GAMBIR (Pos Kota) – DPRD DKI Jakarta diimbau untuk menolak rencana pembelian 500 unit truk sampah yang diajukan Pemprov DKI dalam RAPBD 2015. Pasalnya pembelian itu dinilai pemborosan serta dapat mengakibatkan ribuan tenaga kebersihan di ibu kota kehilangan pekerjaannya.
"Sedikitnya ada 4.457 orang tenaga kebersihan yang tersebar di 25 perusahaan rekanan Dinas Kebersihan yang akan menjadi pengangguran kalau pembelian 500 truk sampah disetujui dewan," kata Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah, Minggu (18/1).
Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017, Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan untuk warga Jakarta. "Kalau tetap dipaksakan pembelian 500 truk sampah itu, berarti Ahok sama saja memberangus lapangan pekerjaan yang sudah ada," ujar Amir.
Di sisi lain, lanjut Amir, dalam hal pembelian truk sampah sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, Pemprov diwajibkan membelinya sesuai ukuran tonase serta standar truk.
"Selain itu, pembelian truk juga harus dalam peraturan gubernur yang hingga kini belum dikeluarkan Ahok," tegas Amir.
Dari data yang diperoleh, Dinas Kebersihan saat ini memiliki 365 truk sampah. Sebanyak 50 truk sampah di antaranya berukuran kecil dan 77 truk sampah lainnya hibah dari sejumlah perusahaan swasta.
Ketua Komisi D DPRD DKI, Muhammad Sanusi mengaku belum mengetahui adanya rencana pembelian 500 unit truk sampah oleh Dinas Kebersihan. Sebab pembahasan RAPBD baru dilangsungkan Senin (19/1) besok.
"Kita akan bahas dengan matang. Tapi kalau swastanisasi pengelolaan sampah bisa dilakukan dengan baik dan profesional, buat apa pemprov mengajukan anggaran pembelian truk sampah," jelas Sanusi. (Joko)
sumber (poskotanews.com)
berita provokator, test water dulu gan, ada yang kelabakan ahok bikin pengadaan 500 truk kebersihan jatahnya diambil
Link: http://adf.ly/152eXU
"Sedikitnya ada 4.457 orang tenaga kebersihan yang tersebar di 25 perusahaan rekanan Dinas Kebersihan yang akan menjadi pengangguran kalau pembelian 500 truk sampah disetujui dewan," kata Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah, Minggu (18/1).
Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017, Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan untuk warga Jakarta. "Kalau tetap dipaksakan pembelian 500 truk sampah itu, berarti Ahok sama saja memberangus lapangan pekerjaan yang sudah ada," ujar Amir.
Di sisi lain, lanjut Amir, dalam hal pembelian truk sampah sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, Pemprov diwajibkan membelinya sesuai ukuran tonase serta standar truk.
"Selain itu, pembelian truk juga harus dalam peraturan gubernur yang hingga kini belum dikeluarkan Ahok," tegas Amir.
Dari data yang diperoleh, Dinas Kebersihan saat ini memiliki 365 truk sampah. Sebanyak 50 truk sampah di antaranya berukuran kecil dan 77 truk sampah lainnya hibah dari sejumlah perusahaan swasta.
Ketua Komisi D DPRD DKI, Muhammad Sanusi mengaku belum mengetahui adanya rencana pembelian 500 unit truk sampah oleh Dinas Kebersihan. Sebab pembahasan RAPBD baru dilangsungkan Senin (19/1) besok.
"Kita akan bahas dengan matang. Tapi kalau swastanisasi pengelolaan sampah bisa dilakukan dengan baik dan profesional, buat apa pemprov mengajukan anggaran pembelian truk sampah," jelas Sanusi. (Joko)
sumber (poskotanews.com)
berita provokator, test water dulu gan, ada yang kelabakan ahok bikin pengadaan 500 truk kebersihan jatahnya diambil
Link: http://adf.ly/152eXU
