Metrotvnews.com, Jakarta: Utang pemerintah hingga Januari 2015 mencapai Rp2.700 triliun. Menko Perekonomian Sofyan Djalil menjelaskan mengapa pemerintah masih melakukan pinjaman luar negeri multilateral hingga sampai saat ini.
Pertama, pemerintah ingin menggunakan kesempatan status Indonesia yang masih dalam peringkat lower middle income dengan pendapatan per kapita USD4.270, sebelum nantinya masuk ke negara berpendapatan menengah (middle income) dengan pendapatan per kapita USD6.000.
Karena jika sudah dalam posisi tersebut, tentunya sudah tidak bisa mendapatkan fasilitas pinjaman bantuan pembangunan resmi atau Official Development Assistance (ODA) dari Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB), Islamic Development Bank (IDB), Bank Pembangunan Jepang (JICA), dan sebagai yang ditawarkan oleh pemerintah negara lain sebagai pinjaman konsesioneri.
"Kita hampir masuk ke negara berpendapatan menengah, kalau masuk ke situ kita enggak bisa dapatkan dana itu, ruang untuk dapat dana murah lima tahun lagi," kata dia, di kantor Kementerian Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2015) malam.
Kedua, dengan pinjaman ODA ini, biaya pengembalian (bunga) yang ditawarkan lebih murah di bawah satu persen dengan jangka waktu pengembalian 20 hingga 30 tahun. Di bandingkan dengan pinjaman internasional dengan obligasi yang bungannya enam sampai tujuh persen dan jatuh temponya lebih cepat yakni 10 tahun, atau tergantung kondisi pasar.
"Kalau biaya dari penerbitan surat utang negara (SUN) dalam negeri akan menyebabkan persaingan perbankan dan privat sektor, itulah kekurangan menerbitkan obligasi. Makannya kita gunakan pinjaman lembaga donor (multilateral)," ucapnya.
Lebih lanjut, papar Sofyan, pinjaman multilateral atau ODA ini bagus. Contohnya Tiongkok yang meminjam pada Bank Dunia tiap tahunnya. Bukan karena uangnya, namun ada kelebihan yang didapat seperti mendapatkan keahlian, manajemen, teknologi, governance yang diawasi oleh Bank Dunia. Misalnya, ada proyek buat jembatan, mereka bangun dengan pinjam dari bank dunia USD200 juta-300 juta, lalu ada orang dari Bank Dunia yang menjadi pengawas dalam pembangunan tersebut.
"Jadi sebenarnya bagus kalau menggunakan pinjaman itu, bunga murah, jangka panjang, mendisiplinkan kepala-kepala proyek karena kualitas yang lebih baik," jelasnya.
AHL
sumber suci (ekonomi.metrotvnews.com)
gpp hutang terus aja kan bukan bpk yang bayar
Link: http://adf.ly/14zjjK
Pertama, pemerintah ingin menggunakan kesempatan status Indonesia yang masih dalam peringkat lower middle income dengan pendapatan per kapita USD4.270, sebelum nantinya masuk ke negara berpendapatan menengah (middle income) dengan pendapatan per kapita USD6.000.
Karena jika sudah dalam posisi tersebut, tentunya sudah tidak bisa mendapatkan fasilitas pinjaman bantuan pembangunan resmi atau Official Development Assistance (ODA) dari Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB), Islamic Development Bank (IDB), Bank Pembangunan Jepang (JICA), dan sebagai yang ditawarkan oleh pemerintah negara lain sebagai pinjaman konsesioneri.
"Kita hampir masuk ke negara berpendapatan menengah, kalau masuk ke situ kita enggak bisa dapatkan dana itu, ruang untuk dapat dana murah lima tahun lagi," kata dia, di kantor Kementerian Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2015) malam.
Kedua, dengan pinjaman ODA ini, biaya pengembalian (bunga) yang ditawarkan lebih murah di bawah satu persen dengan jangka waktu pengembalian 20 hingga 30 tahun. Di bandingkan dengan pinjaman internasional dengan obligasi yang bungannya enam sampai tujuh persen dan jatuh temponya lebih cepat yakni 10 tahun, atau tergantung kondisi pasar.
"Kalau biaya dari penerbitan surat utang negara (SUN) dalam negeri akan menyebabkan persaingan perbankan dan privat sektor, itulah kekurangan menerbitkan obligasi. Makannya kita gunakan pinjaman lembaga donor (multilateral)," ucapnya.
Lebih lanjut, papar Sofyan, pinjaman multilateral atau ODA ini bagus. Contohnya Tiongkok yang meminjam pada Bank Dunia tiap tahunnya. Bukan karena uangnya, namun ada kelebihan yang didapat seperti mendapatkan keahlian, manajemen, teknologi, governance yang diawasi oleh Bank Dunia. Misalnya, ada proyek buat jembatan, mereka bangun dengan pinjam dari bank dunia USD200 juta-300 juta, lalu ada orang dari Bank Dunia yang menjadi pengawas dalam pembangunan tersebut.
"Jadi sebenarnya bagus kalau menggunakan pinjaman itu, bunga murah, jangka panjang, mendisiplinkan kepala-kepala proyek karena kualitas yang lebih baik," jelasnya.
AHL
sumber suci (ekonomi.metrotvnews.com)
gpp hutang terus aja kan bukan bpk yang bayar
Link: http://adf.ly/14zjjK
