"Nama CEO perusahaan minyak asing Darwin Silalahi, atau sosok seperti Ari Soemarno dan Raden Priyono yang memilik track record kurang bagus akan mementahkan upaya pemerintahan Jokowi – JK dalam rencananya memperjuangkan ideology Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya," papar peneliti ekonomi-politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/9).
Ia beralasan, masuknya nama Darwin Silalahi dalam bursa calon menteri ESDM karena sektor yang paling menggiurkan bagi para pebisnis terutama perusahaan multinasional asing adalah sektor minyak dan gas (migas). Dan sejauh ini sektor migas telah menjadi ajang pengerukan kartel internasional, sindikat bisnis dan mafia dalam kekuasaan secara bersama sama.
"Jokowi harus memperhatikan bahwa kuatnya kepentingan para pebisnis untuk mempengaruhi kekuasaan serta berlindung dibalik kekuasaan dengan tujuan memperluas bisnis mereka," ujar Salamudin.
Menurutnya, para pebisnis yang menjarah minyak, tambang, hutan Indonesia tidak layak menempatkan CEO dan orang-orangnya atau kadernya dalam jajaran kabinet pemerintahan di Indonesia. Apalagi Jokowi sudah tegas mengatakan bahwa menterinya harus steril dari kepentingan politik, dan bisnis kelompok. Bahkan Jokowi meminta menterinya yang berasal dari parpol harus melepas jabatannya di parpol.
"Mestinya Jokowi juga mengatakan komitmennya untuk membebaskan kabinetnya dari para pebisnis, orang yang terlibat langsung dalam bisnis, baik sebagai CEO perusahaan perusahaan asing, maupun perusahaan nasional," ucap Salamudin.
Dilanjutkan Salamudin, kalau rencana Jokowi yang ingin kabinetnya steril dari kepentingan politik sehingga meminta menterinya lepas dari "jeratan" parpol untuk menjamin profesionalitas kabinetnya. Maka Jokowi juga harus melepaskan kabinetnya dari jeratan para pebisnis untuk menjamin agar tidak terjadi conflict of interest.
"Karena itulah Jokowi harus membangun komitmen agar para menterinya nanti harus bebas sama sekali dari perusahaan perusahaan yang selama ini menggerogoti kekayaan nasional negara ini. Karena para pebisnis inilah yang jauh lebih berbahaya dari pengurus parpol," tegas Salamudin.
Pengurus parpol menurut Salamudian masih memiliki tanggung jawab kepada konstituen, sehingga dia akan sangat berhitung jika sepak terjangnya merugikan konstituennya. "Sedangkan pebisnis, kartel dan sindikat internasional hanya bertanggung jawab kepada keuntungan, uang, dan kekayaan," pungkasnya.
sumber: http://www.indopos.co.id/2014/09/men...nis-migas.html
yaa harusnya sih begitu, jangan ada agen asing di kabinet pemerintahan. apalagi calon mentri yang latar belakangnya CEO perusahaan asing yang jelas2 sudah mengeruk sumber daya alam indonesia habis-habisan. mau jadi apa negeri ini ?? huhhh 
Dikutip dari: http://adf.ly/sD0St
