JAKARTA - Demam otonomi khusus (otsus) rupanya menular ke daerah lain di Pulau Borneo. Tuntutan yang selama ini hanya mencuat di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) itu, rupanya juga menjalar ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan
Kalimantan Barat (Kalbar).
Aspirasi ini mencuat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2015 Regional Kalimantan yang dihelat di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (24/2).
Ketiga provinsi itu mulai berniat ikut bergabung
dengan Kaltim dan Kaltara menuntut otsus, bila
pemerintah pusat masih saja kurang memerhatikan pembangunan di daerah mereka.
Untuk itu, Agustin Teras Narang, selaku ketua
Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan
Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK)
periode 2015-2016, secepatnya menghadap
Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyuarakan
desakan kelima provinsi tersebut. Aspirasi
dengan catatan mendasar, jika alokasi dana
pembangunan Kalimantan ditambah, eskalasi
desakan otsus akan berkurang.
Di pihak lain, Gubernur Kaltim Awang Faroek
Ishak menjelaskan, desakan otsus bisa
berkurang bila pemerintah pusat mengubah
kebijakan selama ini yang terus-terusan
menjadikan Kalimantan sebagai tempat
mengambil sumber daya alam, tanpa memberi
manfaat besar bagi masyarakat di wilayah
tersebut.
Faroek menegaskan, pemerintah juga harus
memprioritaskan percepatan penyelesaian
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di
Kalimantan, yang sampai sekarang tak kunjung
selesai. Agar cepat, RTRW Kalimantan
diselesaikan oleh satu kementerian, yakni
Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Hal yang
tak kalah penting, Faroek meminta pemerintah
memberikan kedaulatan energi pada
pemerintah di Kalimantan.
Kedaulatan energi diartikan, melakukan revolusi
perizinan. Urusan pemberian kewenangan
sepenuhnya milik pemerintah daerah atau
provinsi dengan mengeluarkan regulasi terkait
energi yang selama ini dipegang Kementerian
ESDM. Percepatan pembangunan bidang
ketahanan pangan dan pembangunan
infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, juga
sangat penting dijalankan di Kalimantan.
"Percepatan pembangunan perbatasan negara
yang ada di Kaltim, Kalbar, dan Kaltara juga
harus dilakukan," kata Faroek.
Musrenbang dibuka Menteri Dalam Negeri
Tjahjo Kumolo serta dihadiri Kepala Bappenas
Andrinof Chaniago, Menteri PU dan Perumahan
Rakyat Basuki Hadimulyo, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan serta kementerian terkait serta bupati dan wali kota se-Kalimantan.
Khusus soal perbatasan, Mendagri
mengatakan, untuk tahun 2015, pihaknya telah
mengalokasikan Rp 16 triliun, dengan 6 persen
di antaranya diperuntukkan membangun 19
bandara perintis di perbatasan di Kalimantan.
Terpisah, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi
saat dimintai tanggapan mengatakan, bisa
memaklumi desakan otsus juga muncul di tiga
provinsi lain di Kalimantan. Pasalnya, di tiap
forum musrenbang yang pernah dia ikuti,
pemerintah pusat kerap berjanji memerhatikan
Kalimantan. Faktanya, nyaris hanya janji
belaka sementara di lapangan pelaksanaannya
minim. "Kami berharap pertemuan Pak Teras
Narang dengan Presiden Jokowi nanti ada
hasilnya bagi Kalimantan," ucap Rizal.
KUATKAN OTSUS
Pendapat sedikit berbeda diutarakan akademisi
Unmul, Aji Sofyan Effendi, yang kemarin juga
terlihat menghadiri musrenbang. Menurut dia,
tuntutan otsus tak boleh mengendur begitu
pemerintah pusat mengabulkan semua
keinginan Kaltim atau provinsi lain di
Kalimantan.
Hakikat otsus menurut dia, bukan hanya soal
pembangunan fisik atau sumber daya manusia
tapi juga bagaimana Kaltim bisa menentukan
nasibnya sendiri. "Jadi, bukan hanya soal
pembangunan atau cari duit saja, tapi juga
bagaimana Kaltim punya kewenangan lebih
besar lagi," tegasnya.
Sebagai contoh, penambahan kewenangan
diperlukan terkait hak kepemilikan dan
pengelolaan sumber daya alam yang selama ini
dipegang pemerintah pusat. Sebagai pemilik
daerah, Kaltim hanya mendapat kompensasi
dana bagi hasil yang nilainya relatif kecil
dibanding dengan risiko kerusakan alam yang
terjadi dari aktivitas migas atau pertambangan.
Makna otsus bagi Kaltim, lanjut dia, bagaimana
memindahkan pertumbuhan ekonomi yang
sekarang ini dikuasai Pulau Jawa --terutama
Jakarta. "Dipindah ke Kaltim yang merupakan
poros kawasan Indonesia timur," lanjutnya.
Hanya, berkaca dari pengalaman masyarakat
Papua, Aceh, dan DI Jogjakarta dalam memperoleh otsus yang berlangsung lama, Aji
meminta masyarakat dan stakeholder Kaltim
agar berlaku elegan. Berjuang tanpa kekerasan
atau tidak anarkistis, serta jauhkan pemikiran
untuk memisahkan diri dari NKRI. (pra/zal/k9)
http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/133340-satu-borneo-tuntut-otsus
Link: http://adf.ly/14OPNW
Kalimantan Barat (Kalbar).
Aspirasi ini mencuat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2015 Regional Kalimantan yang dihelat di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (24/2).
Ketiga provinsi itu mulai berniat ikut bergabung
dengan Kaltim dan Kaltara menuntut otsus, bila
pemerintah pusat masih saja kurang memerhatikan pembangunan di daerah mereka.
Untuk itu, Agustin Teras Narang, selaku ketua
Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan
Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK)
periode 2015-2016, secepatnya menghadap
Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyuarakan
desakan kelima provinsi tersebut. Aspirasi
dengan catatan mendasar, jika alokasi dana
pembangunan Kalimantan ditambah, eskalasi
desakan otsus akan berkurang.
Di pihak lain, Gubernur Kaltim Awang Faroek
Ishak menjelaskan, desakan otsus bisa
berkurang bila pemerintah pusat mengubah
kebijakan selama ini yang terus-terusan
menjadikan Kalimantan sebagai tempat
mengambil sumber daya alam, tanpa memberi
manfaat besar bagi masyarakat di wilayah
tersebut.
Faroek menegaskan, pemerintah juga harus
memprioritaskan percepatan penyelesaian
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di
Kalimantan, yang sampai sekarang tak kunjung
selesai. Agar cepat, RTRW Kalimantan
diselesaikan oleh satu kementerian, yakni
Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Hal yang
tak kalah penting, Faroek meminta pemerintah
memberikan kedaulatan energi pada
pemerintah di Kalimantan.
Kedaulatan energi diartikan, melakukan revolusi
perizinan. Urusan pemberian kewenangan
sepenuhnya milik pemerintah daerah atau
provinsi dengan mengeluarkan regulasi terkait
energi yang selama ini dipegang Kementerian
ESDM. Percepatan pembangunan bidang
ketahanan pangan dan pembangunan
infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, juga
sangat penting dijalankan di Kalimantan.
"Percepatan pembangunan perbatasan negara
yang ada di Kaltim, Kalbar, dan Kaltara juga
harus dilakukan," kata Faroek.
Musrenbang dibuka Menteri Dalam Negeri
Tjahjo Kumolo serta dihadiri Kepala Bappenas
Andrinof Chaniago, Menteri PU dan Perumahan
Rakyat Basuki Hadimulyo, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan serta kementerian terkait serta bupati dan wali kota se-Kalimantan.
Khusus soal perbatasan, Mendagri
mengatakan, untuk tahun 2015, pihaknya telah
mengalokasikan Rp 16 triliun, dengan 6 persen
di antaranya diperuntukkan membangun 19
bandara perintis di perbatasan di Kalimantan.
Terpisah, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi
saat dimintai tanggapan mengatakan, bisa
memaklumi desakan otsus juga muncul di tiga
provinsi lain di Kalimantan. Pasalnya, di tiap
forum musrenbang yang pernah dia ikuti,
pemerintah pusat kerap berjanji memerhatikan
Kalimantan. Faktanya, nyaris hanya janji
belaka sementara di lapangan pelaksanaannya
minim. "Kami berharap pertemuan Pak Teras
Narang dengan Presiden Jokowi nanti ada
hasilnya bagi Kalimantan," ucap Rizal.
KUATKAN OTSUS
Pendapat sedikit berbeda diutarakan akademisi
Unmul, Aji Sofyan Effendi, yang kemarin juga
terlihat menghadiri musrenbang. Menurut dia,
tuntutan otsus tak boleh mengendur begitu
pemerintah pusat mengabulkan semua
keinginan Kaltim atau provinsi lain di
Kalimantan.
Hakikat otsus menurut dia, bukan hanya soal
pembangunan fisik atau sumber daya manusia
tapi juga bagaimana Kaltim bisa menentukan
nasibnya sendiri. "Jadi, bukan hanya soal
pembangunan atau cari duit saja, tapi juga
bagaimana Kaltim punya kewenangan lebih
besar lagi," tegasnya.
Sebagai contoh, penambahan kewenangan
diperlukan terkait hak kepemilikan dan
pengelolaan sumber daya alam yang selama ini
dipegang pemerintah pusat. Sebagai pemilik
daerah, Kaltim hanya mendapat kompensasi
dana bagi hasil yang nilainya relatif kecil
dibanding dengan risiko kerusakan alam yang
terjadi dari aktivitas migas atau pertambangan.
Makna otsus bagi Kaltim, lanjut dia, bagaimana
memindahkan pertumbuhan ekonomi yang
sekarang ini dikuasai Pulau Jawa --terutama
Jakarta. "Dipindah ke Kaltim yang merupakan
poros kawasan Indonesia timur," lanjutnya.
Hanya, berkaca dari pengalaman masyarakat
Papua, Aceh, dan DI Jogjakarta dalam memperoleh otsus yang berlangsung lama, Aji
meminta masyarakat dan stakeholder Kaltim
agar berlaku elegan. Berjuang tanpa kekerasan
atau tidak anarkistis, serta jauhkan pemikiran
untuk memisahkan diri dari NKRI. (pra/zal/k9)
http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/133340-satu-borneo-tuntut-otsus
Link: http://adf.ly/14OPNW
