JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksanaan pilkada langsung ataupun lewat DPRD dinilai sama-sama memiliki kekurangan. Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengibaratkan, pemilihan kepala daerah seperti buah simalakama.
"Ini ibarat buah simalakama. Bagaimana dia (kepala daerah) bisa balik modal kalau enggak korupsi," kata Ruhut saat dihubungi wartawan, Senin (15/9/2014).
Ruhut menuturkan, untuk pelaksanaan pilgub saja, seorang calon gubernur membutuhkan modal mencapai Rp 1 triliun agar bisa memenangkan pemilu. Oleh karena itu, menurut dia, perlu ada pengawasan ketat dari aparat penegak hukum agar praktik korupsi oleh kepala daerah dapat dicegah.
Selain itu, kata dia, perlu ada penguatan UU untuk mengatasi ekses negatif dari pelaksanaan pilkada. Anggota Komisi III DPR itu tidak sependapat apabila pemilihan kepala daerah oleh DPRD dinilai telah mewakili suara rakyat.
"Kalau bicara pilkada lewat DPRD, aku tak sependapat dengan Max Sopacua (Waketum Demokrat). Dia bilang, DPRD yang memilih rakyat, jadi sama saja kalau kepala daerah dipilih DPRD, toh sama-sama dipilih rakyat. Menurut saya, kalau anggota DPRD itu begitu terpilih kemudian jadi 'maling', lantas bagaimana?" kata dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menilai bahwa rakyat sudah terbiasa dengan pilkada langsung. SBY juga menilai, sistem tersebut cocok dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
SBY juga menilai, ada benang merah antara pilkada langsung oleh rakyat dan sistem presidensial yang tengah dia jalankan.
sumber
Biarkan saja..... Justru maling-maling mau cari uang dengan cara yang aman sekarang lebih tertutup dan terkoordinir.... jangan harap orang biasa bisa jadi kepala daerah kalo ga punya uang....... selamat tinggal demokrasi..... 
Banyaknya kepala daerah ditangkap kasus korupsi adalah bukti Hukum kita berfungsi..... justru kalo tidak ada yang ditangkap itu tanda tanya...????? zaman orba lebih sedikit kepala daerah yang bermasalah.....
Link: http://adf.ly/s4cPP
