RUU Pilkada, Ahok: Ada Isu Sogokan Rp 150 Juta
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok enggan berkomentar banyak ihwal rapat paripurna revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang masih berlangsung hingga kini. "Saya enggak tahu apa hasilnya nanti," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis, 25 September 2014.
Ahok mengaku tetap mengikuti perkembangan lewat siaran televisi hingga rancangan itu disahkan. Ia menuturkan, berdasarkan pengalamannya sebagai mantan anggota Komisi Pemerintahan DPR, pengesahan undang-undang yang mengundang kontroversi biasanya rawan dengan isu yang menjatuhkan setiap kubu. "Ada isu kali ini mau disogok Rp 150 juta," tutur Ahok.
Ahok tak menjawab saat ditanya siapa sumber informasi tersebut. Yang jelas, ujar dia, berdasarkan konstelasi perolehan kursi di DPR, sidang paripurna ini akan mengegolkan pemilihan kepala daerah langsung. Terlebih, belakangan, Partai Demokrat sebagai partai pemerintah mengisyaratkan mendukung pemilihan langsung.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok enggan berkomentar banyak ihwal rapat paripurna revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang masih berlangsung hingga kini. "Saya enggak tahu apa hasilnya nanti," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis, 25 September 2014.
Ahok mengaku tetap mengikuti perkembangan lewat siaran televisi hingga rancangan itu disahkan. Ia menuturkan, berdasarkan pengalamannya sebagai mantan anggota Komisi Pemerintahan DPR, pengesahan undang-undang yang mengundang kontroversi biasanya rawan dengan isu yang menjatuhkan setiap kubu. "Ada isu kali ini mau disogok Rp 150 juta," tutur Ahok.
Ahok tak menjawab saat ditanya siapa sumber informasi tersebut. Yang jelas, ujar dia, berdasarkan konstelasi perolehan kursi di DPR, sidang paripurna ini akan mengegolkan pemilihan kepala daerah langsung. Terlebih, belakangan, Partai Demokrat sebagai partai pemerintah mengisyaratkan mendukung pemilihan langsung.
Keputusan akhir akan ditetapkan dalam sidang paripurna DPR. Namun, hingga kini, kesepakatan belum tercapai. Fraksi di DPR masih terbelah dalam menyikapi RUU Pilkada. Tiga fraksi, yakni PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura, setuju dengan pilkada langsung. Sedangkan PAN, PKS, PPP, Golkar, dan Gerindra, mendukung pilkada melalui DPRD. Adapun Demokrat mendukung pilkada langsung dengan sepuluh syarat.
Adapun Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan partainya berkukuh pada opsi ketiga dalam sidang pengesahan revisi UU Pilkada tingkat II DPR hari ini. Opsi ketiga Demokrat itu yakni setuju pilkada langsung tapi dengan sepuluh syarat.
Menurut Max, posisi partainya tersebut adalah hak asasi setiap partai untuk memiliki aspirasinya. "Kami menjadi penentu bagi diri kami sendiri," kata Max ketika dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, setelah sidang paripurna diskors, Kamis sore, 25 September 2014.
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...an-Rp-150-Juta
Dikutip dari: http://adf.ly/sNgjW
