Kakak Abraham Samad Dituding Korupsi Bansos
Senin, 28-10-2013 15:14
JAKARTA, PESATNEWS- Tuntutan masyarakat terhadap KPK terkait tindak pidana korupsi tiap hari kian bertambah banyak. Desakan itu terlihat dengan banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai Ormas atau LSM bahkan gerakan mahasiwa yang terus menerus menyuarakan teriakanya melawan pemberantasan korupsi. Kebanyakan dari mereka yang melakukan demonstrasi berkaitan dengan kasus korupsi yang berada di daerah. Terutama yang dilakukan oleh Kepala Daerah baik Bupati atapun Gubenur yang melibatkan seorang pegusaha dan Partai Politik.
Seperti halnya, pada Senin (28/10/2013) setidaknya ada empat organisasi kemasyarakatan yang mengelar demonstarsi di Gedung KPK, daiantaranya adalah Gerakan Mahasiwa Anti Korupsi (Germak). Mereka mendesak KPK menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah pejabat di wilayah tersebut, termasuk diantaranya kakak dari Ketua KPK Abraham Samad.
Dalam orasinya, ketua Germak, RH Adhil Sungkar, meminta lembaga anti-korupsi tersebut untuk membersihkan praktik korupsi yang terjadi di kampung halaman Samad. Salah satunya adalah proyek PDAM Makassar bekerjasama dengan PT. Traya Tirta yang merugikan negara Rp 38 milyar berdasarkan hasil audit BPK. "Abraham Samad yang adalah putra asli Makassar, Sulawesi Selatan harus berani membersihkan persoalan korupsi di kampung halamannya," teriak Adhil di depan KPK, Jakarta, Jumat (28/10/2013).
Selain itu, ketua Germak, RH Adhil Sungkar, mengatakan bahwa selama ini kasus korupsi di Makassar terkatung-katung disinyalir karena faktor tebang pilih oleh KPK. "Ada petinggi PDAM adalah kakak dari Abraham Samad. Kita menuntut Ketua KPK untuk memeriksa kakaknya," pungkasnya.
Untuk itu, Germak pun mendesak KPK agar segera mengambil alih kasus Dana Bantuan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2008 sebesar Rp.151 miliar yang saat ini ditangain oleh Kejaksaan. Meningkatnya Demonstrasi di KPK disertai dengan meningkatnya kasus korupsi. Kebanyakan mereka melakukan aksi sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing, atau terkadang menyangkut kasus korupsi yang tengah di tangani oleh KPK.
Seperti kasus Century yang diduga melbatkan pejabat negeri ini yakni Boediono dan Sri Mulyani, orang berbodong-bondong mendatangi KPK untuk menuntut keduanya diperiksa da di Adili, atau kasus suap Pilkada di Lebak Banten juga serentak mengambil perhatiaan masyarakat Banten untuk melakukan Demontrasi menuntut Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah diperiksa KPK.
Menangapi hal itu, tak pelak Ketua Umum KPK Abraham Samad mengatakan setidaknya ada 32 laoporan kasus korupsi yang masuk ke KPK, namun hanya 10 persen yang ia tangani.
"Kalau dihitung-hitung ada 32 dua kasus tiap harinya, dan yang ditangani KPK hanya 10 persen," ujarnya saat dikonfirmasi. Samad juga mengatakan, bahwa peta korupsi yang masih riskan terjadi yakni ditempat-tempat yang basah dan lemah dari pengawasa, seperti halnya Migas, BUMN, dan juga DPR RI serta lembaga penegak hukum seperti Polisi dan Kejaksaan. "Ladang-ladang korupsi yakni ditempat-tempat basah dan terdapat sumber uang yang banyak, seperti Migas BUMN dan juga DPR," katanya
http://www.pesatnews.com/read/2013/1...korupsi-bansos
Senin, 28-10-2013 15:14
JAKARTA, PESATNEWS- Tuntutan masyarakat terhadap KPK terkait tindak pidana korupsi tiap hari kian bertambah banyak. Desakan itu terlihat dengan banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai Ormas atau LSM bahkan gerakan mahasiwa yang terus menerus menyuarakan teriakanya melawan pemberantasan korupsi. Kebanyakan dari mereka yang melakukan demonstrasi berkaitan dengan kasus korupsi yang berada di daerah. Terutama yang dilakukan oleh Kepala Daerah baik Bupati atapun Gubenur yang melibatkan seorang pegusaha dan Partai Politik.
Seperti halnya, pada Senin (28/10/2013) setidaknya ada empat organisasi kemasyarakatan yang mengelar demonstarsi di Gedung KPK, daiantaranya adalah Gerakan Mahasiwa Anti Korupsi (Germak). Mereka mendesak KPK menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah pejabat di wilayah tersebut, termasuk diantaranya kakak dari Ketua KPK Abraham Samad.
Dalam orasinya, ketua Germak, RH Adhil Sungkar, meminta lembaga anti-korupsi tersebut untuk membersihkan praktik korupsi yang terjadi di kampung halaman Samad. Salah satunya adalah proyek PDAM Makassar bekerjasama dengan PT. Traya Tirta yang merugikan negara Rp 38 milyar berdasarkan hasil audit BPK. "Abraham Samad yang adalah putra asli Makassar, Sulawesi Selatan harus berani membersihkan persoalan korupsi di kampung halamannya," teriak Adhil di depan KPK, Jakarta, Jumat (28/10/2013).
Selain itu, ketua Germak, RH Adhil Sungkar, mengatakan bahwa selama ini kasus korupsi di Makassar terkatung-katung disinyalir karena faktor tebang pilih oleh KPK. "Ada petinggi PDAM adalah kakak dari Abraham Samad. Kita menuntut Ketua KPK untuk memeriksa kakaknya," pungkasnya.
Untuk itu, Germak pun mendesak KPK agar segera mengambil alih kasus Dana Bantuan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2008 sebesar Rp.151 miliar yang saat ini ditangain oleh Kejaksaan. Meningkatnya Demonstrasi di KPK disertai dengan meningkatnya kasus korupsi. Kebanyakan mereka melakukan aksi sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing, atau terkadang menyangkut kasus korupsi yang tengah di tangani oleh KPK.
Seperti kasus Century yang diduga melbatkan pejabat negeri ini yakni Boediono dan Sri Mulyani, orang berbodong-bondong mendatangi KPK untuk menuntut keduanya diperiksa da di Adili, atau kasus suap Pilkada di Lebak Banten juga serentak mengambil perhatiaan masyarakat Banten untuk melakukan Demontrasi menuntut Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah diperiksa KPK.
Menangapi hal itu, tak pelak Ketua Umum KPK Abraham Samad mengatakan setidaknya ada 32 laoporan kasus korupsi yang masuk ke KPK, namun hanya 10 persen yang ia tangani.
"Kalau dihitung-hitung ada 32 dua kasus tiap harinya, dan yang ditangani KPK hanya 10 persen," ujarnya saat dikonfirmasi. Samad juga mengatakan, bahwa peta korupsi yang masih riskan terjadi yakni ditempat-tempat yang basah dan lemah dari pengawasa, seperti halnya Migas, BUMN, dan juga DPR RI serta lembaga penegak hukum seperti Polisi dan Kejaksaan. "Ladang-ladang korupsi yakni ditempat-tempat basah dan terdapat sumber uang yang banyak, seperti Migas BUMN dan juga DPR," katanya
http://www.pesatnews.com/read/2013/1...korupsi-bansos
