Sepak terjang mafia migas sudah berjalan cukup lama. Bahkan, mafia migas yang dimulai sejak masa Orde Baru didukung oleh aturan-aturan negara.
Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmi Radi menyatakan ada beberapa aturan yang menguntungkan mafia migas. Misalnya ada satu Keputusan Presiden (Keppres) atau Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur dan memutuskan hanya Petral bisa mengimpor BBM Indonesia.
"Padahal Pertamina punya perusahaan lain selain Petral yang menjadi trader," ujar Fahmi dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (13/12).
Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmi Radi menyatakan ada beberapa aturan yang menguntungkan mafia migas. Misalnya ada satu Keputusan Presiden (Keppres) atau Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur dan memutuskan hanya Petral bisa mengimpor BBM Indonesia.
"Padahal Pertamina punya perusahaan lain selain Petral yang menjadi trader," ujar Fahmi dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (13/12).
Menurut Fahmi, mafia migas yang menyebabkan kerugian negara bisa dilakukan oleh individu atau sekelompok orang pemburu rente. Pemburu rente itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan lemahnya tata kelola, memanfaatkan kedekatan dengan penguasa.
Tim Reformasi Tata Kelola Migas, kata Fahmi, tidak akan menangkap mafia migas. Tim lebih kepada memperbaiki sistem, lembaga, dan pengambilan keputusan.
"Fokusnya lebih kepada penataan ulang. Dari suatu sistem, kami akan mengkaji di mana letak peraturan-peraturan yang memungkinkan masuknya mafia migas," ujar Fahmi
Dalam prosesnya, tim akan mengkaji, menganalisis, eksisting tata kelola yang ada, dan mengkaji seluruh mata rantai dalam industri migas. Dalam tataran itu, ada SKK Migas, BPH Migas, Pertamina, Petral.
"Petral masuk menjadi mata rantai dan itu menyebabkan kelemahan sistem," ujar Fahmi.
SUMBER
bongkar aja
Dikutip dari: http://adf.ly/vFJPr
