Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra masih menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Sultra untuk memeriksa Bupati Butur Drs. H.M. Ridwan Zakaria, M.Si. Hal tersebut disampaikan oleh Kasubbid Penmas Polda Sultra Komisaris Polisi Muhadi Walam, S.Sos. Kepada Metropol usai menerima rombongan pengunjuk rasa yang mengatas namakan Konsorsium Pemerhati Korupsi Buton Utara (KPK-Butur) Senin 23 Februari, 2015 di Mapolda Sultra. "Masih menunggu hasil audit BPKP yang mengkaji, menganalisa data-data dan dokumen" Kata Muhadi.
Sebagaimana diketahui Pemeriksaan Bupati Butur tersebut akan dilakukan terkait kasus indikasi penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas tahun 2012 sampai tahun 2014 yang melibatkan sang Bupati. Sebelumnya dalam kasus tersebut Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sultra telah memeriksa sedikitnya 30 Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Butur, Tim Pembuat Peraturan Bupati (Perbup), Kabag Hukum Pemkab Butur Alimin, mantan Ketua DPRD Butur Andri Afif, SH, Asisten I Pemkab Butur, Zaetu Ampo, SH. hingga Sekda Butur Ladjiru, SE, M.Si.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut sejak tanggal 3 Februari 2015 Subdit Tipikor Polda Sultra telah menaikan status kasus tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan meskipun belum menetapkan tersangka seorang pun.
Juga dalam pemberitaan Media Lokal di Sultra, Polda Sultra sesumbar akan memanggil Bupati Butur terkait kasus tersebut. Hal tersebut sontak membuat KPK-Butur intens melakukan aksi unjuk rasa untuk mendukung Polda Sultra menuntaskan kasus yang diduga melibatkan orang nomor satu di Butur itu.
Namun dalam perjalanannya KPK- Butur menilai penanganan kasus tersebut jalan di tempat. Bahkan Sekertaris Umum KPK-Butur Julman Hijra, SH. menantang keberanian Polda Sultra untuk segera memeriksa Bupati Butur.
Sumber: Metropol Kendari
Link: http://adf.ly/148WZy
Sebagaimana diketahui Pemeriksaan Bupati Butur tersebut akan dilakukan terkait kasus indikasi penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas tahun 2012 sampai tahun 2014 yang melibatkan sang Bupati. Sebelumnya dalam kasus tersebut Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sultra telah memeriksa sedikitnya 30 Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Butur, Tim Pembuat Peraturan Bupati (Perbup), Kabag Hukum Pemkab Butur Alimin, mantan Ketua DPRD Butur Andri Afif, SH, Asisten I Pemkab Butur, Zaetu Ampo, SH. hingga Sekda Butur Ladjiru, SE, M.Si.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut sejak tanggal 3 Februari 2015 Subdit Tipikor Polda Sultra telah menaikan status kasus tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan meskipun belum menetapkan tersangka seorang pun.
Juga dalam pemberitaan Media Lokal di Sultra, Polda Sultra sesumbar akan memanggil Bupati Butur terkait kasus tersebut. Hal tersebut sontak membuat KPK-Butur intens melakukan aksi unjuk rasa untuk mendukung Polda Sultra menuntaskan kasus yang diduga melibatkan orang nomor satu di Butur itu.
Namun dalam perjalanannya KPK- Butur menilai penanganan kasus tersebut jalan di tempat. Bahkan Sekertaris Umum KPK-Butur Julman Hijra, SH. menantang keberanian Polda Sultra untuk segera memeriksa Bupati Butur.
Sumber: Metropol Kendari
Link: http://adf.ly/148WZy
