MERDEKA.COM. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ternyata sedang membangun sistem terpadu Government Resources Management System. Sebuah sistem menyatukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Jateng dalam sebuah jaringan dunia maya.
Mereka meniru sistem disebut e-government yang sudah diterapkan Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Surabaya. E-Goverment merupakan pola perencanaan sumber daya manusia (SDM) pemerintah dan sumber daya anggaran yang dimiliki, termasuk aset sehingga memudahkan pengawasan dan penggunaan.
Music Mechanical Rights
www.mndigital.com
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, dengan sistem ini dia dapat memantau kinerja, basis data, jumlah dan potensi pegawai, penganggaran, lelang pengadaan barang dan jasa hingga transaksi keuangan seluruh SKPD.
"Selama ini SKPD sudah memiliki server atau teknologi informasi sendiri-sendiri. Tapi jika gubernur ingin melihat penganggaran yang dilakukan secara menyeluruh antar SKPD harus melihat satu persatu secara terpisah. Ini menyulitkan sehingga perlu infrastruktur IT yang terpusat," kata Ganjar di Rumah Dinas Gubernur Puri Gedeh, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (25/12).
Mereka meniru sistem disebut e-government yang sudah diterapkan Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Surabaya. E-Goverment merupakan pola perencanaan sumber daya manusia (SDM) pemerintah dan sumber daya anggaran yang dimiliki, termasuk aset sehingga memudahkan pengawasan dan penggunaan.
Music Mechanical Rights
www.mndigital.com
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, dengan sistem ini dia dapat memantau kinerja, basis data, jumlah dan potensi pegawai, penganggaran, lelang pengadaan barang dan jasa hingga transaksi keuangan seluruh SKPD.
"Selama ini SKPD sudah memiliki server atau teknologi informasi sendiri-sendiri. Tapi jika gubernur ingin melihat penganggaran yang dilakukan secara menyeluruh antar SKPD harus melihat satu persatu secara terpisah. Ini menyulitkan sehingga perlu infrastruktur IT yang terpusat," kata Ganjar di Rumah Dinas Gubernur Puri Gedeh, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (25/12).
Ganjar menyerahkan penerapan sistem ini kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) bekerjasama dengan kontraktor teknologi informasi swasta. Tim ini awalnya ditargetkan menyelesaikan pekerjaan pada 2017. Tetapi melihat kebutuhan mendesak, Ganjar meminta harus bisa dipakai tahun depan.
"Jadi 2016 sudah diaplikasikan menyeluruh," ujar Ganjar.
Ganjar menyatakan, sistem e-Government mirip sebuah remote control untuk mengendalikan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh program pembangunan. Termasuk spal pelaksanaan tahun infrastruktur yang digadang-gadang sebagai tiang ekonomi Jawa Tengah.
Melihat manfaatnya yang luas, Ganjar juga telah mengutus tim buat belajar penerapan e-Government di Surabaya. Ganjar juga mengaku telah meminta izin kepada Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, buat meniru sistem itu.
Ganjar menyatakan pelaksanaan e-government di Jawa Tengah akan sedikit berbeda. Sebab, bupati dan wali kota di seluruh Jawa Tengah tetap harus mengontrol penuh daerahnya. Sedangkan gubernur hanya mengawasi SKPD dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota.
"Sebab memang tidak mungkin menerapkan sistem seperti di Surabaya dan Jakarta secara persis. Karakteristik daerah kan berbeda. Mudah-mudahan tahun 2015 sudah bisa diaplikasikan sebagian, nanti 2016 sudah full," papar Ganjar.
https://id.m.yahoo.com/w/legobpengine/news/pemprov-jateng-tiru-jakarta-dan-surabaya-bangun-e-085647337.html?.b=index&.cf3=Nasional&.cf4=5&.cf5=Merdeka.com&.cf6=%2F&.ts=1419501221&.tsrc=uc&.intl=id&.lang=id
semoga kinerja birokrasi daerah lebih baik dlm melayani warga..
Dikutip dari: http://adf.ly/vXghS
