjadi sejak Joko Widodo atau Jokowi menjadi Gubernur DKI dan diteruskan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Ahok kemudian membuat terobosan yakni meminta camat dan lurah menyusun Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetorkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ahok juga meminta Indonesia Corruption Watch (ICW) mengawasi gaya hidup pejabat Pemprov DKI.
"Saya ingin ICW mengecek gaya hidup pejabat DKI," ujar Ahok pada acara 'Demokrasi tanpa Korupsi' yang digelar ICW di Jakarta, Minggu (14/12). Ahok antara lain ingin menemukan pejabat-pejabat yang bergaya hidup mewah dan sering pelesir ke luar negeri. Artinya, gaya hidup pejabat tersebut tak sesuai profil jabatannya.
Permintaan Ahok itu disampaikan pada Agustus lalu dan ICW telah melaksanakannya. "Pemantauan pejabat yang hidup mewah tersebut sudah berjalan. Dimulainya tak lama setelah Ahok meminta ICW untuk ikut memantau, Agustus lalu," ujar Koordinator ICW Ade Irawan di Jakarta, Selasa (16/12). Dalam memantau gaya hidup pejabat tersebut, ICW bekerja sama dengan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
ICW memprioritaskan pemantauan terhadap Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Inspektorat, Dinas Pelayanan Pajak, dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa. Keempat instansi tersebut dinilai rawan penyelewengan sehingga mendapat prioritas.
Menurut Ade, sampai pertengahan Desember, penelusuran tersebut masih dilakukan.
"Tim kami masih di lapangan," ujarnya. Ade merahasiakan teknik pemantauan gaya hidup pejabat Pemprov DKI. "Mekanisme pemantauan banyak, tapi tidak bisa diceritakan," katanya.
Namun Ade mau membocorkan sebagian kecil temuan ICW. Menurutnya, dugaan Ahok tidak keliru. ICW mengindentifikasi sejumlah pejabat DKI yang memiliki gaya hidup mewah. Menurut Ade, nama-nama pejabat tersebut akan dibuka ke publik setelah proses penelusuran paripurna. Ade mengatakan, hasil penelusuran tersebut akan dilaporkan ke Gubernur DKI dan diserahkan juga ke KPK.
Kepala BPKD, Heru Budi Hartono, tak mau berkomentar tentang pemantauan yang dilakukan ICW terhadap instansinya. Sedangkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Agus Priyono, mengaku telah menerapkan pola hidup sederhana di keluarganya. "Apa perlunya gaya hidup mewah, kami hidup mengikuti sunah rasul, secukupnya, tidak jor-joran," kata Agus, Rabu (17/12).
Agus juga menerapkan pola hidup sederhana di Dinas PU, di antaranya tidak mengadakan acara yang mewah dan melakukan penghematan dalam operasional kantor.
"Misalnya pemakaian listrik ditekan sampai sehemat mungkin, perayaan-perayaan hari besar tidak seperti dulu, sekarang tidak pakai hiburan musik dan yang lainnya. Misalnya pada perayaan Isra Miraj atau maulud Nabi, saya tekankan yang kami esensinya, bukan perayaannya," kata Agus yang mengenakan mengenakan kacamata Oakley saat ditemui pada pelantikan Wagub DKI.
Agus juga mengatakan, saat ini, mobil operasional di Dinas PU adalah mobil-mobil double cabin atau sesuai karakter pekerjaan di Dinas PU. Menurutnya, di Dinas PU sudah tidak ada mobil-mobil operasional jenis minibus karena telah dikembalikan ke Pemprov DKI. Sedangkan mobil operasional Agus adalah sedan Toyota Altis.
Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Cucu Ahmad Kurnia adalah pejabat yang pernah disindir Ahok. Cucu Ahmad Kurnia disindir bergaya hidup mewah dan sering ke luar negeri.
Cucu membantah dirinya hidup mewah dan sering jalan-jalan ke luar negeri. Menurut Cucu, dirinya ke luar negeri dalam rangka menjalankan tugas promosi pariwisata di luar negeri. "Kami selalu menerapkan prinsip seefektif mungkin. Kami ke luar negeri karena ada kebutuhan promosi di luar negeri," ujarnya, Rabu (17/12).
Sumber
---
Baguslah kalau begitu
Kagak usah gegayaan pamer kekayaan, masih banyak warga yang perlu lu pada bantu tuntaskan masalahnya, jangan makan gaji buta aja!
Dikutip dari: http://adf.ly/vPCFa
