, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan sedang menyiapkan laporan terkait pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) atau suplai daya bebas gangguan pada APBD tahun anggaran 2014. Menurut dia, pada APBD 2014, diduga ada penggelembungan (mark up) harga UPS, sebesar Rp 5,8 miliar tiap unitnya.
"Kami lagi siapin berkas semua, cari, dan kumpulkan data. Tahun 2014 ini sudah ada buktinya, mereka (DPRD) tidak bisa mengelak ada permainan mark up," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (26/2/2015).
Dirinya menegaskan akan melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum. Kendati demikian, Basuki enggan memberitahu detail akan dilaporkan kemana dugaan penggelembungan anggaran pengadaan UPS tersebut.
Pada kesempatan itu, Basuki mengeluarkan data pengadaan UPS tahun 2014. Tiga lembar data itu berisi nama perusahaan pemenang tender, jenis pengadaan barang, dan nilai kontraknya. Mantan Bupati Belitung Timur ini pun membandingkan harga UPS dengan meminta informasi kepada temannya yang juga seorang ahli komputer.
Menurut informasi temannya, harga satu unit UPS tidak mencapai Rp 5,8 miliar. Untuk perangkat UPS yang memiliki kapasitas 40 KVA (kilo volt ampere) hanya sekitar Rp 100 juta. "Ini UPS apaan harganya sampai Rp 5,8 miliar. Ini sudah terjadi, mereka merasa untung maka ingin main lagi sekarang. Itu yang kita tolak, jadi silakan (anggota DPRD) mau angket apapun," kata Basuki.
Dalam usulan anggaran 2015, pengadaan UPS kembali disisipkan oleh anggota DPRD. Total usulan anggaran siluman di APBD 2015 mencapai Rp 12,1 triliun. Di dalamnya terdapat anggaran untuk pengadaan UPS. Hanya saja, tahun ini usulan pengadaan UPS tidak hanya untuk dipasang di sekolah, tetapi juga di kantor kelurahan dan kecamatan.
"Fakta seperti ini yang saya yakin orang Jakarta tidak setuju uangnya dihabiskan (untuk hal seperti ini). Iya dong (pasti saya lapor), untuk kejahatan pasti kita lapor, kita lagi siapin berkasnya sekarang," kata Basuki.
Pada tahun 2014 lalu, diketahui pengadaan UPS terdapat di beberapa sekolah di Jakarta Barat. Antara lain seperti di SMA Negeri 78 dengan nilai kontrak UPS sebesar Rp 5.826.810.000 dari pemenang tender PT Geace Solusindo Berkarya.
Kemudian UPS di SMA Negeri 65 dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.833.311.000 dari pemenang tender PT Astrasea Pasirindo dan pengadaan UPS di SMK Negeri 45 dengan pemenang tender PT Vito Mandiri dan nilai kontraknya Rp 5.822.608.000.
Ada sebanyak 25 sekolah setaraf SMA dan SMK di Jakarta Barat yang dipasang UPS, total nilainya mencapai Rp 145.763.712.050. Untuk di Jakarta Pusat, pengadaan UPS terdapat di SMA Negeri 27 dengan pemenang tender CV Bintang Mulia Wisesa dan nilai kontraknya Rp 5.831.375.000.
Kemudian SMA Negeri 68 dengan pemenang tender PT Ladita Bedija Karya dan nilai kontraknya Rp 5.833.058.000. Ada sebanyak 24 sekolah yang menggunakan UPS dan total nilainya sebesar Rp 139.976.100.550.
Sumber (megapolitan.kompas.com)
Kejadian tahun 2014 kenapa baru mau ente laporkan Sekarang setelah ente kena hak angket DPRD? Kalau nggak ada kejadian ini ente nggak bakal lapor toh, Hok?
Link: http://adf.ly/14Fd79
"Kami lagi siapin berkas semua, cari, dan kumpulkan data. Tahun 2014 ini sudah ada buktinya, mereka (DPRD) tidak bisa mengelak ada permainan mark up," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (26/2/2015).
Dirinya menegaskan akan melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum. Kendati demikian, Basuki enggan memberitahu detail akan dilaporkan kemana dugaan penggelembungan anggaran pengadaan UPS tersebut.
Pada kesempatan itu, Basuki mengeluarkan data pengadaan UPS tahun 2014. Tiga lembar data itu berisi nama perusahaan pemenang tender, jenis pengadaan barang, dan nilai kontraknya. Mantan Bupati Belitung Timur ini pun membandingkan harga UPS dengan meminta informasi kepada temannya yang juga seorang ahli komputer.
Menurut informasi temannya, harga satu unit UPS tidak mencapai Rp 5,8 miliar. Untuk perangkat UPS yang memiliki kapasitas 40 KVA (kilo volt ampere) hanya sekitar Rp 100 juta. "Ini UPS apaan harganya sampai Rp 5,8 miliar. Ini sudah terjadi, mereka merasa untung maka ingin main lagi sekarang. Itu yang kita tolak, jadi silakan (anggota DPRD) mau angket apapun," kata Basuki.
Dalam usulan anggaran 2015, pengadaan UPS kembali disisipkan oleh anggota DPRD. Total usulan anggaran siluman di APBD 2015 mencapai Rp 12,1 triliun. Di dalamnya terdapat anggaran untuk pengadaan UPS. Hanya saja, tahun ini usulan pengadaan UPS tidak hanya untuk dipasang di sekolah, tetapi juga di kantor kelurahan dan kecamatan.
"Fakta seperti ini yang saya yakin orang Jakarta tidak setuju uangnya dihabiskan (untuk hal seperti ini). Iya dong (pasti saya lapor), untuk kejahatan pasti kita lapor, kita lagi siapin berkasnya sekarang," kata Basuki.
Pada tahun 2014 lalu, diketahui pengadaan UPS terdapat di beberapa sekolah di Jakarta Barat. Antara lain seperti di SMA Negeri 78 dengan nilai kontrak UPS sebesar Rp 5.826.810.000 dari pemenang tender PT Geace Solusindo Berkarya.
Kemudian UPS di SMA Negeri 65 dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.833.311.000 dari pemenang tender PT Astrasea Pasirindo dan pengadaan UPS di SMK Negeri 45 dengan pemenang tender PT Vito Mandiri dan nilai kontraknya Rp 5.822.608.000.
Ada sebanyak 25 sekolah setaraf SMA dan SMK di Jakarta Barat yang dipasang UPS, total nilainya mencapai Rp 145.763.712.050. Untuk di Jakarta Pusat, pengadaan UPS terdapat di SMA Negeri 27 dengan pemenang tender CV Bintang Mulia Wisesa dan nilai kontraknya Rp 5.831.375.000.
Kemudian SMA Negeri 68 dengan pemenang tender PT Ladita Bedija Karya dan nilai kontraknya Rp 5.833.058.000. Ada sebanyak 24 sekolah yang menggunakan UPS dan total nilainya sebesar Rp 139.976.100.550.
Sumber (megapolitan.kompas.com)
Kejadian tahun 2014 kenapa baru mau ente laporkan Sekarang setelah ente kena hak angket DPRD? Kalau nggak ada kejadian ini ente nggak bakal lapor toh, Hok?
Link: http://adf.ly/14Fd79
