JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi, menilai opini yang dibangun pemilihan kepala daerah secara langsung seolah-olah bertentangan dengan sila keempat Pancasila, sangat naif dan tidak masuk akal.
Sila keempat dari Pancasila, kata Jojo, memang secara tegas menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanan, dalam permusyawaratan perwakilan. Namun jika ditelaah lebih jauh, permusyaratan perwakilan tidak lantas begitu saja diterjemahkan dalam segala hal pemilihan harus dilakukan melalui perwakilan masyarakat di DPRD.
"Pemusyawaratan perwakilan tidak berarti memberangus hak warga negara Indonesia. Mereka lupa ada jabatan elected (terpilih) dan selected (dipilih). Contohnya untuk Mahkamah Konstitusi (MK) itu memang dipilih. Tapi kalau untuk eksekutif (pemerintah), itu harus diserahkan pada public untuk memilih," katanya di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/9).
Untuk membedakan mana jabatan yang perlu dipilih dan mana yang harus terpilih dari masyarakat saja, kata Jojo, para pendukung pilkada tak langsung belum jelas. Karena itu argumentasi tersebut sangat tidak tepat untuk dibangun hanya demi kepentingan sesaat kelompok tertentu.
Anehnya, kelompok yang menginginkan pilkada dikembalikan lewat DPRD ini, menurut Jojo, pada proses pemilihan presiden 2014 kemarin, paling getol menentang sistem pemilu noken di Papua.
Karenanya wajar jika masyarakat mencurigai ada kepentingan tertentu di balik keinginan mayoritas fraksi di DPR menginginkan pilkada dikembalikan ke DPRD.
"Saya juga menilai pendapat yang menyatakan pilkada langsung mengakibatkan korupsi semakin subur, tidak serta merta. Pola pilkada tak langsung hanya memindahkan saja pola korupsinya ke parlemen," katanya. (gir/jpnn)
SUMBER
ga habis pikir sama gerombolan maling dan gila ini cara berfikirnya susah di tebak
ambisinya keliatan banget 
Dikutip dari: http://adf.ly/rwa1P
