"Itu bukan hanya memberangus suara rakyat, tapi juga membangkitkan trauma politik, termasuk etnis minoritas seperti warga Tionghoa," kata pendiri perkumpulan Bhakti Putra ini kepada Tempo, Ahad, 21 September 2014.
Menurut Bambang, setelah Orde Baru runtuh dan berganti dengan era reformasi, masih tak gampang untuk membujuk warga Tionghoa agar mau peduli dan berani terjun ke ranah politik. Pembungkaman aspirasi politik rezim Orde Baru diprediksi masih sangat membekas hingga satu generasi.
"Giliran sekarang sudah mulai banyak yang berani buka mata soal politik, malah muncul masalah RUU Pilkada tersebut," kata Bambang. RUU Pilkada yang menyerahkan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD dinilai akan diskriminatif terhadap calon-calon pemimpin yang kompeten.
"Kalau maunya Dewan, pasti yang dipilih yang bisa mengabdi mereka, bukan rakyat. Dan, itu akan menjadi diskriminatif sekali, apalagi bagi etnis minoritas yang mau mencalonkan," kata Bambang.
Pilkada langsung dianggap tetap yang paling demokratis meskipun pelaksanaannya kerap diwarnai politik uang. Dalam urusan itu, Bambang menilai, bukan sistemnya yang perlu diubah, tapi proses penegakan hukumnya yang diperkuat.
Warga Tionghoa, kata Bambang, sebenarnya telah mendapat angin segar dan teladan ketika muncul sosok yang berani terjun ke politik seperti Ahok, panggilan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. "Kami menunggu orang-orang seperti Ahok itu muncul di daerah lain, dan itu hanya mungkin lewat pilkada langsung," kata Bambang.
Prinsip warga Tionghoa dalam berpolitik, menurut Bambang, sangat sederhana. "Kalau benar akan dibela, kalau salah, ya, tak akan dibela."
Ia mengecam jika ada warga Tionghoa yang masuk ke partai tertentu, namun kemudian terjerumus untuk ikut memberangus demokrasi demi partainya. "Lebih baik keluar dari partai yang seperti itu karena tak akan pernah kami dukung," kata Bambang.
Sementar aitu, Walikota Yogya Haryadi Suyuti menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Pilkada langsung oleh rakyat. "Semua dampak negatif akibat pilkada langsung yang dituduhkan itu sebenarnya bisa diantisipasi. Caranya, dengan perbaikan teknis penyelenggaraan, bukan sistemnya yang diubah," kata Haryadi.
SUMBER
Dikutip dari: http://adf.ly/sFSNf
