Hanta Yudha menjelaskan Jokowi menjanjikan kabinet ramping, menteri tidak boleh rangkap jabatan parpol, dan koalisi tanpa syarat, atau tanpa bagi-bagi kekuasaan. Namun dalam perjalanan fakta politik sampai saat ini semuanya meleset.
Yudha sendiri mengakui, bahkan sebelum dilantik pada 20 Oktober sulit menemui "kebaruan" dari Jokowi.
Karena itu Yudha menyarankan, Jokowi diimbangi Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla.
"Hanya saja di internal Jokowi ada yang berusaha menghambat langkah JK. Padahal, kalau perlu tambahan kekuatan DPR, JK bisa turun gunung. Misalnya mendekati PPP, Golkar, Demokrat, dan lainnya," katanya.
Yudha menilai ada kerentanan politik di internal Jokowi sendiri, yang bisa mengganggu efektifitas pemerintahan. semestinya, Jokowi harus melakukan perbaikan sistem. Sebab, sistem yang baik dengan presiden yang lemah akan membuat pemerintahan juga tidak efektif, dan sebaliknya.
"Presiden yang kuat seperti SBY dengan sistem yang buruk, maka akan seperti sekarang ini. Dalam demokrasi keduanya harus kuat," katanya.
Menurut Yudha kalau keduanya lemah, maka pemerintahan Jokowi akan mudah goyang oleh politik, dan sulit bisa bekerja efektif.
"Memang selama tidak melanggar hukum, etika, makar, dan pengkhianatan pada negara, dan tetap berpihak kepada rakyat, maka presiden tak bisa dimakzulkan," kata dia.
Hanta Yudha menambahkan kalau pemerintahannya tidak efektif, terus saja digoyang, maka tak bisa kerja untuk negara," katanya.
Dikutip dari: http://adf.ly/sBjH2
