Jakarta, CNN Indonesia -- Upaya Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas dalam memberantas mafia migas mulai menghadapi penolakan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai Tim Antimafia Migas yang dipimpin Fasial Basri ini sudah melanggar yuridiksi dan melampaui kewenangan.
"Tim pemerintah harus taat aturan tidak boleh main hajar. Belakangan saya lihat tim ini seperti doa sapu jagat. Apa saja ditabrak," kata Kardaya Wanika, Ketua Komisi VII DPR, dalam sebuah diskusi di Warung Daun Cikini, Sabtu (6/12).
Mantan Direktur Jendral Energi Baru dan Terbarukan Konservasi Energi ini tim bentukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini berada di bawah yuridiksi Menteri ESDM sehingga seharusnya tidak ikut campur dalam permasalahan PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya Pertamina Energy Trading Limited (Petral).
"Asalnya harapan saya besar, tapi belakangan ini saya menjadi agak berkurang kepercayaannya karena tim ini mencoba menyelesaikan segalanya," kata Kardaya.
Hal senada juga disampaikan oleh Salamudin Daeng, Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia. "Saya melihat tim ini bahkan lebih grasak-grusuk dibandingkan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Belum-belum sudah melabrak Pertamina dan Petral," ujarnya.
Kardaya dan Salamudin menilai seharusnya Tim Antimafia Migas bergerak lebih rapi dan sesuai dengan ketatanegaraan.
Menanggapi kritik tersebut, Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Fahmi Radi menyatakan timnya dibentuk oleh Menteri ESDM untuk mengkaji berbagai permasalahan di sektor migas berdasarkan data dan fakta, bukan desas desus. Karenanya, dia menilai tidak ada masalah karena tidak ada kewenangan dan peraturan yang dilanggar.
Dia mengakui pembenahan di tubuh Pertamina dan Petral memang menjadi prioritas kerja timnya. Hal ini karena melihat kejanggalan dan anomali pada tata kelola usaha migas yang melibatkan kedua perusahaan negara itu.
"Kenapa puluhan tahun kilang minyak kita tidak ditambah? Ini kan mendorong impor. Semakin banyak impor yang diuntungkan Petral. Itu yang akan kami bedah," ujar Fahmi.
Namun dalam melancarkan aksinya, kata Fahmi, tim selalu berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN. Hal ini dilakukan karena semuanya memiliki semangat yang sama untuk memberantas mafia migas.
"Dalam pemberantasan mafia migas Kementerian ESDM dan BUMN ini ada keinginan bersama. Misalnya pengangkatan ketua SKK migas dan Direktur Utama Pertamina, itu untuk membersihkan mafia," ujarnya.
(ags/ags)
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/...ah-kebablasan/
Lho? Ketakutan ga bisa balik modal? Ga bisa bayar utang?
Link: http://adf.ly/v4eSX
"Tim pemerintah harus taat aturan tidak boleh main hajar. Belakangan saya lihat tim ini seperti doa sapu jagat. Apa saja ditabrak," kata Kardaya Wanika, Ketua Komisi VII DPR, dalam sebuah diskusi di Warung Daun Cikini, Sabtu (6/12).
Mantan Direktur Jendral Energi Baru dan Terbarukan Konservasi Energi ini tim bentukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini berada di bawah yuridiksi Menteri ESDM sehingga seharusnya tidak ikut campur dalam permasalahan PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya Pertamina Energy Trading Limited (Petral).
"Asalnya harapan saya besar, tapi belakangan ini saya menjadi agak berkurang kepercayaannya karena tim ini mencoba menyelesaikan segalanya," kata Kardaya.
Hal senada juga disampaikan oleh Salamudin Daeng, Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia. "Saya melihat tim ini bahkan lebih grasak-grusuk dibandingkan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Belum-belum sudah melabrak Pertamina dan Petral," ujarnya.
Kardaya dan Salamudin menilai seharusnya Tim Antimafia Migas bergerak lebih rapi dan sesuai dengan ketatanegaraan.
Menanggapi kritik tersebut, Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Fahmi Radi menyatakan timnya dibentuk oleh Menteri ESDM untuk mengkaji berbagai permasalahan di sektor migas berdasarkan data dan fakta, bukan desas desus. Karenanya, dia menilai tidak ada masalah karena tidak ada kewenangan dan peraturan yang dilanggar.
Dia mengakui pembenahan di tubuh Pertamina dan Petral memang menjadi prioritas kerja timnya. Hal ini karena melihat kejanggalan dan anomali pada tata kelola usaha migas yang melibatkan kedua perusahaan negara itu.
"Kenapa puluhan tahun kilang minyak kita tidak ditambah? Ini kan mendorong impor. Semakin banyak impor yang diuntungkan Petral. Itu yang akan kami bedah," ujar Fahmi.
Namun dalam melancarkan aksinya, kata Fahmi, tim selalu berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN. Hal ini dilakukan karena semuanya memiliki semangat yang sama untuk memberantas mafia migas.
"Dalam pemberantasan mafia migas Kementerian ESDM dan BUMN ini ada keinginan bersama. Misalnya pengangkatan ketua SKK migas dan Direktur Utama Pertamina, itu untuk membersihkan mafia," ujarnya.
(ags/ags)
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/...ah-kebablasan/
Lho? Ketakutan ga bisa balik modal? Ga bisa bayar utang?
Link: http://adf.ly/v4eSX
